Pemkab Pelalawan Kecolongan, PT MAL Diduga Serobot Lahan Warga Pangkalan Panduk untuk Kebun Sawit

Jumat, 09 Mei 2014

Kebun Karet Warga yang terancam oleh aktifitas PT. MAL

PELALAWAN, GORIAU.COM - Pemkab Pelalawan, Riau nampaknya kecolongan dengan adanya aktifitas penyerobotan lahan masyarakat di Pangkalan Panduk oleh PT Mekarsari Alam Lestari (MAL). Bukan hanya menyerobot lahan masyarakat, PT MAL juga melakukan alih fungsi lahan tanaman pangan dan hortikultura menjadi perkebunan.

Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) melalui rilisnya kepada GoRiau.com, Kamis (8/5/2014) menyampaikan temuan terbaru mereka mengenai aktifitas PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) di Desa Pangkalan Panduk Pelalawan. Dalam laporannya, JMGR mengekspos adanya aktifitas PT MAL di lahan gambut yang diperuntukkan untuk lahan pangan dan hortikultura.

Kamis, 18 April 2013

PKS PT MAL Ternyata tak Kantongi Izin dari Pemkab Pelalawan

PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pabrik Kelapa Sawit PT Mekar Alam Lestari (PT MAL) di Kecamatan Kerumutan ternyata tak mengantongi satu pun izin dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Hal ini terungkap dari hasil pertemuan yang kesekian kalinya antara Tim Pansus DPRD Pelalawan bersama instansi terkait, Selasa (16/4/2013). Selain tidak memiliki izin, PKS ini juga diduga membuang limbah tidak sesuai ketentuan.

Merasa Dizalimi PT Adei Plantation, Perempuan Ini Mengadu ke Kantor Bupati Pelalawan

PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM - Merasa lahannya telah diserobot oleh PT Adei Plantation di Desa Batang Nilo, Kecamatan Pelalawan, warga Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras, mendatangi Kantor Bupati Pelalawan, Rabu (23/4/2014). Hanifah (67) bersama empat warga lainnya, melakukan aksi sebagai bentuk kekecewaanya terhadap perusahaan perkebunan tersebut.

PT.NWR Membandel, Panggilan Hearing DPRD Tidak Digubris

In Klipping Apr 14, 2014

J.Situmorang korban eksekusi Haram PT.NWR Histeris menangis menyaksikan
kebun sawitnya dibeko disaksikan puluhan aparat Kepolisian dan Brimob.

Pelalawan- Kpkpos  Komisi A DPRD Kabupaten Pelalawan belum lama ini, gagal hearing dengan menejemen PT. Nusa Wana Raya (NWR) Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Riau.

Panggilan hearing Komisi A DPRD Pelalawan tidak digubris. Padahal tujuan hearing yang digelar Komisi A DPRD Pelalawan 7 April 2014 untuk mendapat keterangan dari para pihak yang bersengketa, terkait eksekusi rumah warga, Rumah Ibadah serta Sekolah SD 04 dan penggeledoran ribuan hektar kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Segati.

"PT NWR Merampas Tanah Kami"

inSha

in Klipping

Warga Dusun Sei Lagan, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Pelalawan, melakukan aksi demo untuk mempertahankan tanahnya.

 

MENA Boru Karo menatap nanar hamparan kebun sawit miliknya. Di sini, di Dusun Sei Lagan, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Pelalawan, sekitar tiga tahun lalu, uang hasil menjual rumahnya di Jakarta, ‘ditanamkan’ untuk menopang hidupnya di hari tua.
TAPI harapan itu sepertinya tak akan terwujud, Mena Boru Karo sendiri mengaku pesimis, karena PT Nusa Wana Raya (NWR) mengklaim mengantongi izin dari Menteri Kehutanan (Menhut), tengah menumbangi sawit di lahan seluas 2.100 hektar milik ratusan warga lainnya.
Di atas lahan itulah Mena Boru Karo dan tiga saudaranya, memiliki lahan sawit seluas lebih kurang 100 hektar. Saat ini, katanya kepada Harian Vokal pekan lalu, ratusan batang sawit baru saja ‘belajar’ berbuah.
“Kami bersaudara membeli dan bertanam sawit di sana tahun 2010. Saya membeli tanah dari uang menjual rumah di Jakarta. Tapi tanah kami nampaknya akan hilang begitu saja karena dirampas oleh perusahaan,” kata Bena, sambil menyeka air matanya.

