Tidak Miliki Izin , Pemkab Rohul Laporkan PT BMPJ ke Polda

Minggu, 8 Juni 2014

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Upaya penertiban bangunan dan perkebunan yang tidak memiliki izin terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Rokan Hulu (Rohul). Telah berbagai penertiban dilakukan oleh Pemkab Rohul melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diantaranya dengan menertibkan bangunan liar tanpa memilik Izin Mendirikan Bangunan (IMB-) milik PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ).

PT MAN Dukung Polisi Usut Bentrokan Berdarah

23 December 2013 16:39 WIB

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Manajemen PT Merangkai Artha Nusantara (MAN) mendukung kepolisian untuk mengusut aktor intelektual dalam bentrokan berdarah antara petugas keamanan dengan massa di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang mengakibatkan jatuh tiga korban jiwa.

    "Kalau ini terlalu lama dibiarkan, kami tidak bisa bekerja dengan tenang karena pegawai juga akan terus merasa terancam," kata Komisaris PT MAN Kananda Saputra, di Pekanbaru, Senin.

    Bentrokan pecah pada Jumat lalu (20/12) di Desa Mahato Sakti setelah massa yang terdiri dari ratusan orang melakukan penyerangan ke barak dan petugas pengamanan (PAM Swakarsa) yang dipicu klaim kebun kelapa sawit seluas 300 hektare di daerah itu.

    Tiga anggota PAM Swakarsa perusahaan terkena tembakan, satu diantaranya tewas bernama Lukas Barus. Sedangkan, dua korban lainnya terluka yakni Indra dan Suwandi Ginting kini masih dirawat di RS Eka Hospital, Pekanbaru.

    Kananda mengatakan ada pihak yang ingin sengaja membuat kerusuhan dan menjadi provokator sehingga masyarakat setempat berani melakukan penyerangan. Menurut dia, masalah tersebut dipicu ada pihak yang ingin mendapatkan bagian lahan dari pola kerjasama kredit koperasi primer anggota (KKPA) antara warga dan PT MAN.

    Ia menjelaskan, ada 300 hektare lahan sawit dengan KKPA di Desa Mahato Sakti yang dikelola dengan bagi hasil sebesar 40 untuk perusahaan dan 60 untuk warga pemilik lahan yang resmi. Menurut dia, ada pihak yang tetap mengklaim memiliki lahan namun tidak punya surat-surat yang jelas.

    "Yang tidak punya surat inilah yang saya duga menjadi dalang kerusuhan," ujarnya.

    Humas PT MAN, Budi Kaban, mengatakan saat kejadian ratusan warga yang datang lebih banyak orang dari luar daerah tersebut. Mereka melakukan penyerangan dengan senapan rakitan, senjata tajam, batu, parang, tombak dan bom molotov.

    "Awalnya kami kira bunyi petasan, tapi ternyata korban Lukas langsung tersungkur karena kena tambak dan tidak bisa tertolong lagi," ujarnya.  

    Selain itu, ia membantah bahwa perusahaan menyewa preman-preman sebagai anggota PAM Swakarsa untuk meneror masyarakat setempat. Saat kejadian itu, ia mengatakan jumlah petugas yang hanya sebanyak 15 orang kalah jumlah dengan warga yang diperkirakan mencapai 300 orang.

    "Waktu pecah bentrokan, kami tidak melawan sama sekali dan kami malah mundur," ujarnya.

    Kuasa Hukum PT MAN, Suharmasnyah, mengatakan dari salah satu korban terluka yakni Indra, ditemukan proyektil peluru dari dadanya yang terkana tembak. Karena itu, ia meminta agar polisi mengusut tuntas kasus penyerangan tersebut dengan mengungkap dalang sesungguhnya dalam bentrokan tersebut.

    "Proyektilnya jelas ada, kalau polisi katakan itu peluru senapan angin, saya menyangsikannya dan tolong diteliti lagi," ujarnya.

    Sementara itu, Kapolres Rohul AKBP Onny Trimurti Nugroho sebelumnya mengatakan sudah ada delapan orang yang dijadikan tersangka sebagai imbas dari aksi penyerangan itu.

    "Delapan tersangka ini dari kelompok warga," katanya.

    Dalam kasus tersebut ia mengatakan polisi sudah memeriksa 27 orang saksi dari PAM Swakarsa perusahaan dan warga.

 

Sumber:antarariau.com

Mahato Sakti Berdarah 2013 Polres Rohul Tetapkan Puluhan Tersangka

Minggu, 22/12/2013 - 18:33:45 WIB

Tersangka pelaku pembunuhan pamswakarsa PT MAN

BERITA RIAU (ROKAN HULU),situsriau.com.Pasca Mahato Sakti Berdara antara ratusan masyarakat Desa Mahato Sakti dengan Pam Swakarsa PT MAN, Ahad, (22/12), Polres Rohul telah menetapkan 28 orang tersangka. Delapan tersangka menyebkan tewasnya satu orang Pam Swakarsa dan pengrusakan serta pembakaran Barak, kendaraan roda dua dan kenderaan bermotor, kini telah meringkuk di sel Mapoles Rohul

Kapolres Rokan Hulu AKBP H Onny Trimurti Nugroho SE SIK MH melalui Kasat Reskrim Polres Rohul AKP S Tanjung, (22/12), terkait kasus bentrok fisik Warga Mahato Sakti dengan Pam Swakarsa PT MAN, tersangka telah ditahan, satu orang di antaranya Kepala Desa Mahato Sakti berinisial MA, tujuh orang di antaranya warga Desa Mahato Sakti berinisial SU, TR, SO, ST, SW, SS, SD.

