TELUK KUANTAN
(HR)-Pemuka Masyarakat Kuansing, Mardianto Manan mempertanyakan
komitmen perusahaan yang beroperasi di wilayah Kuansing. Pasalnya hingga
saat ini cukup banyak terjadi konflik dengan perusahaaan, dampaknya
masyarakat selalu dirugikan.
"Masyarakat selalu saja menjadi korban dan dirugikan akibat konflik
tersebut. Selain ditangkap karena dituding anarkis, juga ada yang
menimbulkan korban jiwa dari pihak masyarakat," ujar Mardianto kepada
Haluan Riau, Minggu (10/11).
Mardianto Manan juga memberikan
solusinya terkait sejumlah kejadian yang terjadi akibat konflik lahan di
Kuansing. Diantara solusi yang ditawarkan, perusahaan dituntut untuk
benar-benar peduli terhadap masyarakat setempat.
"Seperti
memperbanyak kegiatan sosial yang membantu kegiatan sosial dan
pembangunan infrastruktur di masyarakat. Sejauh ini saya menilai, kalau
masyarakat kita yang tinggal di sekitaran perusahaan terlihat belum
sejahtera, seharusnya dengan adanya perusahaan di suatu daerah bisa
mendapatkan kesejateraan dan fasilitas yang dibantu pihak perusahaan,"
ujarnya.
Kemudian, dalam upaya penyelesaian konflik, perusahaan
diminta melakukan pendekatan persuasif dan tidak melakukan pendekatan
dengan mengandalkan aparat kepolisian."Kalau tidak ingin terjadi
konflik, itu harus dilakukan perusahaan, sehingga bisa terhindar dari
konflik,"kata Mardianto lagi.
Mardianto mencatat sejumlah perusahaan
di Kuansing yang telah terjadi konflik dengan masyarakat diantaranya, PT
Tri Bakti Sarimas (TBS) dengan masyarakat Cengar atau Kuantan Mudik
sekitarnya.
"Kemudian PT Citra Riau Sarana dengan masyarakat
Pangean, PT Duta Palma Nusantara dengan masyarakat Benai dan Kopah, PT
Wana Jingga Timur dan PT Cerenti Subur dengan masyarakat Cerenti dan
Inuman. Baru-baru ini masyarakat Singingi Hilir dengan PT SAR," ujarnya.
Kemudian
ditambah lagi dengan kasus lahan Sumpu di Desa Sumpu Kecamatan Hulu
Kuantan. Dimana ada perusahaan yang secara terang-terangan telah
merambah ulayat Sumpu yang statusnya adalah HPT, namun sayang sejauh ini
pelaku pembalakan dan perambahan HPT Sumpu ini tidak mendapatkan proses
hukum. Lahan yang dulunya hutan sekarang berubah menjadi lahan
perkebunan sawit.
Potensi konflik juga bisa terjadi antara PT Wana
Sari Nusantara dan PT Surya Agrolika Reksa dengan masyarakat Singingi
dan Singingi Hilir, serta perusahaan lainnya. Sejumlah perusahaan ini,
kata Mardianto, sudah sering terjadi konflik dengan masyarakat, bahkan
di PT TBS sudah ada warga yang meninggal akibat konflik itu.
"Kita
menilai banyak perusahaan di Kuansing yang selama ini terkesan
memelihara konflik dengan masyarakat. Kalau tidak disikapi dengan adil,
tepat dan benar, suatu waktu bisa terjadi konflik besar yang lebih parah
dari yang terjadi di Inhu dan Sinama Nenek Kampar. Supaya tidak terjadi
konflik, perusahaan harus peduli dengan masyarakat," ujar Mardianto.
Sementara
itu, Bupati H Sukarmis melalui Asisten II Setda H Hardi Yacub juga
berharap kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kuansing untuk
peduli dengan masyarakat.
"Diharapkan perusahaan menjalankan program
CSR-nya, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan di
masyarakat, serta memberikan bantuan-bantuan lain yang dapat
meningkatkan ekonomi masyarakat. "Ini yang sedang kita desak," katanya.
(robi susanto)
Sumber:haluanriaupress.com
Sebanyak 281 karyawan PT Duta Palma Nusantara (DPN) di Kuansing sudah setahun lebih terlantar di tenda darurat di dekat limbah. Nasib mereka dibahas Menko Kesra dan meminta mereka diperlakukan manusiawi.