Warga Adukan PT NWR, DPRD Pelalawan Keluarkan 2 Rekomendasi Penyelesaian Lahan

in Klipping

Pangkalan Kerinci (SegmenNews.com)- Puluhan masyarakat kecamatan Langgam dari desa Gondai, Mamahan Jaya, Suka Ramai, dan Padang Luas, mendatangi DPRD Pelalawan, untuk mengadukan lahan mereka telah di rambah PT Nusa Wahana Raya (NWR), Senin (10/3/14).
Dalam pertemuan itu dipimpin Markarius Anwar wakil Ketua Komisi A DPRD Pelalawan dengan didampingi empat anggota DPRD lainnya, antara warga dengan pihak PT NWR yang langsung dihadiri oleh Direktur PT NWR Muller Tampubolon SE MM, Camat Langgam Faizal, Kades Segati Syofian serta dari Dinas Kehutanan, serta Pemkab Pelalawan.
Perdebatan alot terjadi saat perwakilan masyarakat dan ninik mamak menyampaikan pengaduan mereka pada wakil rakyat. Setelah lahan mereka mulai di rambah oleh PT NWR yang berbatasan dengan Sei Langan I dan Sei Langan II. Ketika dilakukan relokasi kawasan konsesi PT NWR tersebut.

Sengketa Lahan di Pelalawan, Masyarakat Diminta Lapor ke Polisi

Kamis, 20 Februari 2014
Jurnas.com | SENGKETA lahan di Dusun Sei Lagan, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, masih menjadi persoalan yang belum selesai hingga kini. Sejumlah warga merasa dirugikan, karena telah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk memiliki lahan dan membuka perkebunan, namun ternyata lahan tersebut diklaim sebagai areal konsesi PT Nusa Wana Raya (NWR).

Menyikapi persoalan tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Riau menghimbau, masyarakat yang merasa dirugikan karena membeli lahan di areal konsesi PT NWR tersebut, segera melapor kepada Kepolisian Resort (Polres) Pelalawan. Kepolisian siap membantu bagi masyarakat yang dirugikan.

Ratusan Poktan Tuntut Kembalikan Lahan Mereka

12/09/2013



PEKANBARU,RIAUAKSI.com-Ratusan Kelompok Tani (Poktan) Pelalawan dari kumpulan warga Desa Seikijang Kabupaten Pelalawan Riau, melakukan aksi unjukrasa di Kantor Camat Sei Kijang Pelalawan, Kamis (12/9) dengan menyuarakan tuntutan kepada PT Raja Garuda Mas Sejati (PT RGMS) agar mengembalikan lahan Poktan Citra Masyarakat seluas 4.000 hektare yang dimiliki sejak 1996 silam.

Korlap unjukrasa Kelompok Tani Citra Masyarakat Desa Lubuk Ogung Pelalawan, Jafar menjelaskan, demo warga ini terkait menuntut lahan warga dan tuntutan ini sudah sering dilakukan namun hasilnya nihil.

PT MAL Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 20 November2013

Berita Terkait:
.Penguasaan Lahan ilegal
.

TRIBUNPEKANBARU.COM Direktur Keuangan PT Mekar Alam Lestari (MAL), Pelalawan, Rabu (20/11) mangkir atau tidak datang dipanggil Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penguasaan lahan sejak 2007 tanpa izin di Pelalawan.
Sebagai tindak lanjutnya Penyidik akan memanggil ulang Direktur Keuangan PT MAL tersebut. "Panggilan ualangnya kita agendakan Jumat (22/11) nanti," ujar Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Riau Rachmat Lubis SH kepada wartawan, Rabu (20/11).

Menurut Rachmat, Direktur Kuangan PT MAL dipanggil sebagai saksi. "Tapi hingga pukul 15.00 Direktur Kuangan itu tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Atas dasar itulah kita lakukan pemanggilan ulang," ucap Rachmat.(31/10/13).

Dalam kasus tersebut kata Rachmat lagi, pihaknya sudah memeriksa Kepala Dinas Kehutanan (Kadishuta) Pelalawan dan Direktur Utama (Dirut) PT MAL, Jupen.

