April 23
Hutan yang dilantak RAPP di Pulau Padang
Tampilkan postingan dengan label Kepulauan Meranti. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kepulauan Meranti. Tampilkan semua postingan
Rabu, 23 April 2014
“RAPP Sudah Kelewatan, Pemerintah Bantulah Kami”
Senin, 31 Maret 2014
Ternyata Konsesi PT. RAPP Di Pulau Padang, Bermasalah Tidak Sesuai Dengan SK Bupati Bengkalis
Gagasanriau.com, Pekanbaru-Ternyata
Surat Keputusan kementerian Kehutanan (SK.180/Menhut-II/2013) terkait
kawasan konsesi kehutanan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau,
bermasalah dengan peta dari Pemerintahan Kabupaten Bengkalis yang
dikeluarkan sebelumnya oleh Bupati Bengkalis.
Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti akan kembali melakukan peninjauan kembali
terkait sengketa di Pulau Padang yang telah memakan korban dan konflik
berkepanjangan antara PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) dengan
ribuan masyarakat Pulau Padang.
Minggu, 30 Maret 2014
Pemkab Kepulauan Meranti Bentuk Tim Penyelesaian Tapal Batas Desa Bagan Melibur
Sabtu, 29 Maret 2014
SELATPANJANG,
RIAUAKSI.com-Persoalan klaim lahan oleh warga Desa Bagan Melibur di
area konsesi PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) disepakati untuk
diselesaikan dengan membentuk tim tersendiri yang terdiri dari berbagai
pihak lintas instansi independen.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dari pertemuan yang difasilitasi oleh
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumat (28/3), di Kantor Bupati,
Selat Panjang.
Kamis, 05 Desember 2013
Bupati Sergei, Sumut Ir H Soekirman Belajar Sagu
6 Desember 2013
”Saya Kira Sagu Hanya Ada di Timur, di Meranti Malah Terbaik’’
SELATPANJANG (RP) - Memang perkebunan sagu di Kepulauan Meranti bukanlah yang terluas di Indonesia.
Namun dengan sudah dikelola dengan baik sejak masa kerajaan (sebelum Indonesia merdeka) maka kualitas sagu di Kepulauan Meranti menjadi yang terbaik.
Pasalnya tanaman sagu di Kepulauan Meranti sudah dilakukan dengan pola tanam sejak bibit, bukan lagi sagu hutan yang tumbuh sendiri seperti di wilayah timur Indonesia.
Bahkan dengan kualitas sagu di Kepulauan Meranti sendiri, jajaran Pemerintah Provinsi Papua saja yang memiliki lahan sagu terbesar di Indonesia, bahkan di dunia beberapa bulan lalu melakukan studi di Kepulauan Meranti bagaimana melakukan pengolahan sagu sehingga ekonomis. Ini membuktikan bahwa sagu di Kepulauan Meranti menjadi yang terbaik di Indonesia saat ini.
Rabu (4/12) lalu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga kedatangan rombongan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei) Sumatera Utara.
Tujuan mereka datang ke Meranti hanya untuk belajar bagaimana mengolah sagu agar lebih ekonomis seperti yang digaungkan selama ini. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa salah satu daerah di Provinsi Riau yakni Kepulauan Meranti memiliki sagu yang luas dengan kualitas terbaik.
Bahkan Bupati Sergei, Ir H Soekirman mengaku selama ini tak pernah menyangka Kepulauan Meranti sebuah daerah kepulauan memiliki perkebunan sagu terbaik di Indonesia.
Setelah tahu makanya dia datang dan belajar bagaimana mengembangkan perkebunan sagu. Sehingga nantinya dia bisa mengembangkan perkebunan sagu di Sergei.
Dia mengaku dari 150 ribu hektare lahan di Sergei, seluas 100 ribu hektare sudah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Sisanya 50 ribu hektare yang merupakan lahan masih kosong.
‘’Kita akan coba tawarkan kepada masyarakat kita terlebih dahulu. Jika nantinya masyarakat berminat mengembangkan perkebunan sagu, maka 50 ribu hektare tersebut akan kita manfaatkan untuk pengembangan perkebunan sagu,’’ ungkapnya usai kegiatan silaturahmi, Rabu malam (4/12) di lobi Grand Meranti Hotel, Jalan Kartini Selatpanjang.
Dikatakannya di Sergei terdapat tanaman sagu, namun tidak dikelola. Tanaman sagu di Sergei sendiri, tambahnya merupakan tanaman yang dianggap tidak ekonomis.
‘’Di Sergei tanaman sagu ditanam di samping jalan dan tidak dirawat. Namun ternyata di sini (Kepulauan Meranti) tanaman sagu menjadi sumber ekonomi kerakyatan,’’ sebutnya.
Sebelumnya, Rabu siang (4/12) Bupati Sergei bersama rombongan setelah diterima Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi didampingi Asisten III Setdakab Tengku Akhrial, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun), Ir Mamun Murod MM MH dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Meranti.
Setelah mendapatkan penjelasan, rombongan Pemkab Sergei yang dipimpin Bupatinya diajak melihat perkebunan sagu di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Barat termasuk melihat industri pengolahan dari batang sagu sampai menjadi tepung sagu atau mie.
Dalam tinjauan tersebut Bupati Sergei sempat takjub dan tak menyangka bahwa dari tual sagu dapat dijadikan berbagai jenis panganan. Walaupun mengaku menunggu lama untuk masa panen, namun dia melihat jika memiliki perkebunan sagu sangat baik untuk investasi jangka panjang. Sebab tanaman sagu tidak memerlukan perawatan yang banyak seperti layaknya kelapa sawit atau karet.
‘’Masa panen cukup lama. Tapi tidak seperti sawit dan karet di mana harus dirawat dan dijaga, termasuk memberikan pupuk setiap waktu. Sagu ini sepertinya sangat baik dan sangat ekonomis,’’ katanya.
Belum lagi turunan makanan yang dihasilkan dari sagu yang beraneka ragam mulai dari mie sagu, bihun sagu, brownis sagu, sempolet, gobak dan lainnya. ‘’Sempolet dari sagu lebih enak ternyata dari sup sirip hiu. Ini perlu diperkenalkan ke seluruh dunia, sebab sangat enak,’’ akunya.