Pengembangan kasus, dilakukan penyidik Polres Rohul, menurutnya, berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan para tersangka kini diamankan di Mapolres Rohul, masih ada sekitar 20 lagi tersangka baru telah di identifikasi. Namun puluhan tersangka tersebut tidak berada ditempat.

"Kita masih melakukan pengejaran terhadap 20 orang lebih tersangka baru dalam kasus bentrok fisik di Mahato Sakti.Karena dari pengakuan 8 tersangka itu, mereka tidak ingin sendiri saja ditahan, harus ikut tersangka lainnya," Kata S. Tanjung.

Terjadinya bentrok fisik antara masyarakat Desa Mahato Sakti dengan Pam Swakarsa PT MAN, diduga diprovokasi tersangka MA sesuai dengan keterangan dari para saksi, berharap 20 orang tersangka lainnya  kini kabur agar bertanggungjawab atas perbuataannya dengan menyerahkan diri kepihak kepolisian.

"Kita sudah ingatkan perusahaan kepada seluruh karyawannya, agar kasus ini diserahkan kepada pihak hukum, memang dalam kasus ini, jadi korban adalah karyawan (Pam swakarsa PT MAN)," jelasnya.

Tanjung mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolres Rohul, paska penangkanpan Kades Mahato Sakti, melakukan pembinaan terhadap masyarakat Mahato Sakti, bersama Kapolsek, Camat dan Danramel Tambusai Utara, agar tidak menimbulkan keresahaan ditengah masyarakat.

"Kita tetap proses secara hukum dan mengejar tersangka lainnya.paska penangkapan Kades Mahato Sakti, kita lakukan upaya preventif kepada masyarakat.Penyidik berharap puluhan tersangka lainnya yang kabur, agar menyerahkan diri, karena identitas sudah teridenfikasi," tuturnya.

Tambah Kasat Reskrim untuk bantuan pengamanan dan terciptanya situasi aman dan kondusif antara kedua belah pihak di Desa Mahato Sakti, saat ini 1 pleton Anggota Brimob Polda Riau standby di Polsek Tambusai Utara.

Ditanya sampai kapan Anggota Brimob Polda Riau bertahan di apolsek Tambusai Utara, ia menjelaskan, saat ini standby untuk back-up pengamanan di Polsek Tambusai Utara. "Pengamanan dari Anggota Brimob Polda Ria dilihat dari kebutuhan, tidak bisa ditentukan sampai kapan mereka Pam di Mapolsek. Perannya memback-up keamananan kedua belah pihak, agar tidak ada terjadi lagi kasus yang sama," jelsnya


Roda Pemerintahan Desa Tetap Jalan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPBD) Rohul Drs Budhia Kasino yang dikonfirmasi mengaku, belum mendapatkan informasi penahanan Kades Mahato Sakti berinisial MA, diduga terlibat dalam kasus bentrok fisik antara masyarakat Mahato Sakti dengan Pam Swakarsa PT MAN.

"Kita tidak menghambat proses hukum, namun untuk penahanan seorang Kades, seharusnya ada peberitahuan pihak kepolisiain kepada Pemkab Rohul, sehingga pemerintah daerah bisa bersikap.Selama ini komunikasi kita bagus dengan Polres Rohul, tapi saya beum tau, apakah Kapolres sudah koordinasi dengan Pak Bupati, saya belum dapatkan  informasi," tutur Budi.

Meski Kades telah ditahan, Budia Kasino mengaku roda pemerintahan desa Mahato Sakti tetap berjalan sebagaimana biasanya.Karena belum mempunyai keputusan hukum tetap, maka untuk sementara tidak ada penunjukan Plt Kades. Untuk tetap jalannya roda pemerintahan Desa Mahato Sakti, nanti akan dilaksanakan Sekdes, berharap pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, tetap berjalan seperti biasa, paska ditahannya Kades Mahato Sakti.


 
DPRD Rohul Minta Pemda Bijak dan Tegas

Terkait bentrok berdarah di Desa Mahato Sakti, Annggota DPRD Rohul dari Partai PPP Drs. Sudirman meminta Pemda Rohul bijak dan tegas, terkait peristiwa itu,  supaya tidak terjadi peristiwa serupa, apalagi perusahaan-perusahan tidak memiliki izin itu harus ditindak tegas.

"Ini kita heran, jika masyarakat mencari kayu untuk sesuap nasi, malah ditangkapi, kalau perusahaan membuka lahan-lahan ber hektar-hektar tanpa izin dibiarkan begitu saja," kata Sudirman.

Jadi ketidakajelasan pengeoperasian perusahaan di Rohul akan memicu konflik berkelanjutan, Kata Sudirman, semua elemen terkait harus secepat melakukan tindakan termasuk intansi terkait, supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya apalagi sempat menghilangkan nyawa masyarakat.    

Terang Sudirman, untuk korban baik itu meninggal dunia dan luka serius, pihak perusahaan harus bertanggung jawab, khususnya anak dan istri dari korban meninggal dunia harus ada jaminan dari perusahaan, begitu juga dengan korban luka serius, perusahaan harus memenuhi semua biaya perobatannya.