Menurut Rachmat, PT MAL yang berlokasi di kawasan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah menguasai lahan 1.900 hektar tanpa memiliki surat resmi pada tahun 2007 lalu. "Atas hal itu masyarakat melapor ke kita, sebagai tindaklanjutnya kita lakukan pengumpulan bukti dan keterangan (Pulbaket)," ujar Rachmat. (*)

Penulis: Rino Syahril

Editor: zid

Sumber: Tribun Pekanbaru

Massa Paksa Bupati Harris Cabut Rekomendas

Selasa, 12 November 2013

 TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Seribuan warga dari Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras mendatangi kantor Bupati Pelalawan, Senin (11/11), melakukan unjuk rasa. Massa menolak perluasaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Pasalnya perluasa TNTN dari batas yang ada saat ini, memasuki wilayah perkebunan masyarakat Desa Bukti Kesuma. Selain itu, ada sebagain permungkiman atau wilayah desa yang juga terimbas dari perluasan sebanyak 30 ribu hektare oleh Menhut. Alhasil, kebijakan pemerintah pusat itu mengancam lahan masyarakat yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian. Kemudian desa yang menjadi permukiman mereka selama bertahun-tahun juga akan tergusur. Karena setiap warga yang bermukim di areal TNTN akan ditertibkan oleh pemerintah.

"Kami  meminta Bupati Pelalawan, HM Harris mencabut rekomendasi pemerintah daerah terhadap perluasan TNTN. Karena jika tetap perluasan tetap dipertahankan, ke mana kami akan tinggal dan mencari nafkah. Kami ini juga warga negara Indonesia," ungkap orator, Butar-butar dari atas mobil yang membawa pengeras suara.

Perluasan TNTN itu, tertera pada Keputusan Menteri Kehutanan nomor 663 tahun 2008, dimana Pemkab Pelalawan turut membubuhkan rekomendasi persetujuan perluasan, sebagai salah satu syarat. Hal ini dinilai tidak memihak kepada masyarakat kecil yang saat ini menggantungkan hidup di desa. Tuntutan itu disampaikan langsung oleh pendemo kepada Bupati HM Harris yang menemui mereka. Masyarakat menedesak Harris segera mencabut rekomendasi tersebut secara berulang-ulang disampaikan oleh orator.

Kedatangan para pendemo ini ke Kantor Bupati Pelalawan sekitar pukul 14.00 Wib yang sebelumnya dijanjikan pukul 09.00 Wib. Pada surat izin unjuk rasa juga tertera massa yang dibawa mencapai 4.000, tapi kenyataannya jumlah yang datang tidak sampai setengah dari izin tersebut. Padahal, polisi sudah mempersiapkan pengaman berlapis demi kelangsungan demonstrasi. Selain mensiagakan personil dari Polres Pelalawan berasal dari berbagai kesatuan, anggota ShabarA dari Polda Riau juga turut didatangkan.

Kemudian, satu pleton personil Brigade Mobil (Brimob) Polda Riau pun diterjunkan, sebagai bantuan pengamanan apabila situasi. Belum lagi puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja  (Satpol PP) bersiaga bersama Pemadam Kebakaran (Damkar). Namun unjuk rasa relatif kondusif, meski sesekali nyaris terjadi kericuhann ketika mereka tak diizinkan masuk kedalam halaman kantor. Para pendemo yang menggunakan beberapa unit truk colt diesel mengaku tidak doboncengi atau dikonmandoi siapapun. Dalam aksinya, yang menjadi koordinator massa dipimpin langsung ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing. (joe/TRIBUN PEKANBARU CETAK)

Penulis: johanes

Editor: zulham

Berita terkait:pekanbaru.tribunnews.com

Ribuan Warga Pelalawan Tolak Perluasan TNTN

Senin, 11 Nopember 2013 16:08


Ribuan warga yang tinggal di sekitar TNTN berdemo di Kantor Bupati Pelalawan. Mereka menentang rencana perluasan kawasan taman nasional tersebut.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Senin (11/11/13) ribuan massa yang berasal dari areal sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) mengepung Kantor Bupati Pelalawan. Mereka mendesak pemerintah mencabut Surat Keputusan (SK) nomor 663 tentang perluasan TNTN.

Gelombang pengunjuk rasa ini, datang ke kantor bupati dengan sejumlah kenderaan. Dari tembusan surat, aksi damai ini dilakukan pukul 09.00 Wib pagi, namun molor, hingga berjam-jam. Sekitar pukul 14.30 Wib para pengunjuk rasa ini baru datang kekantor Bupati.

Jalannya unjuk rasa sempat memanas, pasalnya petugas keamanan tidak memperkenankan pengunjuk rasa memasuki halaman kantor bupati. Namun, beberapa ketua pengunjuk rasa bisa menjamin jalannya unjuk rasa damai. Beberapa saat kemudian, baru dipersilakan memasuki halaman kantor bupati.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta, pemerintah untuk mencabut SK 663 tentang perluasan TNTN, terutama di desa Kesuma Kecamatan Pangakalan Kuras. Selain itu pula, mereka meminta bupati Pelalawan mencabut statemen dia, tentang pembedaan, warga lokal dan pendatang beberapa waktu lalu.