Dengan perkebunan sagu yang luas dengan kualitas terbaik, masyarakat di Kepulauan Meranti perlu berbangga memiliki bupati yang energik dan sangat peduli dengan masyarakatnya. Apalagi Bupati Irwan kata Bupati Sergei itu mampu menjaga kearifan lokal masyarakatnya. ‘’Masyarakat patut bangga kepada Irwan sebagai bupatinya karena mampu mengangkat ekonomi masyarakat dengan mengembangkan perkebunan sagu yang merupakan perkebunan rakyat,’’ kata Ir H Soekirman.
Bupati Sergei mengatakan jika masyarakatnya sepakat agar sebagian lahan di Sergei dijadikan perkebunan sagu, maka nantinya dia akan kembali lagi ke Meranti dengan sejumlah masyarakat. Sehingga masyarakatnya bisa dititipkan ke Meranti untuk belajar bagaimana mengelola perkebunan sagu.
Sejak 1723
Pengembangan sagu di Kepulauan Meranti telah dilakukan masyarakat sejak tahun 1723 masehi. Ketika itu wilayah Kepulauan Meranti masih di bawah bendera Kerajaan Siak.
Di mana tanaman sagu milik masyarakat yang luas itu dari pengembangan penanaman melalui pola anakan atau pembibitan. Kondisi sejak lama itu juga yang membuat kualitas sagu di kabupaten termuda di Riau itu menjadi yang terbaik.
Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi sampai tidak memberikan izin kepada salah satu perusahaan HTI untuk mengelola tanaman akasia di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur di mana di wilayah kecamatan yang juga dari pemekaran Kecamatan Tebing Tinggi itu terdapat tanaman sagu yang luas.
Artinya perkebunan sagu yang sudah terbangun sejak dulu diinginkan Irwan dapat terus bertahan dan terus dikembangkan.
‘’Kalau perusahaan mau mengelola sagu maka akan kita dukung dan berikan rekomendasi dari kabupaten, namun jika harus menghilangkan sagu dan menggantinya dengan akasia, maka kita akan tolak keras,’’ sebut Irwan.
Ketegasan itu dilakukan bupati pertama defenitif Kepulauan Meranti itu untuk menjaga kearifan lokal yang selama ini sudah terbangun.
Bagaimana mau mengalihkan tanaman sagu yang sudah terbukti ekonomis selama ini, tiba-tiba diubah menjadi HTI akasia. Pertentangan yang dilakukan Bupati Kepulauan Meranti itu sangat mendapatkan dukungan masyarakat.
Sejarah panjang akan perkebunan sagu membuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak gegabah untuk mengalih fungsi perkebunan. Karena nenek moyang daerah ini telah mengajarkan bagaimana bertahan hidup dengan perkebunan sagu.
‘’Seharusnya terus didorong, bukan malah diganti. Oleh sebab itulah kita akan terus mendorong perkebunan sagu ini sehingga nantinya menjadi sumber yang mampu menghidupi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah,’’ terangnya.
Perjuangan Bupati Irwan bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunannya akan terus dilakukan untuk menjadikan sagu Meranti menjadi yang terbaik di dunia.
Perjuangan itu terus menanjak naik seiring dengan bertambahnya umur Kepulauan Meranti menjadi sebuah kabupaten. Saat ini varietas sagua telah dilepaskan dan bernama sagu Selatpanjang Kepulauan Meranti.
Kerja sama untuk mengembangkan teknologinya pun telah dilakukan.
‘’Kita akan terus dorong sehingga nilai jual sagu menjadi tinggi. Upaya ini semua untuk menyejahterakan masyarakat kita di Meranti,’’ sebut Irwan.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir Mamun Murod menambahkan, Rabu malam (4/12) sagu yang ada di Kepulauan Meranti akan terus diangkat ke permukaan. Perjuangan panjang yang dilakukannya untuk mengangkat perkebunan sagu di Meranti belum berakhir.
Selain dari hulu, untuk sisi hilirnya pun masih banyak yang perlu dikembangkan lagi. Tanaman spesifik daerah itu akan terus dijadikan sebuah ‘’emas’’ yang nilai dan harganya bisa membuat masyarakat sejahtera.
Bukan hanya cerita saja, secara matematis Murod merincikan dengan perhitungan secara ekonomi, usaha budidaya sagu sangat memberikan harapan sebagai salah satu pilihan usaha yang dapat dikembangkan untuk masyarakat dan diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup baik.
‘’Hal ini kami kemukakan berdasarkan perhitungan makro usaha tani sagu yaitu pada kebun yang sudah memasuki usia panen akan dapat dipanen lebih kurang 170 batang setiap tahun atau 1.352 tual dengan harga di lapangan Rp45 ribu per tualnya. Maka akan diperoleh pendapatan Rp60.840.000 per hektare per tahun atau per bulan rata-rata diperoleh hasil Rp5.070.000,’’ rinci Murod.(adv)
Sumber :riaupos.co
”Saya Kira Sagu Hanya Ada di Timur, di Meranti Malah Terbaik’’
SELATPANJANG (RP) - Memang perkebunan sagu di Kepulauan Meranti bukanlah yang terluas di Indonesia.
Namun dengan sudah dikelola dengan baik sejak masa kerajaan (sebelum Indonesia merdeka) maka kualitas sagu di Kepulauan Meranti menjadi yang terbaik.
Pasalnya tanaman sagu di Kepulauan Meranti sudah dilakukan dengan pola tanam sejak bibit, bukan lagi sagu hutan yang tumbuh sendiri seperti di wilayah timur Indonesia.
Bahkan dengan kualitas sagu di Kepulauan Meranti sendiri, jajaran Pemerintah Provinsi Papua saja yang memiliki lahan sagu terbesar di Indonesia, bahkan di dunia beberapa bulan lalu melakukan studi di Kepulauan Meranti bagaimana melakukan pengolahan sagu sehingga ekonomis. Ini membuktikan bahwa sagu di Kepulauan Meranti menjadi yang terbaik di Indonesia saat ini.
Rabu (4/12) lalu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga kedatangan rombongan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei) Sumatera Utara.
Tujuan mereka datang ke Meranti hanya untuk belajar bagaimana mengolah sagu agar lebih ekonomis seperti yang digaungkan selama ini. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa salah satu daerah di Provinsi Riau yakni Kepulauan Meranti memiliki sagu yang luas dengan kualitas terbaik.