"Perusahaan jangan lepas tangan terkait kejadian ini, perusahan harus bertangung jawab, jika ada kesepakatan atau MoU tanah masyarakat harus dikonversi, maka Pemda Rohul harus secepatnya memfasilitasi itu, begitu dengan pihak perusahaan harus melaksanakan kesepakatan tersebut," tegas Sudirman. (pal)

Sumber:
situsriau.com
 

Kesbangpol Rohul dan Kemendagri Taja Diskusi Sehari Bersama FKMD

Kamis, 14 November 2013

PASIRPANGARAIAN-  Untuk mendeteksi dini konflik di tengah, termasuk di Rohul yang potensi konflik lahan cukup tinggi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rohul kerjasama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (14/11), taja diskusi sehari dengan Forum Kewaspada Dini Masyarakat (FKDM) se-Rohul.

Kegiatan yang digelar di Hotel Gelora Bhakti, Pasirpangaraian dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Rohul, Drs M Munif MSi, juga dihadiri Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjamasa Intelejen Keamanan Sudiyanto SH, Intel Polda Riau Beny Susanto Kasat Intelkam Polres Rohul IPTU Yanu Rihardi, 100 orang peserta dari FKDM dan lainnya.

Dalam diskusi itu, M Munif menyatakan, bahwa fungsi dari FKDM itu mampu bersinergi mualai dari pengurus tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan/desa, sehingga konflik-konlik masyarakat bisa tercegah secara dini, keberadaan FKDM itu bisa memberikan informasi, sehingga bisa mengambil langkah preventif. 

Bila nantinya terjadi konflik di tengah masyarakat, maka bisa segera diatasi secara dini, sebelum terjadi korban jiwa. Itulah fungsi FKDM, dalam memberikan informasi, sebab mereka lebih dekat dengan masyarakat,”terang Munif.

Sementara Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjamasa Intelejen Keamanan, Sudiyanto SH memaparkan, kegiatan yang digelar bisa menambah wawasan dari anggota FKDM Rohul, karena kegiatan banyak diskusikan terkait fungsi kemudian payung hukum FKDM saat berbaur di tengah masyarakat.

Dan sesuai terbitnya Permendagri Nomor 12 tahun 2006 atau UU Nomnor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. “Setidaknya, kehadiran FKDM bisa menciptakan keutuhan NKRI, melindungi masyarakat, kerukunan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, memegang tegus Pancasila dan UUD 45 dan memelihara Tarmtibmas.

Saat itu Sudiyanto juga memberikan pengarahan terkait struktur FKDM mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan keluarahan. Sudiyanto menambahkan, tugas dari FKDM, menjaring, menampung, mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan, data informasi dari masyarakat tentang potensi ancaman keamanan, juga gejala peristiwa bencana upaya cegah secara dini. Kmudian memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah  dengan kewaspadaan dini masyarakat. “Sehingga pemerintah daerah harus, memberikan dukungan penuh baik itu materil dan moril sehingga kebaradaannya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat,” jelas Sudiyanto.

 Kepala Kesbang Pol Rohul Melalui  Kabid Pemantauan Konflik Nuril Anwar, menyampaikan, di Rohul paling potensial yaitu konflik pertanahan, sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan pengurus FKDM mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa dan kelurahan bisa sinergi. 

Dengan adanya lembaga ini, apapun jenis konflik di tengah masyarakat bisa terdeteksi dini,” kata Nuril. (MC Riau/hr) 

 

Sumber:mediacenter.riau.go.id

Tapal batas Riau-Sumut di Rohul Diserahkan ke Mendagri

Senin, 4 Nopember 2013
Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) sepakat, langkah penyelesaian tapal batas antara Provinsi Riau-Sumatera Utara (Sumut) diserahkan Dirjen Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri Republik Indonesia.

Kesepakatan itu lahir dari Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Konflik tapal batas antara Provinsi Riau-Sumut dipimpin Bupati Rohul Drs H Achmad M.Si, di rumah dinasnya di Kota Pasirpangaraian, Senin (4/11/2013).

Rakor tadi diikuti Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Palas Gunung Tua Hamonangan Daulay mewakili mewakili Bupati Palas Basyrah Lubis. Rakor ikut dihadiri Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Rohul dan Palas, Sat Intel Polda Riau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul, Dishutbun Rohul dan Palas, Bappeda Rohul, Tapem Rohul, Personil Polres Rohul, Camat Tambusai dan Camat Hutaraja Tinggi Palas, kepala desa terkait, Polsek, tokoh masyarakat dari dua desa konflik, dan lainnya.

 Bupati Achmad mengatakan berdasarkan data di lapangan, Kabupaten Rohul dan Palas telah menyepakati untuk langkah penyelesaian mengacu pada tata batas Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Palas Nomor 53 Tahun 2007. Sedangkan Kabupaten Rohul menetapkan tapal batas Rohul-Palas berada di patok P49 dan P58. Penetapan bergeser sesuai penetapan dari provinsi. Hasil Rakor tadi, jelas Achmad, akan diteruskan ke pemerintah pusat melalui Dirjen PUM Kemendagri.