Disebutkan, pengunjuk rasa. Aksi kali ini merupakan aksi kedua. Sebelumnya pada September 2012 lalu juga dilaksanakan, terkait persoalan yang sama. Namun sejauh ini, realisasi tuntutan pada waktu itu tidak ada sama sekali.

"Unjuk rasa ini, merupakan, yang kedua kalinya, dimana pada unjuk rasa yang pertama lalu, hingga saat ini tak jelas unjung pangkalnyan" kata seorang pengunjuk rasa dengan menggunakan pengeras suara.

Bupati Pelalawan HM Harris menyambut langsung para pengunjuk rasa. Setelah mendengar orasi yang disampaikan para pengunjuk rasa, Harris dengan tegas menyampaikan bahwa setelah unjuk rasa pertama lalu, pemerintah kabupaten sudah membentuk tim. "Iya kita sudah membentuk juga melibatkan tokoh masyarakat dan warga setempat, namun sejauh ini masih di proses di dirjen," kata Harris.

Pada kesempatan itu Harris membantah, apa yang disampaikan, adanya pembedaan antara warga pendatang dan lokal. "Tidak ada itu, yang jelas asal tinggal di Kabupaten adalah warga Pelalawan dan harus di perjuangkan dan mendapatkan, pelayanan yang sama tanpa ada pembedaan," papar Harris.

Hingga berita ini dirilis, perwakilan warga melakukan pertemuan dengan Bupati Pelalawan dan sejumlah instansi terkait.***(feb) 


Sumber:riauterkini.com

Penguasaan Lahan Ilegal PT MAL, Kadishut Pelalawan Diperiksa Kejati Riau

Jumat, 11 Oktober 2013
 Berita Terkait:PT MAL Mangkir dari Pemeriksaan

PEKANBARU, RIAUAKSI.com-Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Pelalawan, Hambali, kembali diperiksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (11/10/13). Kemarin, ia juga diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan terkait penguasaan 1900 hektare lahan tanpa ilegal yang dilakukan PT Mekar Alam Lestari (MAL) Pelalawan. Asisten Pidsus Kejati Riau, Amril Rigo SH, melalui Kasi Penyelidikan, Rachmat Lubis SH, mengatakan perusahaan tersebut sudah menguasai lahan sejak tahun 2007, di Pelalawan. Penguasaan itu diduga ilegal karena tidak didukung surat resmi.

"Penyelidikan ini berdasarkan laporan masyarakan. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti dan pemeriksaan saksi," jelas Rachmat dikonfirmasi wartawan. Pemeriksaan terhadap Hambali baru pertama kali. Ia merupakan orang pertama yang diperiksa dalam kasus ini. Selanjutnya, penyidik akan mengagendakan pemanggilan terhadap instansi terkait lainnya.

"Ini pemeriksaan pertama. Kita akan telusuri bagaimana pihak perusahaan memperoleh lahan tersebut. Apakah diperoleh secara bertahap atau sekaligus," tutur Rachmat. Kasus itu bergulir dari laporan masyarakat ke DPRD Pelalawan, terkait lahan yang dikelola PT MAL dan tidak terbukanya manajemen perusahaan memberikan informasi pada masyarakat. Berdasarkan laporan itu, Panitia Khusus DPRD Pelalawan melakukan penelusuran ke lapangan.

Hasilnya, pembangunan pabrik diduga tanpa izin. Di samping itu, lahan 1.900 hektare yang digarap perusahaan merupakan kawasan hutan rakyat, yang tidak boleh ditebang secara masif. Atas temuan itu, DPRD Pelalawan merekomendasikan ke bupati supaya PT MAL mengembalikan lahan ke negara untuk difungsikan lagi jadi kawasan hutan. (R4/Ms)

Sumber: RIAUAKSI.com

Rambah Hutan, Jaksa Periksa Dirut PT MAL

Jumat, 01 November 2013
PEKANBARU - Direktur Utama (Dirut) PT Mekar Alam Lestari (MAL), Jufendi Wan diperiksa oleh jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (31/10/2013).

Jufendi dimintai keterangan terkait penguasaan lahan tanpa izin oleh PT Mekar Alam Lestari (MAL) di Pelalawan. Kepala Kejati Riau, Eddy Rakamto SH melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati, Mukhzan, mengatakan, Jufendi dimintai keterangan sebagai saksi.