Bahkan Bupati Sergei, Ir H Soekirman mengaku selama ini tak pernah menyangka Kepulauan Meranti sebuah daerah kepulauan memiliki perkebunan sagu terbaik di Indonesia.
Setelah tahu makanya dia datang dan belajar bagaimana mengembangkan perkebunan sagu. Sehingga nantinya dia bisa mengembangkan perkebunan sagu di Sergei.
Dia mengaku dari 150 ribu hektare lahan di Sergei, seluas 100 ribu hektare sudah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Sisanya 50 ribu hektare yang merupakan lahan masih kosong.
‘’Kita akan coba tawarkan kepada masyarakat kita terlebih dahulu. Jika nantinya masyarakat berminat mengembangkan perkebunan sagu, maka 50 ribu hektare tersebut akan kita manfaatkan untuk pengembangan perkebunan sagu,’’ ungkapnya usai kegiatan silaturahmi, Rabu malam (4/12) di lobi Grand Meranti Hotel, Jalan Kartini Selatpanjang.
Dikatakannya di Sergei terdapat tanaman sagu, namun tidak dikelola. Tanaman sagu di Sergei sendiri, tambahnya merupakan tanaman yang dianggap tidak ekonomis.
‘’Di Sergei tanaman sagu ditanam di samping jalan dan tidak dirawat. Namun ternyata di sini (Kepulauan Meranti) tanaman sagu menjadi sumber ekonomi kerakyatan,’’ sebutnya.
Sebelumnya, Rabu siang (4/12) Bupati Sergei bersama rombongan setelah diterima Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi didampingi Asisten III Setdakab Tengku Akhrial, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun), Ir Mamun Murod MM MH dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Meranti.
Setelah mendapatkan penjelasan, rombongan Pemkab Sergei yang dipimpin Bupatinya diajak melihat perkebunan sagu di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Barat termasuk melihat industri pengolahan dari batang sagu sampai menjadi tepung sagu atau mie.
Dalam tinjauan tersebut Bupati Sergei sempat takjub dan tak menyangka bahwa dari tual sagu dapat dijadikan berbagai jenis panganan. Walaupun mengaku menunggu lama untuk masa panen, namun dia melihat jika memiliki perkebunan sagu sangat baik untuk investasi jangka panjang. Sebab tanaman sagu tidak memerlukan perawatan yang banyak seperti layaknya kelapa sawit atau karet.
‘’Masa panen cukup lama. Tapi tidak seperti sawit dan karet di mana harus dirawat dan dijaga, termasuk memberikan pupuk setiap waktu. Sagu ini sepertinya sangat baik dan sangat ekonomis,’’ katanya.
Belum lagi turunan makanan yang dihasilkan dari sagu yang beraneka ragam mulai dari mie sagu, bihun sagu, brownis sagu, sempolet, gobak dan lainnya. ‘’Sempolet dari sagu lebih enak ternyata dari sup sirip hiu. Ini perlu diperkenalkan ke seluruh dunia, sebab sangat enak,’’ akunya.
Dengan perkebunan sagu yang luas dengan kualitas terbaik, masyarakat di Kepulauan Meranti perlu berbangga memiliki bupati yang energik dan sangat peduli dengan masyarakatnya. Apalagi Bupati Irwan kata Bupati Sergei itu mampu menjaga kearifan lokal masyarakatnya. ‘’Masyarakat patut bangga kepada Irwan sebagai bupatinya karena mampu mengangkat ekonomi masyarakat dengan mengembangkan perkebunan sagu yang merupakan perkebunan rakyat,’’ kata Ir H Soekirman.
Bupati Sergei mengatakan jika masyarakatnya sepakat agar sebagian lahan di Sergei dijadikan perkebunan sagu, maka nantinya dia akan kembali lagi ke Meranti dengan sejumlah masyarakat. Sehingga masyarakatnya bisa dititipkan ke Meranti untuk belajar bagaimana mengelola perkebunan sagu.
Sejak 1723
Pengembangan sagu di Kepulauan Meranti telah dilakukan masyarakat sejak tahun 1723 masehi. Ketika itu wilayah Kepulauan Meranti masih di bawah bendera Kerajaan Siak.
Di mana tanaman sagu milik masyarakat yang luas itu dari pengembangan penanaman melalui pola anakan atau pembibitan. Kondisi sejak lama itu juga yang membuat kualitas sagu di kabupaten termuda di Riau itu menjadi yang terbaik.
Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi sampai tidak memberikan izin kepada salah satu perusahaan HTI untuk mengelola tanaman akasia di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur di mana di wilayah kecamatan yang juga dari pemekaran Kecamatan Tebing Tinggi itu terdapat tanaman sagu yang luas.
Artinya perkebunan sagu yang sudah terbangun sejak dulu diinginkan Irwan dapat terus bertahan dan terus dikembangkan.
‘’Kalau perusahaan mau mengelola sagu maka akan kita dukung dan berikan rekomendasi dari kabupaten, namun jika harus menghilangkan sagu dan menggantinya dengan akasia, maka kita akan tolak keras,’’ sebut Irwan.
Ketegasan itu dilakukan bupati pertama defenitif Kepulauan Meranti itu untuk menjaga kearifan lokal yang selama ini sudah terbangun.
Bagaimana mau mengalihkan tanaman sagu yang sudah terbukti ekonomis selama ini, tiba-tiba diubah menjadi HTI akasia. Pertentangan yang dilakukan Bupati Kepulauan Meranti itu sangat mendapatkan dukungan masyarakat.
Sejarah panjang akan perkebunan sagu membuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak gegabah untuk mengalih fungsi perkebunan. Karena nenek moyang daerah ini telah mengajarkan bagaimana bertahan hidup dengan perkebunan sagu.
‘’Seharusnya terus didorong, bukan malah diganti. Oleh sebab itulah kita akan terus mendorong perkebunan sagu ini sehingga nantinya menjadi sumber yang mampu menghidupi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah,’’ terangnya.
Perjuangan Bupati Irwan bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunannya akan terus dilakukan untuk menjadikan sagu Meranti menjadi yang terbaik di dunia.
Perjuangan itu terus menanjak naik seiring dengan bertambahnya umur Kepulauan Meranti menjadi sebuah kabupaten. Saat ini varietas sagua telah dilepaskan dan bernama sagu Selatpanjang Kepulauan Meranti.