“Mudah-mudahan, dalam waktu dekat ini kita akan rapat lagi. Kita mengharapkan ada kearifan dan kebijakan dari dua kabupaten sehingga kedua daerah tenang dan masyarakat kedua daerah mendapatkan kepastian hukum tentang status tanah mereka," kata Achmad kepada wartawan. Sementara, Asisten I Setdakab Palas Hamonangan Daulay menjelaskan, kedatangannya ke Rohul untuk niat baik bersama yakni menyelesaikan dan mengeksplorasi konflik tapal batas antara Riau-Sumut agar lebih kompak.

Diakuinya, memang sesuai SK Menhut RI Nomor 44 Tahun 2005, lahan yang kini dikuasai PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) merupakan kawasan Hutan Peroduksi Terbatas (HPT). "Sedangkan PT MAI berdiri di sana sebelum keluarnya SK Menhut Nomor 44 itu.

Kita berharap soal tapal batas ini tahun 2013 ini juga. Secepatnya akan merekomendasi ke pusat," jelas Asisten I Setdakab Palas. Disinggung soal wilayah PT MAI yang masih berada di tapal batas Riau-Sumut, Gunung Tua mengatakan perusahaan milik keluarga Bupati Tapanuli Selatan Taslim Batubara itu mendapat tanah dari masyarakat. PT MAI tidak pernah membeli tanah di daerah tersebut. Masih di tempat sama, warga Desa Batangkumu, Kecamatan Tambusai

M Antony Simatupang mengatakan minimal tiga kali dalam sepekan, alat berat milik PT MAI yakni buldozer, becho loader, dan alat berat jenis lain masih menghancurkan tanaman milik petani Batangkumu seperti tanaman palawija, kelapa sawit, dan tanaman sayuran mereka. "Tidak itu saja, bahkan rumah-rumah warga (pondok) juga ikut dihancurkan oleh mereka. Padahal kepolisian sudah minta agar tidak saling mengganggu.

Kalau masyarakat sudah diam, tapi pihak perusahaan sepertinya terus memancing kami," kata Simatupang.

 Kapolsek Tambusai AKP Remil Simamora dikonfirmasi masalah keluhan warga Batangkumu mengatakan pihaknya tidak mungkin turun ke lokasi. Selain lokasinya jauh, wilayah dimaksud lebih dekat dengan Polsek Sosa. "Polsek Sosa lah yang seharusnya turun kesana, kita jauh masuk ke sana," jelas AKP Remil kepada wartawan.***(zal)

Sumber:riauterkini.com

Puluhan Warga Tambusai Datangi Polres Rohul

Ketua Koptan Siaga Makmur Meringkuk

Editor: Rambe - Rabu, 23/10/2013

warga Tambusai mendatangi Polres Rohul menuntut gaji mereka dibayarkan H. Basri Lubis

BERITA RIAU (ROKAN HULU),situsriau.com-Puluhan Warga tiga Desa di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rohul datangi Polres Rohul di Pasir Pangaraian, Rabu (23/10/2013),  mereka memastikan Ketua Kelompok Tani (Koptan) Siaga Makmur kerja sama dengan PT Togos Gopas, berada dalam tahanan sebab seudah 2 tahun lalu kasus tersebut berlarut-larut.

Disampaikan, Sekretaris Koptan Siaga Makmur Virgo Siregar, Ketua Kelompok Tani Siaga Mamkmur atas nama H. Basri Lubis dilaporkan ke polisi diduga telah menggelapkan dana pola Perkebunan Inti Rakyat Kredit Koperasi Primer Anggota (PIR-KKPA) senilai  Rp 7,9 Miliar.

Menurut  Virgo tersangka H. Basri Lubis atau biasa dipanggil masyarakat Baktar sebelumnya tidak diketahui rimbanya, uang Rp7,9 miliar diduga digelapkan milik 1.200 KK juga belum dikembalikan, uang miliaran rupiah milik Anggota Kelompok Tani Siaga Makmur pola PIR milik 1.200 KK selama 13 bulan yakni antara Juni 2011 sampai Juli 2012.

Dana Pola PIR-KKPA itu milik tiga desa yakni Tambusai Timur (Tamtim), Tingkok dan Lubuk Soting, mereka meminta pihak Polres Rohul mengembalikan hak-hak masyarakat, sebab H. basri Lubis sudah memperkaya dirinya dengan uang itu maka hartanya disita dan diberikan pada masyarakat.

H. Basri Lubis ini sudah sekian lama menyandang status Daftar Pencarian Orang (DPO), dari Polres Rohul, Selasa (22/10/2013), sekitar pukul 01.45 Wib, H. Basri Lubis (62) sebagai Ketua Ketua Kelompok Tani Siaga Makmur Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai ditangkap Polres Rohul.

Tersangka H. Basri Lubi, juga aktif menjabat Ketua Harian DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Riauitu, ditangkap dirumah kontrakannya di jalan Persatuan Kota Pasir Pangaraian, Ketua Laskar Merah Putih Riau itu, ditangkap dalam kasus dugaan penggelapan dana hasil pola PIR KKPA.

Tersangka  H. Basri Lubis sesuai LP/160/X/2012/Res/Rohul, tanggal 15 Oktober 2012 dengan Nomor: DPO 23/II/2013, akhir Polres berhasil menangkapnya setelah sekian lama jadi buronan.

Kapolres Rohul AKBP H Onny Trimurti Nugroho, SE, SIK, MH dikonfirmasi, membenarkan telah menangkap Mantan Ketua Kelompok Tani Siaga Makmur Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dirumahnya di Jalan Persatuan Pasir Pengaraian.