"Pemeriksaa berlangsung dari pagi hingga siang hari," ujar Mukhzan. PT MAL yang berlokasi di kawasan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menguasai lahan 1.900 hektar tanpa memiliki surat resmi pada tahun 2007 silam. Dalam kasus ini, sebelumnya jaksa telah memeriksa Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan, Hambali.

Informasi dihimpun, kasus berawal dari adanya laporan masyarakat ke DPRD Pelalawan terkait lahan yang dikelola PT MAL dan tidak terbukanya manajemen perusahaan memberikan informasi pada masyarakat.

Berdasarkan laporan itu, Panitia Khusus DPRD Pelalawan melakukan penelusuran ke lapangan. Hasilnya, Pansus menemukan sejumlah masalah yang cukup besar mulai dari perizinan, pembangunan pabrik tanpa izin sampai penguasaan kawasan hutan seluas 1.900 hektar yang disulap menjadi kebun oleh perusahaan.

 Sebelumya, pihak perusahaan menyatakan lahan tersebut merupakan lahan PT MAL II yang disulap dari kawasan hutan menjadi perkebunan bodong yang saat ini sudah berbuah. Tim Pansus lalu merekomendasikan PT MAL pada bupati dan meminta lahan itu dikemvalikan pada negara untuk difungsikan lagi jadi kawan hutan.

Saat ini. Lahan tersebut berstatus quo. Baik pihak perusahaan maupun masyarakat tidak boleh mengelola lahan dan mengambil hasil kebun. (Linda N/MRNetwork)

Demo, Warga Pelalawan Minta Lahan Perkebunan ke PT AA

Senin, 28 Oktober 2013


Kantor PT Arara Abadi didemo warga Pangkalan Kuras, Pelalawan. Mereka mendesak perusahaan HTI tersebut membagikan lahan perkebunan.

Riauterkini-PANGKALANKURAS-Puluhan warga dan masyarakat empat desa di Kecamatan Pangkalan Kuras, Senin pagi (28/10/13) mendatangi kantor besar perusahaan Hutan Tanaman Industri PT Arara Abadi yang bermarkas di desa Dundangan. Warga menuntut sejumlah lahan diserahkan kepada masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan. Massa yang diperkirakan lebih dari 50 orang bergerak dan tiba di lokasi perusahaan yang telah di jaga ketat oleh pihak keamanan dari Polres Pelalawan dan Polsek Pangkalan Kuras.

Kedatangan warga sempat dihadang oleh security perusahaan di portal pintu masuk ke perusahaan, sehingga memaksa mereka melakukan orasi agar manajemen sudi menemui mereka. Tak berselang lama kemudian, Humas PT Arara Abadi menemui massa yang sedikit mulai memanas, dan kemudian dilakukan pertemuan di Kantor perusahaan.

Kordiantor Lapangan, Nolis Hadis, mengatakan, bahwa kedatangan warga adalah menuntut sejumlah lahan masyarakat yang disinyalir telah diserobot oleh PT Arara Abadi.

Aksi dilakukan akibat terjadi kesenjangan hidup masyarakat yang berada disekitar operasional. Nolis meminta agar sejumlah lahan yang dikuasi oleh PT Arara Abadi, agar kembalikan ke masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan dan bercocok tanam. Warga juga meminta agar ada tapal batas yang jelas antara lahan perkebunan dengan lahan milik masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang berujung terjadinya gesekan.

"Kami hanya menuntut hak-hak masyarakat yang disinyalir dirampas oleh perusahaan agar dikembalikan ke masyarakat", ujarnya.

Humas PT Arara Abadi, Santoso didampingi manajemen Timbul Mawardi, mengungkapkan bahwa antara perusahaan dengan masyarakat saling membutuhkan. Aksi yang digelar oleh pemuda, menurutnya bagian dari jalinan silahturahmi meski nuansanya sedikit berbeda.

"Perusahaan pada intinya senantiasa membuka diri dan peduli dengan masyarakat, khususnya kepada massa yang didominasi oleh pemuda ini. Benang kusut ini hendaknya bisa kita urai dan temukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak", ujar Santoso.

Kapolsek Pangkalan Kuras, Kompol Rekson yang turut hadir dalam pengamanan aksi sekaligus menjadi mediasi ungkapkan apresiasi kepada para pemuda yang menyampaikan aspirasi secara damai.

"Silahkan saja sampaikan aspirasi secara damai dan penuh kekeluargaan. Kita berikan apresiasi atas aksi yang berjalan dengan penuh senyum ini", ujar Kompol Rekson.