Kerja sama untuk mengembangkan teknologinya pun telah dilakukan.
‘’Kita akan terus dorong sehingga nilai jual sagu menjadi tinggi. Upaya ini semua untuk menyejahterakan masyarakat kita di Meranti,’’ sebut Irwan.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir Mamun Murod menambahkan, Rabu malam (4/12) sagu yang ada di Kepulauan Meranti akan terus diangkat ke permukaan. Perjuangan panjang yang dilakukannya untuk mengangkat perkebunan sagu di Meranti belum berakhir.
Selain dari hulu, untuk sisi hilirnya pun masih banyak yang perlu dikembangkan lagi. Tanaman spesifik daerah itu akan terus dijadikan sebuah ‘’emas’’ yang nilai dan harganya bisa membuat masyarakat sejahtera.
Bukan hanya cerita saja, secara matematis Murod merincikan dengan perhitungan secara ekonomi, usaha budidaya sagu sangat memberikan harapan sebagai salah satu pilihan usaha yang dapat dikembangkan untuk masyarakat dan diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup baik.
‘’Hal ini kami kemukakan berdasarkan perhitungan makro usaha tani sagu yaitu pada kebun yang sudah memasuki usia panen akan dapat dipanen lebih kurang 170 batang setiap tahun atau 1.352 tual dengan harga di lapangan Rp45 ribu per tualnya. Maka akan diperoleh pendapatan Rp60.840.000 per hektare per tahun atau per bulan rata-rata diperoleh hasil Rp5.070.000,’’ rinci Murod.(adv)
Sumber :riaupos.co
Kamis, 14 November 2013
Pemkab Minta Kades Turut Menyelesaikan
SELATPANJANG - Asisten bidang Administrasi
Pemerintahan Setdakab Kepulauan Meranti, Drs Defril MSi, meminta Kepala
Desa untuk berperan dalam penyelesaian tumpang tindih lahan masyarakat
dalam areal konsesi HTI PT RAPP di Pulau Padang. Kepada masyarakat dapat
ditawarkan solusi penyelesaian masalah tersebut.
“Saya minta para Kepala Desa setempat bisa berperan agar lahan-lahan yang masih tumpang tindih dipelajari dan ditindak lanjuti, sehingga penyelesaian bisa dilakukan bersama pihak perusahaan dan Dinas Kehutanan,” kata Defril, saat pertemuan pihak RAPP dengan 8 kelompok tani, yang difasilitasi Dinas Kehutanan, di Selatpanjang, Selasa (12/11) kemarin.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ir Mamun Murod MM dalam pertemuan itu mengatakan, bahwa wilayah gambut tidak masuk dalam areal garapan HTI PT RAPP di Pulau Padang, namun lahan gambut itu berada dalam pengawasan Negara. “Wilayah gambut itu akan dijadikan restorasi ekosistem. Jadi tidak bisa disagu hatikan,” sebutnya.
Menyangkut lahan yang diklaim oleh masyarakat dalam wilayah operasional RAPP, sebagaimana MoU yang sudah dilakukan akan ditawarkan tiga opsi, yaitu di Sagu Hati, di Inklave atau dikerjasamakan. Oleh karenanya dalam menyikapinya akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang telah mengelola lahan itu sendiri.
"Kami silahkan masyarakat langsung berkomunikasi dengan perusahaan dalam menyelesaikan masalah lahan itu. Kita tidak ikut campur, kecuali terjadi kebuntuan. Kita akan cari solusi untuk kesepakatan dua belah pihak agar saling menguntungkan,” katanya.
Murod berharap adanya perusahaan di Kepulauan Meranti menjadi aset bagi seluruh komponen di Kepulauan Meranti. “Dengan adanya perusahan dapat menjadi kontribusi membangkitkan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi PAD bagi Pemkab Kepulauan Meranti nantinya,” ujar Kadishutbun.
Manager RAPP Estate Pulau Padang, Marzum Hamid, mengungkapkan perlakuan lahan yang diklaim masyarakat di areal konsesi HTI Perusahaan akan berbeda dengan tanaman kehidupan, tanaman pokok, atau tanaman unggulan. Menyangkut persoalan tumpang tindih yang terjadi saat ini, perusahaan berkomitmen menyelesaikan seluruh lahan yang telah digarap masyarakat tersebut.
“Kami menyambut baik pertemuan ini, sebagai langkah kesepakatan pemetaan atas lahan yang akan diberikan sagu hati kepada sejumlah kelompok tani. Dengan begitu realisasi pemberian sagu hati itu dapat dilakukan sesegera mungkin. Dengan harapan nantinya pihak perusahaan dapat segera melakukan operasional di lahan tersebut,” kata Marzum.
Salah seorang perwakilan kelompok tani, H Muhammad Nasir, menyampaikan harapannya agar perusahaan dapat menjadi pengusaha yang baik dan memperhatikan masyarakat. “Kami tidak macam-macam, kami hanya mengharapkan RAPP jadilah pengusaha yang baik, perhatikanlah masyarakat,” harapnya.
Adapun 8 Kelompok Tani yang hadir pada pertemuan itu, diantaranya Kelompok Tani Bersaudara, Kelompok Tani Setia Mekar Jaya, Kelompok Tani Sekawan, Kelompok Tani Mekar Sari, Kelompok Tani Sawit Mandiri, Kelompok Tani Sepakat, Kelompok Tani Setia Budi Jaya dan Kelompok Tani Sejahtera. (MC Riau/san)
irvan.
mediacenter.riau.go.id
“Saya minta para Kepala Desa setempat bisa berperan agar lahan-lahan yang masih tumpang tindih dipelajari dan ditindak lanjuti, sehingga penyelesaian bisa dilakukan bersama pihak perusahaan dan Dinas Kehutanan,” kata Defril, saat pertemuan pihak RAPP dengan 8 kelompok tani, yang difasilitasi Dinas Kehutanan, di Selatpanjang, Selasa (12/11) kemarin.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ir Mamun Murod MM dalam pertemuan itu mengatakan, bahwa wilayah gambut tidak masuk dalam areal garapan HTI PT RAPP di Pulau Padang, namun lahan gambut itu berada dalam pengawasan Negara. “Wilayah gambut itu akan dijadikan restorasi ekosistem. Jadi tidak bisa disagu hatikan,” sebutnya.