"Sekarang tersangka telah ditahan di Sel Mapolres Rohul untu diproses secara hukum," kata Kapolres.

Informasi berhasil dirangkum dari berbagai sumber mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Siaga Makmur Tambusai, H. Basri Lubis telah memiliki banyak investasi tidak bergerak di Riau dan Sumatera Barat (Sumbar).

Investasi tidak bergerak tersebut seperti 5 rumah pribadi meliputi 2 unit di Rohul yakni di Desa Lubuk Soting dan Pasir Pangaraian, 1 unit di Pekanbaru, 1 unit di Sumbar dan 1 unit lagi di Medan, informasi lain, H. Basri Lubis juga memiliki usaha SPBU di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Direktur Eksekutif Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) Rohul Antonio Hasibuan, menyebutkan proses kasus dari H. Basri Lubis itu terkesan lamban,  diduga kuat Polres Rohul sudah ada terima suap dari H. Basri Lubis, sehingga penangkapan sulit dilakukan.

"Kita minta mereka tak main-main dengan kasus ini apalagi untuk penangguhan penahanan, sebab sudah ribuan masyarakat dizholiminya bertahun-tahun, masayakat sudah mengantung hidupnya pada perkebunan itu, tapi ada yang didapat masyarakat, sudah bertahun-tahun uang masyarakat dilarikan baru hari ini bisa ditangkap, itu informasi kita dengar akan ada penangguhan penahanan," tegas Antonio. (pal)


Terkait/Sumber:

	Ketua Koptan Siaga Makmur Meringkuk

Pembahasan Tapal Batas Rohul dan Padang Lawas Belum ada Titik Temu

PEKANBARU  - Pembahasan tapal batas Kabupaten Rohul dan Padang Lawas akan kembali dilanjutkan pada 4 November mendatang di Pasir Pengaraian. Jika masih belum ada kesepakatan, Kemendagri akan ambil  alih langsung Mendagri untuk memutuskan tapal batas yang sudah bertahun tak kunjung selesai.

Hadir pada pertemuan tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan Setdaprov Riau Abdul Latif, Karo Tata Pemerintahan (Tapem) Setdaprov Riau Muhammad Guntur, Wakil Bupati Rohul Hafith Syukri Sementara dari Pemprov Sumut Asisten I Hasiholan Silaen, Karo Tapem Noval Mahyar. Kemudian perwakilan Polda Sumut, BPN, Kehutanan.

Akan dilanjutkanya rapat pertemuan tersebut disampaikan oleh Subdin Penyelesaian Tapal Batas Daerah Menkopolhukam, Janirudin. Menurutnya  ada beberapa alasan kenapa rapat yang dilaksanakan secara tertutup itu belum ada kesepakatan.

Pertama karena masing-masing kepala daerah Kabupaten Rohul dan Padang Lawas (Sumut) tidak hadir. Kemudian juga antara Riau dan Sumut belum juga sepakat menetapkan tapal batas, karena masih adanya pemahaman berbeda untuk meletakan dimana tapal batas.

Belum adanya kesepakatan ini juga selalu menjadi hasil pertemuan sebelumnya, terakhir yang difasilitasi Kemendagri pada 19 Setember lalu di Jakarta.

"Karena bupati tak ada hadir kedua belah pihak, pertemuan dilanjutkan pada 4 Novemberdi di Pasir Pengaraian. Tapi tak ditetapkan dimana apakah di kantor bupati dan hotel," kata Janirudin kepada wartawan, usai menggelar rapat di kantor gubernur, Senin (21/10) .

Menurutnya, hasil pertemuan di Pasir Pengaraian pada 4 November mendatang akan disampaikan ke masing-masing gubernur. Namun jika ternyata tak ada  kesepakatan penyelesaian tapal batas maka Mendagri akan langsung mengambil alih dan memutuskannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang memilki kewenangan masalah tapal batas adalah Mendagri. Jika telah diputuskan Mendagri, tidak akan ada lagi upaya peninjauan hukum. .

"Hasilnya nanti disampaikan berikut data pendukung disampaikan pada gubernur dan Mendagri yang memiliki kewenangan memutuskan tapal batas Rohul dan Padang Lawas," terangnya.

 Sengketa  perbatasan yang dipersoalkan  antara Pemkab Rohul dan Padang Lawas sebenarnya kata Janirruddin tidak begitu banyak. Yakni sekitar 10 kilo meter (km) tepatnya di P49 dan P59.

Secara kebetulan juga, pada tapal batas inilah PT MAI berada, yang selama ini sering terjadi bentrok antara warga Rohul dan pihak perusahaan yang izinnya ada Sumut namun beroperasi sebagian di wilayah Riau.

Dari pertemuan ini juga diminta masing-masing pihak terkait mulai kedua pemerintahan dan kemanan untuk mencegah terjadinya bentrokan. Bahkan direkomendasikan perusahaan MAI yang beroperasi sebagaian ada di Riau minta berhenti melakukan aktifitas.

Hal ini dilakukan agar, selama pembahasan tidak mengganggu konsentrasi baik Pemkab Rohul mau pun Padang Lawas.

"Kita menghimbau masyarakat tak melakuakan aktifitas memicu konplik, samai nanti ada penetapan," kata Janiruddin.