Namun, perundingan yang berlangsung hingga pukul 13.00 WIB itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Sejumlah tuntutan yang diajukan oleh masyarakat, diantaranya meminta tanaman kehidupan, program CSR lebih maksimal, cek tapal batas dan program ekonomi kerakyatan belum bisa dikabulkan oleh perusahaan. Sebab itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pertemuan akan dilanjutkan pada (12/11/13) mendatang di tempat yang sama.*** (feb)


Sumber:http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=65985

Pelaku Pembakaran Alat Berat PT Rimba Lazuardi Ditangkap

Senin, 28 Oktober 2013
Laporan: Johanes Tanjung
TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelalawan berhasil menacing pelaku pembakaran alat berat milik PT Rimbau Lazuardi pada awal Juli lalu. Pelaku bernama Siagian (31) ditangkap di Desa Toro Kecamatan Ukui, Pelalalwan.
"Pelaku kita tangkap di rumahnya pada Kamis (24/10) pekan lalu. Ia ikut melakukan pembakaran tiga unit alat berat dan dua unit sepeda motor milik PT Rimba Lazuardi pada 7 Juli lalu di desa Toro, Ukui," terang Kanit I Satreskrim Polres Pelalawan, Iptu Boy Marudut Tua kepada tribun, Senin (28/10).
Dijelaskannya, Siagian merupakan warga yang mengaku memiliki lahan sengketa seluas 34 hektar, belakangan diketahui lahan kosong itu masuk dalam areal perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut. Setelah pelaku dan beberapa warga memberihkan lahan dan hendak ditanngan sawit, perusahaan juga berkeinginan mengelola lahan yang masuk dalam HTI itu. Sehingga terjadi perlawanan oleh puluhan masyarakat terhadap sekuriti perusahaan. Bentrok pun pecah dan sekuriti dipukul mundur oleh penduduk yang mempersenjatai diri dengan parang, bomm molotov, hingga bensin.
"Nah, pelaku inilah yang naik ke atas alat berat milik perusahaan dan membuka kap penutup mesin. Kemudian menyirami pakai bensin lalu membakarnya. Hingga tiga unit alat berat dan dua sepeda motor hangus terbakar," tambah Kanit Boy.
Polisi pun menyelidiki kasus ini atas laporan perusahaan dan berupaya mencari otak pelaku dibalik pembakaran alat berat. Setelah beberapa bulan ditelisik, identitas pelaku ditemukan dan ditangkap di kediaman keluarganya. Namun polisi tidak mudah untuk menjemput pelaku. Tak pelak, warga sekitar rumah Siagian melakukan perlawanan kepada anggota Opsnal yang berusaha menciduknya. Masyarakat sempat melempari mobil polisi yang membawa Siagian dengan batu hingga rusak. Kemudian melintangkan kayu besar di tengah jalan untuk menghambat laju mobil polisi.
"Tapi akhirnya dapat kita bawa dan langsung kita tahan. Saat ini sedang diperiksa intensif untuk mendalami kasus ini," tukasnya. (*)

Penulis: johanes

Editor: zid

Sumber: Tribun Pekanbaru

Puluhan Warga Pangkalan Kuras Demo PT Arara Abadi

Senin, 28 Oktober 2013

Puluhan warga kecamatan Pangkalan Kuras mendatangi kantor PT Arara Abadi distrik Sorek di desa Dundangan, Senin (28/10).

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KURAS- Puluhan warga kecamatan Pangkalan Kuras mendatangi kantor PT Arara Abadi distrik Sorek di desa Dundangan, Senin (28/10). Massa melakukan aksi unjukrasa menuntut permintaan pengembalian lahan kepada PT Arara Abadi.
Informasi diperoleh tribun, puluhan pendemo yang keseluruhannya berjenis kelami laki-laki mendatangi lokasi perusahaan sekitar pukul 10.30 wib. Massa berasal dari empat desa yakni Desa Dundangan, Terantang Manuk, Palas, dan Sorek Dua. Adapun tuntutan para pengunjuk rasa yakni penyampaian Aspirasi pengembalian lahan PT Arara Abadi kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini tidak ada lagi lahan tersedia untuk pertanian dan perkebunan.
Padahal, sumber penghidupan bagi masyarakat kebanyakan menggantungkan hidup dari bertani dan berkebun. Karena seluruh lahan sudah dikuasai oleh perusahaan yang beroperasi di Pelalawan, khususnya PT Arara Abadi. Namun aksi sempat tertahan oleh portal pintu masuk perusahaan. Dijaga ketat oleh personil kepolisian dari Polsek Pangkalan Kuras, pendemo diizinkan masuk untuk bertemu dengan perwakilan perusahaan.
"Jumlah massa sekitar 50 orang. Saat ini mediasi sedang berlangsung antara perwakilan masyarakat dengan perusahaan di salah satu ruangan," ungkap Kasubag Humas Polres Pelalawan, AKP Lumbantoruan.
Hingga berita ini diturunkan, proses mediasi dan dialog para pihak masih berlangsung. Warga menyampaikan aspirasi permintaan lahan kepada menegemant perusahaan. (*)