Menyangkut lahan yang diklaim oleh masyarakat dalam wilayah operasional RAPP, sebagaimana MoU yang sudah dilakukan akan ditawarkan tiga opsi, yaitu di Sagu Hati, di Inklave atau dikerjasamakan. Oleh karenanya dalam menyikapinya akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang telah mengelola lahan itu sendiri.
"Kami silahkan masyarakat langsung berkomunikasi dengan perusahaan dalam menyelesaikan masalah lahan itu. Kita tidak ikut campur, kecuali terjadi kebuntuan. Kita akan cari solusi untuk kesepakatan dua belah pihak agar saling menguntungkan,” katanya.
Murod berharap adanya perusahaan di Kepulauan Meranti menjadi aset bagi seluruh komponen di Kepulauan Meranti. “Dengan adanya perusahan dapat menjadi kontribusi membangkitkan peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi PAD bagi Pemkab Kepulauan Meranti nantinya,” ujar Kadishutbun.
Manager RAPP Estate Pulau Padang, Marzum Hamid, mengungkapkan perlakuan lahan yang diklaim masyarakat di areal konsesi HTI Perusahaan akan berbeda dengan tanaman kehidupan, tanaman pokok, atau tanaman unggulan. Menyangkut persoalan tumpang tindih yang terjadi saat ini, perusahaan berkomitmen menyelesaikan seluruh lahan yang telah digarap masyarakat tersebut.
“Kami menyambut baik pertemuan ini, sebagai langkah kesepakatan pemetaan atas lahan yang akan diberikan sagu hati kepada sejumlah kelompok tani. Dengan begitu realisasi pemberian sagu hati itu dapat dilakukan sesegera mungkin. Dengan harapan nantinya pihak perusahaan dapat segera melakukan operasional di lahan tersebut,” kata Marzum.
Salah seorang perwakilan kelompok tani, H Muhammad Nasir, menyampaikan harapannya agar perusahaan dapat menjadi pengusaha yang baik dan memperhatikan masyarakat. “Kami tidak macam-macam, kami hanya mengharapkan RAPP jadilah pengusaha yang baik, perhatikanlah masyarakat,” harapnya.
Adapun 8 Kelompok Tani yang hadir pada pertemuan itu, diantaranya Kelompok Tani Bersaudara, Kelompok Tani Setia Mekar Jaya, Kelompok Tani Sekawan, Kelompok Tani Mekar Sari, Kelompok Tani Sawit Mandiri, Kelompok Tani Sepakat, Kelompok Tani Setia Budi Jaya dan Kelompok Tani Sejahtera. (MC Riau/san)
irvan.
mediacenter.riau.go.id
Minggu, 10 November 2013
5 Kelompok Tani Dapat Mesin Pengolah Limbah Sagu
10 November 2013
zaki
zaki
SUNGAI TOHOR - Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera, Ir M
Ilham Malik MSc bersama Anggota Komisi VII DPR RI, Ir Arsyadjuliandi
Rachman MBA, Sabtu (9/11) kemarin, melakukan kunjungan kerja ke
Sungaitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam kunjungan itu, dilakukan penyerahan bantuan Alat Pengolah Limbah
Sagu menjadi Pakan Ternak.
Hadir mendampingi kunjungan pejabat pusat itu, antara lain, Wabup
Kepulauan Meranti, Drs Masrul Kasmy MSi, Ketua DPRD, Hafizoh SAg,
Anggota DPRD, Edi Mashudi SPdi, Asisten Pemerintahan Setda, Drs Defril
MSi, Direktur Ekskutif Kadin Riau, Herwan SE, Sekretaris BLH Kepulauan
Meranti, Gunardi, Camat Tebingtinggi Timur, Helfandi SE MSi, para Kepala
Desa, serta undangan para pengurus Kelompok Tani dan Pengusaha Bangsal
Sagu.
Camat Tebingtinggi Timur, Helfandi SE MSi, yang memfasilitasi acara
tersebut mengucapkan terimakasih atas bantuan Alat Pengolah Limbah
Ampas Sagu untuk masyarakat Kecamatan Tebingtinggi Timur dan Kecamatan
lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Tentunya bantuan itu sangat tepat sasaran, mengingat daerah ini adalah
daerah penghasil sagu dan banyak terdapat limbah ampas sagu. Apalagi
Kecamatan Tebingtinggi Timur merupakan salah satu wilayah di Kepulauan
Meranti yang dicanangkan sebagai Sentra Pakan Ternak dan Sentra Pakan
Ternak pola integrasi dengan ampas atau repu sagu,” ucapnya.
Di Kecamatan Tebingtinggi Timur, ungkap Camat, terdapat 28 buah bangsal
sagu basah dan tepung sagu, serta 1 buah pabrik Sagu Tepung milik
Perusahaan. “Harapan kita tentunya bagaimana dengan alat ini, bisa
merangsang masyarakat dalam pengembangan pakan ternak dari limbah ampas
sagu. Limbah sagu yang selama ini dapat merusak lingkungan, kini menjadi
bahan berharga untuk kesejahteraan masyarakat, melalui pengelolaan
menjadi pakan ternak sapi,” tutur Camat.
Dalam sambutannya, Ketua PPE Sumatera, Ir M Ilham Malik MSc,
menyampaikan bahwa melalui Sosialisasi Infrasruktur Hijau dapat
menyerahkan bantuan Alat Pengolahan Limbah Ampas Sagu menjadi Pakan
ternak. Di Kecamatan Tebingtinggi Timur sangat berpotensi untuk
dikembangkan limbah ampas sagu sebagai pakan ternak. Bahkan bukan itu
saja, dari kotoran dan kencing sapi bisa bermanfaat sebagai pupuk
pertanian.
“Kegiatan ini merupakan hasil riset dan penelitian dari tim-tim kami,
serta masukan dari Anggota DPR RI Komisi VII Bapak Arsjadjuliandi
Rachman, yang merupakan mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau
banyak memberikan masukan sesuai dengan tugas komisinya di bidang
lingkungan, riset lingkungan dan air bersih,” kata Ilham Malik.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Ir Arsyadjuliandi
Rachman MBA menyampaikan bahwa, kunjungannya ke Kecamatan Tebingtinggi
Timur itu, adalah dalam rangka Reses ke daerah konstituen Partai Golkar
di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kementerian LH adalah mitra kami, tugas kami masalah lingkungan, riset,
air bersih serta sesuai tugas Komisi. Saya mengharapkan agar daerah ini
sebagai basis Sagu terbaik Nasional tetap terjaga kearifan lokalnya.