Sementara untuk perbatasan Rohil dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Sumut) belum ada dibahas, menunggu penyelesaian antara Rohul dan Padang Lawas.

"Sekarang Khusus membahas batas Rohul dan Padang Lawas dulu," ujarnya.

Sementara, Asisten Bidang PemerintahannSetdaprov Riau Abdul Latif tetap pada pendirian semula,  dimana sebagain wilayah yang selama ini diklaim Sumut merupakan wilayah Riau. Yakni, tempat beroperasinya sebagaian PT MAI, di Rohul. Total luas yang disengketakan tersebut sekitar 500 hektar.

"Kita mendorong penyelesaian secara  tepat. Yang penting ada kesepakatan," terangnya. (MC Riau/mtr)

Sumber:http://mediacenter.riau.go.id/berita-1249-pembahasan-tapal-batas-rohul-dan-padang-lawas-belum-ada-titik-temu.html
 

SPKS Rohul: PT MAI Yang Rampas Tanah Masyarakat

21 Oct, 2013

lahan warga dibakar oleh PT. MAI

gagasanriau.com , Pekanbaru-Ditemui di Pekanbaru, Muhammad Nasir Sihotang Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hulu membantah atas pernyataan dari Kepolisian Daerah Riau yang menyatakan masyarakat melakukan perambahan terhadap tanah Perusahaan.
Bantahan ini sehubungan dengan konflik yang tak pernah tuntas antara masyarakat diperbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di desa Batangkumu.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh Nasir Sihotang Konflik diawali perampasan lahan milik masyarakat yang dilakukan oleh PT. Mazuma Agro Indonesia (PT.MAI) yang berlandaskan Izin Bupati Tapanuli Selatan pada tahun 11 November 2003 yang semasa itu bupatinya Saleh Harahap dan izin yang dikeluarkan berupa izin penunjukan lokasi dan belum ada izin Hak Guna Usaha (HGU) dari Menteri Kehutanan (Menhut) sekalipun.
“Jadi tidak benar kami merampas tanah milik perusahaan, jika pemerintah mau objektif menyelesaikan persoalaan ini”tegas Nasir kepada gagasanriau.com Senin siang (21/10/2013).
Ditambahkan Nasir PT MAI berdalih bahwa lahan yang dikelola dan dimiliki oleh petani sawit didesa Batangkumu masuk dalam wiLayah Provinsi Sumut berdasarkan peta TOP skala 1:100,000 tahun 1945 yang diterbitkan Belanda sewaktu masih menjajah Indonesia. Sedangkan petani desa Batangkumu berpedoman pada peta RBI skala 1:50,000 tahun 1997 yang diterbitkan oleh pemerintahan Indonesia.
Sejak konflik ini terjadi menurut Nasir sudah ribuan masyarakat petani yang menjadi korban akibat perlakuan PT.MAI kepada masyarakat dengan merampas tanah petani bahkan jika menolak perusahaan juga teror dengan melakukan pembakaran rumah warga sejak 1998 silam.
“Kami bayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) ke Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dan kita taat pada perundang-undangan yang berlaku tapi kenapa selalu masyarakat yang dikriminalisasikan”ujar Nasir.
Lahan yang berada didesa Batangkumu ini sempat di status quo-kan oleh pihak kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) pada tanggal (10/10/2013), akibat tindakan anarkis PT.MAI melakukan pembakaran rumah warga pada tanggal (30/9/2013) yang lalu.
Namun belum jelas apa keputusan yang disepakati antara pemerintah perusahaan dan masyarakat sejak tanggal (15/10/2013) tiga alat berat milik PT.MAI sudah beroperasi dilahan yang masih berstatus quo tersebut.
Lahan seluas 5508 hektar yang direbut oleh PT.MAI ini sendiri oleh masyarakat dan petani Desa Batangkumu sudah dimasukan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian melalui Serikat Petani Kelapa Sawit Rohul. Pada tanggal ( 26/2/2013).
Nasir menjelaskan bahwa masyarakat miliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas kepemilikan atas lahan mereka berbagai variasi tahun diterbitkan oleh pemerintahan desa Batangkumu Kecamatan Tambusai dan sudah pernah diajukan untuk di Sertifikat pada tahun 1998 dikabupaten Kampar, karena dahulunya desa Batangkumu masuk wilayah administrasi Kabupaten Kampar namun terhambat karena administrasi berbelit.
Sekilas Nasir menjelaskan bahwa pada tahun 1993 desa Batangkumu itu pernah didanai oleh Pemkab Kampar melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar sebagai daerah Reboisasi.