Penulis: johanes

Editor: zid

Sumber: Tribun Pekanbaru

Kasus Korupsi Lahan Bhakti Praja Pelalawan,

Rabu, 23 Oktober 2013 21:25

T. Azmun Jaafar dan Marwan Ibrahim Mengarah Kuat Jadi Tersangka

Polisi terus melakukan penyidikan terkait kasus ganti rugi lahan Bhakti Praja Pelalawan. T. Azmun Jaafar dan Marwan Ibrahim mengarah menjadi tersangka.

Riauterkini-PEKANBARU-Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim, yang selama ini disebut-sebut menerima upeti sebesar Rp 1,5 miliar masih belum diungkap secara resmi oleh Polda Riau terkait statusnya.

Namun, ia yang ketika itu masih menjabat sebagai Sekda Kab. Pelalawan terindikasi kuat terlibat dalam kasus ganti rugi lahan Bhakti Praja bersama T. Azmun Jaafar sebagai Bupati.

Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, Rabu (23/10/13). "Kelihatannya mengarah kesitu. Namun, penyidikkita masih memeriksa beberapa saksi untuk dua terduga ini," kata Guntur.

Dari hasil pemeriksaan saksi nantilah,akan diketahui, apakah keduanya bisa dijadikan tersangka atau hanya sebatas saksi. "Jika yang menerima upeti itu terbukti, dia akan jadi tersangka, tergantung hasil penyelidikan lah. Dalam waktu dekat, mungkin sudah bisa kita tetapkan apakah ada tersangka baru atau tidak," ujar Guntur.

Marwan beserta T. Azmun Jaafar dan sejumlah pejabat lainnya dalam fakta persidangan atau dalam dakwaan Al Azmi menyebutkan, bahwa Marwan Ibrahim menerima Rp 1,5 Miliar, dan Tengku Azmun Jaafar Rp 12,5 miliar.

Seperti diketahui, kasus korupsi Bhakti praja ini, sedang dalam proses persidangan, empat terdakwa yakni, Lahmudin alias Atta selaku mantan Kadispenda Pelalawan. Syahrizal Hamid selaku mantan Kepala BPN Pelalawan. Al Azmi selaku Kabid BPN di Pelalawan, dan Tengku Alfian Helmi selaku staff BPN Pelalawan.

Kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 38 miliar ini bermula dari tahun 2002 hingga 2011 lalu. Dimana ditahun 2002 itu pihak Pemkab Pelalawan berencana membangun gedung perkantoran pemerintahan dengan nama Gedung Bhakti Praja.

Untuk pembangunan ini, pemkab Pelalawan membeli lahan kebun kelapa sawit milikPT Khatulistiwa Argo Bina, Logging RAPP RT 1 RW 2 Dusun I Harapan Sekijang, seluas 110 hektare (Ha) dengan harga Rp 20 juta per Ha.

Pada Bulan Maret 2002, Tengku Azmun Jaafar bersama terdakwa Syahrizal Hamid bertemu dengan David Chandra, pemilik lahan di Hotel Sahid, Jakarta, menyepakati harga pembelian lahan.

Selanjutnya, David Chandra menyerahkan surat tanah berupa foto copy atas nama masyarakat sebanyak 57 set. Kemudian Tengku Azmun Jaafar memerintahkan terdakwa Lahmudin untuk menyerahkan dana uang muka pembelian tanah kepada Syahrizal sebesar Rp 500 juta, dan Marwan Ibrahim menyetujuinya. Yang mana dana tersebut dari APBD 2002. ***(gem)