Mari kita kembangkan perkebunan sagu, dan industrinya dengan
memperhatikan aspek lingkungan,” harapnya.
Acara Sosialisasi Infrastruktur Hijau PPE Sumatera tersebut, dibuka oleh
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Masrul Kasmy MSi. Dalam
sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa Kecamatan Tebingtinggi Timur baru
berumur 3 tahun. Masih banyak infrastruktur yang belum terbangun, baik
itu jalan seperti jalan lintas Desa Sungaitohor - Desa Lukun, serta
infrastruktur lainnya.
“Harapan kami melalui Pemerintah Pusat dan Anggota DPR RI kedepannya
dapat lebih memperhatikan Kabupaten kami yang baru mekar ini. Saya kira
ini adalah tugas kita bersama dalam membangun bangsa dan negeri ini
sesuai bidang tugas masing-masing,” kata Wabup Masrul.
Dipenghujung acara, Kepala PPE Sumatera, Anggota DPR RI Komisi VII Ir
Arsyadjuliandi Rachman MBA, menyerahkan bantuan alat pengolahan limbah
ampas sagu tersebut kepada 5 kelompok petani se-Kabupaten Kepulauan
Meranti, dan meninjau bangsal sagu yang ada di Desa Sungaitohor. (MC
Riau/san)
Sumber:mediacenter.riau.go.id
Senin, 04 November 2013
Komunitas Adat Terpencil Harus Diberdayakan
04 November 2013
Diposting oleh : Muhammad Irvan
SELATPANJANG - Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan bagian masyarakat Indonesia yang umumnya bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar sehingga mereka hidup dalam kondisi tertinggal dibandingkan masyarakat lainnya.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Masrul Kasmy MSi, saat membuka rapat koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja terkait supaya dapat mengarahkan sebagian dari kegiatannya pada lokasi KAT. Sehingga tercapai keterpaduan program dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada komunitas adat terpencil yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. “Mari kita sama-sama dalam membangun, terutama untuk KAT ini, saya yakin dengan kita bersama-sama dan bersatupadu, persoalan KAT akan terselesaikan dengan baik,” ucap Wabup Masrul, saat membuka rapat itu di Aula Kantor Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, baru-baru ini.
Dijelaskan Wabup, derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi akan semakin membuat warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) semakin tertinggal bahkan terdesak. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah terencana dan berkelanjutan oleh satuan kerja pemkab dalam pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil. “Saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti, Komunitas Adat Terpencil tersebar di dua lokasi kecamatan yaitu Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebingtinggi dengan populasi berjumlah 587 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 285 KK sudah diberdayakan, sedangkan 20 KK sedang diberdayakan atau dibina, selebihnya 282 KK belum diberdayakan,” ungkap Wabup.
Dengan kegiatan rapat koordinasi pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil yang diselenggarakan, Wabup berharap bisa menghasilkan kesepakatan bersama untuk pemberdayaan KAT Tahun Anggaran 2014 yang nantinya akan direalisasikan bersama. “Semoga dengan rakor ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, program baru yang meningkatkan kehidupan masyarakat KAT untuk menjadi sejahtera dan mengejar ketertinggalan mereka dari kita semua,” tandas Masrul.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Masrul juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Riau yang telah mengalokasikan dana dan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Mizwar Effendi SH dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. (MC Riau/san)
Sumber:mediacenter.riau.go.id
SELATPANJANG - Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan bagian masyarakat Indonesia yang umumnya bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar sehingga mereka hidup dalam kondisi tertinggal dibandingkan masyarakat lainnya.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Masrul Kasmy MSi, saat membuka rapat koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja terkait supaya dapat mengarahkan sebagian dari kegiatannya pada lokasi KAT. Sehingga tercapai keterpaduan program dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada komunitas adat terpencil yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. “Mari kita sama-sama dalam membangun, terutama untuk KAT ini, saya yakin dengan kita bersama-sama dan bersatupadu, persoalan KAT akan terselesaikan dengan baik,” ucap Wabup Masrul, saat membuka rapat itu di Aula Kantor Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, baru-baru ini.
Dijelaskan Wabup, derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi akan semakin membuat warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) semakin tertinggal bahkan terdesak. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah terencana dan berkelanjutan oleh satuan kerja pemkab dalam pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil. “Saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti, Komunitas Adat Terpencil tersebar di dua lokasi kecamatan yaitu Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebingtinggi dengan populasi berjumlah 587 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 285 KK sudah diberdayakan, sedangkan 20 KK sedang diberdayakan atau dibina, selebihnya 282 KK belum diberdayakan,” ungkap Wabup.
Dengan kegiatan rapat koordinasi pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil yang diselenggarakan, Wabup berharap bisa menghasilkan kesepakatan bersama untuk pemberdayaan KAT Tahun Anggaran 2014 yang nantinya akan direalisasikan bersama. “Semoga dengan rakor ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, program baru yang meningkatkan kehidupan masyarakat KAT untuk menjadi sejahtera dan mengejar ketertinggalan mereka dari kita semua,” tandas Masrul.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Masrul juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Riau yang telah mengalokasikan dana dan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Mizwar Effendi SH dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. (MC Riau/san)
Sumber:mediacenter.riau.go.id
Senin, 21 Oktober 2013
Masyarakat Pulau Padang Kecewa Pemkab Meranti Lebih Pro PT.RAPP
Warga dari 5 Desa Di Pulau Padang Berkumpul Menghadang Alat Berat Perusahaan. gagasanriau.com
Hal ini untuk menindaklanjuti atas blokade masyarakat dari 6 desa yang menolak operasional PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP)didesa Lukit atas mulai masuknya alat berat perusahaan di Koridor Tanjung Gambar pada Sabtu (12/10/2013) dan alat berat perusahaan sempat dihalau mundur karena secara serentak ratusan masyarakat perwakilan 6 desa berkumpul dilokasi kejadian.
