TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK- Puluhan warga yang
berasal dari tiga desa, warga masyarakat dari tiga desa, yakni Desa
Buatan I, Desa Teluk Rimba, dan Desa Kuala Gasib berdemo dangan
mendirikan tenda didepan palang pintu masuk perusahaan PT. Kimia Tirta
Utama (KTU) yang tergabung dalam Astara Grup, sebagai perusahaan yang
manaungi Koperasi Rimba Mutira, yang terletak di Desa Pangkalan Pisang,
Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.
Demo yang dilakukan warga ini
karena merasa belum puas terhadap hasil pertemuan yang berlangsung pada
Senin (11/11) kemarin.
Warga dari tiga desa ini tetap pada
tuntutan mereka agar pembagian lahan sawit yang dikelola oleh Koperasi
Rimba Mutiara dengan pola KPPA itu, tidak dibeda-bedakan antara
pembagian tahap I dengan tahap II.
Pantauan tribun dilokasi
berlangsungnya demo, warga masyarakat dari tiga desa ini bertahan
didepan perusahaan perkebunan sawit tersebut. Warga yang berdemo ini
hanya duduk-duduk di bawah pohon sawit tersebut dan beberapa lainya
terlihat berbaring dibawah tenda itu. Beberapa ibu- ibu juga terlihat
ikut melakukan demo hari itu. Para pendemo juga terlihat mebawa
peralatan masak kelokasi demo itu.
Terlihat juga puluhan aparat
keamanan dari pihak kepolisian dan Petugas keamanan dari perusahaan PT.
KTU berjaga-jaga dilokasi berlangsungnya demo.
Tengku Nur Ajimah
(47), warga Desaa Buatan I, satu dari puluhan warga yang melakukan demo
hari itu mengatakan dirinya akan tetap melakukan demo dan bertahan di
depan areal pintu masuk perusahaan itu, sampai tuntutan mereka di
penuhi.
" Kami menuntut hak kami, pembagian lahan itu kenapa harus
dibeda-bedakan. Kami telah menunggu lama untuk pembagian lahan itu,
namun sekarang lahan yang akan dibagikan tidak sama antara pembagian
pada tahap I dan Tahap II," keluh Nur kepada tribun yang ditemui
dilokasi berlangsungnya demo, Selasa (12/11).
Nur berharap
pemerintah bisa secepatnya membantu menyelsaikan mengenai kisruh
pembagian lahan tersebut. Sebagai warga tempatan, Nur merasa
diperlakukan tidak adil oleh para pengurus koperasi itu.
" Kami
bukan mencari keributan disini, kami juga ingin agar aspirasi kami
didengar. Lahan sawit itu kami harapkan bisa membatu membiayai kebutuhan
ekonomi masyarakat. Apalagi untuk orang seperti saya, " kata Nur yang
mengaku kini telah bestatus sebagai janda dan menghidupi ke enam anaknya
itu.
Senada dengan itu, pendemo lainnya, Narti (35) juga
mengatakan akan tetap betahan dilokasi itu hingga tuntutan mereka
terkabulkan. Narti mengaku rela menginap diditenda itu demi untuk
meperjuangkan hak-haknya hingga permaslahan pembagian lahan itu tuntas.
"
Kami minta agar disamakan mengenai pembagian lahan anatara tahap I dan
II. kami lahir disini, apa bedanya dengan penerima tahap I lainnya. Kami
sakit hati dengan kondisi ini," Kata Narti mencoba mempertanyakan
perihal pembagian lahan sawit pola KPPA itu.
Ditambahkan Ahmad
(42), menceritakan, warga ini bertahan didepan demo telah mereka lakukan
sejak hari Senin (11/11) sore kemarin. Aksi yang mereka lakukan karena
meresa tidak puas dengan pertamuan yang berlangsung dengan Pemkab Siak
yang dihadiri oleh Asisten Pamkab I Siak hari itu.
Ahmad juga mempertanyakan prihal pembagian hasil lahan sawit yang dikelola oleh PT. KTU melalui Pola KPPA itu.
"Hasilnya
sudah ada, tapi hasilnya tidak jelas, semala enam bulan kami hanya
menerima Rp. 150.000, ada yang juga yang Rp.200.000. Asal kami berkoar
(Red, menuntut), baru koperasi mencairkan dana itu. Kami ini seperti
anak kecil saja, setelah dikasih permen langsung diam," kelauhnya kepada
koperasi pengelola lahan sawit dengan Pola KPPA itu.
Sambung
Ahmad, warga hanya menuntut adanya pemerataan dan juga transparasi
pengelolaan hasil kebun sawit itu. Ahmad menilai dalam pembagian lahan
sawit itu ada permainan oknum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
Baik desa,kecamatan, Perusahaan, dan Pengurus Koperasi Rimba Mutiara.
"
Ada permainan dan berkepentingan dalam pembagian lahan ini. Contoh
dalam pertemuan di Hotel Swiss Belin Pekanbaru, beberapa waktu lalu,
disepakati bahwa lahan 1666 itu akan dibagi kepada 1100 penerima. Mereka
mengatakan tidak akan ada lagi penambahan Calon Petani Penerima (CPP).
" Sekarang penerima membengkak menjadi 1225 CPP. Kita gak tau siapa dalang dibalik ini semua," Katanya.
Saat
berlangsungnya demo siang itu didepan palang pintu masuk PT. KTU itu,
beberapa orang perwakilan dari warga tiga desa yang berdemo hari itu
datang kekantor Bupati Siak guna melakukan pembicaraan terkait mediasi
pemasalahan pembagian lahan itu.
(*)