Sumber:http://gagasanriau.com/spks-rohul-pt-mai-yang-rampas-tanah-masyarakat/

Kondisi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Mahato di Rohul semakin kritis. Diduga pembabatan melibatkan keluarga mantan bupati dari Sumatera Utara.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Keluarga besar M Hidayat Batubara, mantan Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), diindikasi kuat ikut membabat habis Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mahato, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Rohul, luas HL dan HPT Mahato awalnya seluas 28.800 hektar. Namun saat ini, tidak ada lagi kawasan hutan tersisa. Lahan negara itu sudah dibabat habis oleh PT Mazuma Agro Indonesia (MAI), termasuk PT Torganda milik pengusaha asal Sumut yang diketahui bernama DL Sitorus. H Maslim Batubara, orang tua dari mantan Bupati Madina M Hidayat Batubara, ditengarai telah membabat HL dan HPT Mahato seluas 5507 hektar tanpa izin. Lahan yang dikuasai PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) baru sebatas mengantongi izin penunjukan lokasi dikeluarkan mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) juga mantan Rektor IAIN Medan Sumut Saleh Harahap yang kabarnya sudah meninggal dunia. "PT MAI tidak mengantongi HGU(Hak Guna Usaha) hingga kini, baru sebatas memiliki izin penunjukan lokasi dari Pemkab Tapsel semasa bupati Saleh Harahap," kata Ketua SPKS Rohul M Nasir Sihotang kepada riauterkini ketika menunggu jadwal sidang lanjutan class actions di Pengadilan Negeri (PN) Pasirpangaraian, Kamis (17/10/2013). Kabarnya, PT MAI dikelola oleh keluarga besar Maslim Batubara meliputi anaknya bernama Ivan Iskandar Batubara (adik mantan Bupati Madina) juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut menjabat sebagai Direktur Utama PT MAI. Sementara, ibunya bermarga boru Lubis menjabat sebagai Komisaris Utama PT MAI. Selain menguasai penuh kawasan HL dan HPT Mahato seluas 5007 hektar yang dalam peta Bakosurtanal masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Riau, jelas M Nasir, PT MAI juga telah menggarap lahan seluas 501 hektar milik Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Batangkumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rohul yang menyebabkan konflik agraria berkepanjangan di tapal batas antara Provinsi Riau-Sumut. Selain menjadi kawasan perkebunan PT MAI dan PT Torganda, kawasan HL dan HPT Mahato seluas 28.800 hektar juga sudah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Mahato, termasuk menjadi pemukiman penduduk. Terlepas dari pembatan HL dan HPT Mahato, sidang gugatan class actions yang dilayangkan SPKS Rohul terhadap tergugat PT MAI dan Bupati Padang Lawas Sumut sudah memasuki sidang agenda ke-17 kali. Pada sidang hari ini, agenda sidang yakni mendengarkan keterangan saksi dari penggugat.***(zal)

Sumber:http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=65581

Konflik PT MAI vs Masyarakat Batang Kumu "Memanas" 6 Rumah dan 300-an H Lahan Dibakar

BERITA RIAU (ROKAN HULU),situsriau.com-Konflik PT Maizuma Agro Indonesia (MAI) dengan masyarakat Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), kembali memanas, pasalnya 6 unit rumah terbakar dan 3 ratusan hektar lahan diduga dirbakar pihak perusahaan PT MAI. Konflik Warga Batang Kumu dan PT MAI, sudah sekian kalinya terjadi, awalnya pihak PT MAI menyerang warga masyarakat pun mundur saat itu pihak perusahaan membakar lahan dan rumah-rumah, melihat rumah terbakar, maka mereka doa dan mereka maju menyerang pihak suruhan perusahan PT MAI eterangan ini disampikan Warga Batang Kumu L. Manalu melalui telpon, (30/9/2013), rumah dan lahan mereka dibakar pihak perusahaan PT MAI, mereka meminta adanya penegakan hukum yang jelas, sehingga masyarakat tidak merasa terancam tiap hari. "Tolong lah kami pak, ini di dusun Kota Paret sudah kebakaran, masyarakat sudah mau berperang ini dengan PT MAI di sini aja cuma ada tiga polisi", sebut di Ujung Telpon. Kapolres Rohul AKBP H. Onny Trimurti Nugroho, dikonfirmasi, membenarkan kejadian itu, pihak sudah mengutus personil ke Tempat Kejadian Peristiwa (TKP. "Kita sudah kirim anggota sebutnya," ujar Kapolres. Menurut sejumlah warga Batangkumu, peristiwa pembakaran enam pondok petani dilakukan karyawan PT MAI terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Dampak aksi pembakaran, hampir ratusan petani turun ke perbatasan Riau-Sumut, statusnya masih kawasan hutan produksi (HP) dan hutan lindung Mahato. Sebagai aksi balasan, petani membakar satu pondok kecil milik PT MAI, berada di areal perbatasan Riau-Sumut. Tadi nyaris bentrok warga membakar satu pondok karena emosi kepada perusahaan sudah membakar enam rumah mereka (pondok), kata L. Manalu warga ikut ke TKP. Kapolsek Tambusai AKP Remil Simamora, membenarkan aksi kerusuhan di tapal batas antara Provinsi Riau-Sumut. "Mereka hampir bentrok tadi, tapi tidak melebar karena kita tiba tepat waktu di lokasi sekitar jam dua siang tadi. Kita masih di jalan pulang sekarang, warga juga sudah kita suruh pulang," jelas Remil. Menurut Kapolsek Tambusai, konflik antara petani Batangkumu dengan PT MAI sudah sering terjadi. Biasanya, keributan dipicu saat perusahaan menurunkan alat beratnya ke areal perbatasan. mereka saling tak sabar karena lambatnya penyelesaian tapal batas dilakukan pemerintah. Memang terus-terusan seperti ini, terutama saat alat berat perusahaan masuk ke lokasi pasti terjadi kerusuhan seperti ini. Kapolsek Tambusai mengakui pada keributan di tapal batas Riau-Sumut siang tadi, PT MAI mengerahkan ratusan karyawan bersenjata tajam (alat kerja) yang didominasi warga asal Nias, Sumut. Polisi sendiri tidak bisa bertindak tegas karena keterbatasan personel. Pantauan dilapangan Adapun pemilik pondok atau rumah antara lain, Oppu Resto, Purba, isten Manalu, Sinaga, Manalu, Juntak, luas lahan yang terbakar sekitar 300 hektar pemiliknya dari ratusan orang. (pal) Editor: Rambe - Senin, 30/09/2013 Sumber:http://www.situsriau.com/read-6-14359-2013-09-30-6-rumah-dan-300an-h-lahan-dibakar.html