Dan akhirnya Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Bengkalis AKP.Lagomo didampingi Kapolsek Merbau Ali Azwar meredam dengan menetapkan Status Quo pada areal tersebut dan dilanjutkan dengan pertemuan antar masyarakat, Perusahaan dan Pemkab Kepulauan Meranti.
Namun dalam pertemuan tersebut menurut Pairan perwakilan masyarakat dari desa Lukit ternyata Pemkab Meranti mengecewakan masyarakat dalam pertemuan tersebut.
“Hasilnya tidak berpihak pada masyarakat karena semua pemerintah berpihak pada perusahan PT.RAPP yang sudah mendapat “izin” dari Menteri Kehutanan dengan SK 180 tahun 2013″kata Pairan kepada gagasanriau.com Senin (21/10).
“Sementara seluruh tokoh masyarakat dari desa Lukit meminta Lukit di ukur ulang (enclave) secara penuh namun pemkab kembali menyanggah, karena keputusan terletak dipusat(Menhut) pemkab hanya pelaksana kata Ma’mun Murod Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan(Kadishutbun) Kabupaten Kepulauan Meranti”Pairan menjelaskan.
Dalam pertemuan hari ini menurut Pairan tadak mendapat kesepakatan(hasil) dan masyarakat kecewa mendengar pernyataan Pemkab melalui Dishutbun karena tidak ada keberpihakan kepada masyarakatnya sendiri yang bertungkus lumus memperjuangkan haknya.
Dalam penyampaian akhirnya Pairan menekankan bahwa masyarakat dari Pulau Padang secara bergotong-royong akan tetap mempertahankan desa Lukit dari areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. RAPP Koridor Tanjung Gambar.
Ady Kuswanto
Sumber:http://gagasanriau.com/masyarakat-pulau-padang-kecewa-pemkab-meranti-lebih-pro-pt-rapp/
Soal Sagu Hati Lahan, RAPP Jamin Hak Warga Desa Lukit
Selasa, 22 Oktober 2013
SELATPANJANG - Manajemen PT RAPP berkomitmen dalam menjamin hak warga Desa Lukit, Kecamatan Tasik Putri Puyu, menyangkut sagu hati lahan di wilayah konsesi perusahaan. Namun demikian, masyarakat diminta membuktikan legalitas klaim atas lahan dalam wilayah izin konsesi HTI tersebut.
Hal itu ditegaskan Manager Estate RAPP Pulau Padang, Marzum Hamid, dalam pertemuan bersama warga Desa Lukit, Kecamatan Tasik Putri Puyu, yang difasilitasi oleh Pemkab Kepulauan Meranti bersama Polres Kepulauan Meranti di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (21/10) pagi.
“Pada prinsipnya kami siap mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dan keluhan masyarakat, terutama soal sagu hati lahan. Meskipun sebelumnya sudah melakukan pembayaran sagu hati kepada pemilik lahan, namun karena masih ada tuntutan masyarakat yang mengklaim bahwa lahan yang sudah diganti itu salah pemiliknya, maka perusahaan siap menyelesaikan masalah ini,” ujar Marzum.
Pihak RAPP, kata Marzum, meminta kepada masyarakat Desa Lukit terutama kepada masyarakat yang melakukan tuntutan tersebut untuk bersabar, karena manajemen perusahaan memerlukan waktu untuk meninjau kembali terhadap lahan yang sudah diganti rugi tersebut, yang sebelumnya ditetapkan oleh tim terpadu.
“Jika nanti ditemukan bukti-bukti yang akurat bagi masyarakat yang menuntut bahwa lahan tersebut adalah milik mereka, maka perusahaan tetap membayar sagu hatinya. Namun sebaliknya manajemen perusahaan tidak segan-segan juga menuntut kepada masyarakat yang sudah menerima sagu hati sebelumnya menggunakan surat palsu,” ungkapnya.
Marzum menjelaskan, perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Pulau Padang. Oleh karena itu, pihak perusahaan tetap bekerja sama dengan Tim Terpadu untuk menyelesaikan permasalahan klaim lahan oleh masyarakat yang ada dalam wilayah konsesi HTI PT RAPP.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ir Mamun Murod MM MH, mengingatkan kepada masyarakat Pulau Padang, khususnya masyarakat Desa Lukit, bahwa peran Pemerintah Daerah dan juga RAPP semata-mata menjalankan amanah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Jadi kami sama sekali tidak memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan yang melanggar aturan hukum. Atas nama Pemerintah Daerah, kami siap melayani masyarakat dan tidak segan-segan juga menindak pihak perusahaan jika mereka terbukti melanggar ketentuan yang ada,” tegasnya.
Perwakilan masyarakat Desa Lukit, Yahya, yang juga mantan Ketua LPM/LKMD Lukit, berharap pemerintah daerah maupun kepada pihak perusahaan untuk tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan tuntutan masyarakat dengan pihak RAPP soal sagu hati lahan.
“Sampai saat ini masih banyak warga yang memiliki dokumen yang sah mengaku tidak menerima ganti rugi atau sagu hati tersebut. Bahkan ada orang lain yang mengakui lahannya dan itu sudah dibayar oleh pihak perusahaan,” ungkapnya.
Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti, AKP Antoni Lumban Gaol, mengingatkan kepada semua pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban dan senantiasa mematuhi aturan hukum yang berlaku.
“Kepada masyarakat, terutama masyarakat Desa Lukit, kami harapkan untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban. Jangan bersikap yang bertentangan dengan hukum, pihak kepolisian sebagai penegak hukum, tidak segan-segan mengambil tindakan bagi siapa saja yang berbuat melawan hukum,” ucapnya. (MC Riau/san)
Sumber:
SELATPANJANG - Manajemen PT RAPP berkomitmen dalam menjamin hak warga Desa Lukit, Kecamatan Tasik Putri Puyu, menyangkut sagu hati lahan di wilayah konsesi perusahaan. Namun demikian, masyarakat diminta membuktikan legalitas klaim atas lahan dalam wilayah izin konsesi HTI tersebut.
Hal itu ditegaskan Manager Estate RAPP Pulau Padang, Marzum Hamid, dalam pertemuan bersama warga Desa Lukit, Kecamatan Tasik Putri Puyu, yang difasilitasi oleh Pemkab Kepulauan Meranti bersama Polres Kepulauan Meranti di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (21/10) pagi.