Sumber: http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=65815

Dewan Minta PT SBP Surati Bupati

08 January 2013

PANGKALAN KURAS-Kisruh lahan kelompok tani di SP 6 PT Surya Bratasene Plantation belum menemui titik terang dan semakin memanas. Konflik yang terjadi sejak tahun 2004 silam, hingga kini semakin meruncing. Pasalnya, lahan seluas 700 hektare yang berada di lahan Hak Penguasaan Lahan PT SBP itu diperuntukan bagi masyarakat yang berada di sekitar operasional perusahaan menuai kontroversi. Dari total lahan 700 hektare, kemudian melalui pembinaan oleh PT SBP telah ditanami komoditi kelapa sawit seluas 500 hektare, tersisa 200 hektare yang gagal dijadikan lahan perkebunan. Dari 500 hektare yang telah diproduksi itu telah dinikmati hasilnya oleh warga dua desa, yakni Desa Terantang Manuk dan Palas. Celakanya, masyarakat Desa Dundangan sama sekali tidak kebagian dari kebun 500 hektare itu, padahal secara admi
nistratif, lokasi kebun SP 6 termasuk kawasan Desa Dundangan.
"Karena masyarakat Dundangan tidak menerima pembagian dari lahan 500 hektare itu. Kemudian atas nama Kelompot Tani Dundangan Sejahtera, mengajukan untuk pembuatan perkebunan di atas lahan yang tersisa 200 hektare itu kepada Pemkab Pelalawan. Oleh Pemkab, diberilah rekomendasi. Namun, berawal dari sinilah konflik itu terjadi. Masyarakat Dundangan diusir dan tidak berhak mengolah lahan 200 hektare itu oleh masyarakat Terantang Manuk dan Palas. Sementara pihak perusahaan tidak mampu berbuat apa-apa karena telah diintimidasi oleh masyarakat Terantang Manuk dan Palas itu," ungkap Kepala Desa Dundangan, M Taher, saat kunjungan Kerja Komisi A DPRD ke PT SBP dalam upaya penyelesaian konflik.
Turut hadir dalam kunker itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nasri Fisda, Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional, serta Tata Pemerintahan, Senin (7/1). Menurut M Taher, konflik terus berlanjut, oknum yang berpengaruh di dua desa diatas dan oknum di desa Dundangan itu sendiri yang memiliki kedekatan dengan pihak PT SBP mulai bermain lebih jauh.
Lahan 200 hektare itu, imbuhnya, mulai diperjual belikan oleh oknum berpengaruh tersebut. Sehingga, tidak ada satu pun warga Dundangan yang memiliki lahan perkebunan tersebut. Padahal, dari data awal untuk lahan 500 hektare itu, tercantum sejumlah nama warga Dundangan, namun hingga kini kebun digarap dan dihasilkan oleh pihak lain.
"Kita berharap dewan bisa memberikan solusinya sebelum konflik menjadi memanas. Karena status lahan yang berada di HPL PT SBP tersebut, bagaimana pun juga adalah tanggung jawab perusahaan, namun saat ini pihak PT SBP terkesan takut karena disinyalir diintimidasi oleh pihak lain," ucap Kades M Taher.
Sementara itu, Humas PT SBP, Batubara, menyebutkan, status lahan yang dipermasalahkan itu oleh Bupati Pelalawan telah dikeluarkan SK-nya. "Kita kantongi SK Bupati Pelalawan terkait warga mana yang berhak memiliki dan menguasai lahan itu. Sebetulnya, jika terjadi konflik saat ini kewenangan penyelesaiannya berada di tangan Pemda Pelalawan, pihak kita tak perlu ikut campur", elak Batubara.
Menurut Kadis Naker Trans, Nasri Fisda, pihak perusahaan wajib kooperatif dalam upaya penyelesaian konflik. Pasalnya, status lahan adalah HPL PT SBP dan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk secepatnya mencari upaya penyelesaiannya. "Status lahan yang menjadi konflik saat ini berada di Hak Penguasahaan Lahan oleh PT SBP, jika terjadi konflik perusahaan wajib untuk menyelesaikannya. Jika perusahaan tidak mau, lahan mesti diserahkan ke negara melalui Dirjen Transmigrasi. Kemudian lahan distatus Quo-kan, selama proses penyelesaiannya", kata Nasri Fisda.
 Kadis sempat bernada tinggi karena Humas SBP tetap ngotot status lahan berpatokan pada SK Bupati Pelalawan.  Pertemuan yang digelar di Kantor PT SBP itu berjalan sengit. Pihak perusahaan dicecar dengan se
jumlah pertanyaan oleh Komisi A yang dihadiri oleh, Markarius Anwar, Nazaruddin Arnazh, Josen Silalahi dan Abdul Muzakir.(zol)

Sumber:http://www.haluanriaupress.com/index.php/daerah/halaman-16/14259-dewan-minta-pt-sbp-surati-bupati.html