Konflik Lahan di Riau, Warga Bentrok dengan Perusahaan Sawit

Selasa, 01/10/2013 Chaidir Anwar Tanjung - detikNews Pekanbaru - Puluhan anggota Polres Rohul, Riau, saat ini berjaga di perbatasan dengan Tapanuli Selatan, Sumut. Ini dilakukan setelah terjadi bentrok antara warga desa dengan pihak keamanan sebuah perusahaan di lokasi. Demikian disampaikan Kasat Reskrim Polres Rohul, AKP Syahruddin Tanjung, kepada detikcom, Selasa (1/10/2013). Menurut S Tanjung, bentrok ini jauh di perbatasan Kabupaten Rohul dengan Tapsel, Sumut atau berjarak sekitar 200 km arah utara dari Pekanbaru. "Dalam peristiwa bentrok ini terjadi saling membakar gubuk dan barak perusahaan. Kini 45 personel Polres Rohul berada di lokasi. Begitu juga kita koordinasi dengan Polres Tapsel untuk sama-sama mengamankan lokasi bentrokan," kata S Tanjung. Bentrok saling bakar ini terjadi, Senin (30/9/2013) siang hingga sore hari. Sekitar 200 warga desa Batang Kumuh, Riau mencoba mempertahankan garapan lahan mereka. Namun pihak perusahaan perkebunan sawit ini datang dengan membawa alat berat disertai 100 karyawannya. "Bentrok saling kejar-kejaran. Warga marah lantas membakar 3 barak milik perusahaan," kata Kasat Reskrim. Selanjutnya, kata AKP S Tanjung, sore harinya pihak perusahaan kembali menyerang warga. Mereka membakar 6 gubuk warga. Gubuk warga rata-rata berukuran 4x5 m. "Dan masyarakat kembali menyerang ke arah pihat perusahaan yang melakukan pembakaran dan terjadi bentrok kembali kemudian anggota Polsek Tambusai yang berada di lokasi melerai warga dan perusahan. Kita bernegosiasi agar kedua belah pihak menarik mundur anggotanya," kata S Tanjung tanpa merinci apakah ada korban luka atau tidak dalam peristiwa ini. "Tim kita sampai saat ini masih berjaga-jaga di lokasi," tambahnya. Sumber: http://koleksimedia.com/terbaru/nasional/konflik-lahan-di-riau-warga-bentrok-dengan-perusahaan-sawit/

Lahan Sengketa Warga Batang Kumu-PT MAI Masuk Wilayah Riau

PEKANBARU - Perkembangan terakhir situasi di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang sempat bergolak beberapa hari lalu akibat bentrok warga dengan Brimob Poldasu kini mulai kondusif.

Warga sejak Sabtu dan Ahad 4 Februari dan 5 Februari 2012 mulai turun ke ladang untuk bertani membersihkan ladang padi, jagung, dan kacang yang menjadi andalan masyarakat Desa Batang Kumu. Untuk saat ini tidak ada warga menanam kelapa sawit di daerah sengketa tersebut.

Demikian kata Kuasa Hukum masyarakat Batang Kumu M Nasir Sihotang SH kepada riaupos online Ahad petang (5/2) yang saat ini sedang berada di Jakarta. M Nasir  Senin (6/2) akan menghadap beberapa pejabat penting di Jakarta antara lain Kepala Badan Pertanahan Nasional, Dirjenbun, Kementerian Kehutanan, dan lain-lain untuk menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, lima korban yang ditembak Brimob Polda Sumut beberapa hari lalu kini kondisinya sudah agak membaik dan di rawat jalan. Sementara tiga ibu rumah tangga (IRT) yang sempat ditahan di Mapolsek Sosa Desa Padanglawas Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara juga sudah dilepas dan sudah berkumpul lagi dengan keluarga.

Pengobatan korban tembakan ditanggung pembiayaannya oleh Poldasu. Sebelumnya pihak Pemkab Rokan Hulu juga rebutan ingin menanggung biaya perobatan warganya. ''Namun yang Saya tahu akhirnya pihak Poldasu yang menanggung biaya perobatan lima korban penembakan itu,'' jelas M Nasir Sihotang SH.

Menurut M Nasir Sihotang SH, pihaknya sudah mengadakan pengukuran di lapangan di lahan sengketa antara masyarakat dengan PT Mazaro Agro Indonesia (PT MAI) menggunakan alat GPS dan membuka Peta Rupabumi foto udara 1977 lembar 0717-31 skala 1 : 50.000 diterbitkan Badan Koordinasi Survei Pemetaan Dasar Nasional (Bakosurtanal), bahwa lahan yang dipersengketakan itu masuk wilayah Provinsi Riau dan ada 5 km lagi ke perbatasan Sumut.(azf)

 
Sumber :http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=9128&kat=3
5 Februari 2012