“Pada prinsipnya kami siap mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dan keluhan masyarakat, terutama soal sagu hati lahan. Meskipun sebelumnya sudah melakukan pembayaran sagu hati kepada pemilik lahan, namun karena masih ada tuntutan masyarakat yang mengklaim bahwa lahan yang sudah diganti itu salah pemiliknya, maka perusahaan siap menyelesaikan masalah ini,” ujar Marzum.
Pihak RAPP, kata Marzum, meminta kepada masyarakat Desa Lukit terutama kepada masyarakat yang melakukan tuntutan tersebut untuk bersabar, karena manajemen perusahaan memerlukan waktu untuk meninjau kembali terhadap lahan yang sudah diganti rugi tersebut, yang sebelumnya ditetapkan oleh tim terpadu.
“Jika nanti ditemukan bukti-bukti yang akurat bagi masyarakat yang menuntut bahwa lahan tersebut adalah milik mereka, maka perusahaan tetap membayar sagu hatinya. Namun sebaliknya manajemen perusahaan tidak segan-segan juga menuntut kepada masyarakat yang sudah menerima sagu hati sebelumnya menggunakan surat palsu,” ungkapnya.
Marzum menjelaskan, perusahaan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Pulau Padang. Oleh karena itu, pihak perusahaan tetap bekerja sama dengan Tim Terpadu untuk menyelesaikan permasalahan klaim lahan oleh masyarakat yang ada dalam wilayah konsesi HTI PT RAPP.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ir Mamun Murod MM MH, mengingatkan kepada masyarakat Pulau Padang, khususnya masyarakat Desa Lukit, bahwa peran Pemerintah Daerah dan juga RAPP semata-mata menjalankan amanah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Jadi kami sama sekali tidak memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan yang melanggar aturan hukum. Atas nama Pemerintah Daerah, kami siap melayani masyarakat dan tidak segan-segan juga menindak pihak perusahaan jika mereka terbukti melanggar ketentuan yang ada,” tegasnya.
Perwakilan masyarakat Desa Lukit, Yahya, yang juga mantan Ketua LPM/LKMD Lukit, berharap pemerintah daerah maupun kepada pihak perusahaan untuk tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan tuntutan masyarakat dengan pihak RAPP soal sagu hati lahan.
“Sampai saat ini masih banyak warga yang memiliki dokumen yang sah mengaku tidak menerima ganti rugi atau sagu hati tersebut. Bahkan ada orang lain yang mengakui lahannya dan itu sudah dibayar oleh pihak perusahaan,” ungkapnya.
Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti, AKP Antoni Lumban Gaol, mengingatkan kepada semua pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban dan senantiasa mematuhi aturan hukum yang berlaku.
“Kepada masyarakat, terutama masyarakat Desa Lukit, kami harapkan untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban. Jangan bersikap yang bertentangan dengan hukum, pihak kepolisian sebagai penegak hukum, tidak segan-segan mengambil tindakan bagi siapa saja yang berbuat melawan hukum,” ucapnya. (MC Riau/san)
Sumber:
Senin, 25 Juni 2012
10 Relawan dan Warga Pulau Padang Ancam Bakar Diri
26 juni 2012
Pekanbaru, (Analisa). Karena aksi jahit
mulut di depan Istana Negara sekira empat bulan lalu tidak mendapat
tanggapan, warga dan relawan Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten
Kepulauan Meranti, Riau kembali berencana melakukan aksi yang lebih
dekat lagi.
Sebanyak 10 relawan dan
warga Pulau Padang mengancam akan melakukan aksi bakar diri di depan
Istana Negara, Jakarta, jika tuntutan mereka terhadap Presiden Soesilo
Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merevisi SK Menhut Nomor 327 tahun 2009
tentang pemberian izin HTI untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)
tidak ditanggapi juga.
"Kami yang melakukan aksi ini semuanya adalah Muslim. Di agama Islam memang perbuatan bakar diri atau bunuh diri hukumnya adalah haram. Tetapi tolong Majelis Ulama Islam (MUI) juga jangan pandai mengeluarkan fatwa, tetapi harus memberikan solusi terhadap apa yang kini dihadapi masyarakat Pulau Padang," tukas Muhammad Ridwan, Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) Serikat Tani Riau (STR) Kepulauan Meranti kepada wartawan di depan gedung DPRD Riau, Senin (25/6).
Menurutnya, aksi bakar diri yang bakal dilakukan di depan Istana Negara, seminggu ke depan merupakan cara terakhir yang akan mereka tempuh. Namun, jika anggota DPRD dan Provinsi Riau mau bersama-sama merespon permintaan masyarakat Pulau Padang dan meminta Presiden SBY turun tangan untuk merevisi SK Menhut Nomor 327 itu, pihaknya akan membatalkan niat tersebut.
"Tekad warga hanya satu: PT RAPP harus hengkang dari Pulau Padang. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena seperti kajian tim ahli Menhut yang tidak pernah dipublikasikan, jika kawasan Pulau Padang dijadikan HTI, sudah pasti kawasan ini menjadi tenggelam. Karena struktur tanah di Pulau Padang adalah rawa gambut yang memiliki kedalaman 4 hingga 12 meter," tukasnya lagi.
Sebelum mendirikan Posko "Aksi Bakar Diri 10 Nyawa untuk SBY" di depan gedung DPRD Riau, belasan masyarakat Pulau Padang dan aktivis STR melakukan aksi unjukrasa di Stadion RRI Pekanbaru. Posko itu sendiri rencana akan dibuka hingga 1 Juli 2012.
Menurut Ridwan lagi, jika dalam satu minggu ini tidak ada respon dari DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maka mereka akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi bakar diri.
"Jumlah masyarakat yang akan melakukan aksi bakar diri ini rencana sepuluh orang. Tetapi yang benar-benar sudah siap secara mental dan risiko yang akan ditimbulkan baru tujuh orang. Sedangkan tiga orang lagi masih bermasalah dengan keluarga. Saya termasuk satu dari tujuh yang siap untuk aksi bakar diri tersebut," ucap pria asli Pulau Padang ini. (dw)
Sumber : http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/26/59106/10_relawan_dan_warga_pulau_padang_ancam_bakar_diri/#.T-kWopFVvDg
Langganan:
Komentar (Atom)
tanah untuk keadilan
Visitor
Bertuah
