Hutan Lindung Di Kuansing Sasaran Perambahan

21 July 2013 01:01 - Asripilyadi

Kuantan Singingi, (Antarariau.com) - Hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau menjadi sasaran perambahan oleh oknum perorangan maupun perusahaan untuk diambil kayunya serta dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan.

Diduga Alih Fungsi Hutan, Bupati Kuansing Digugat

Selasa, 19 November 2013

RENGAT-Bupati

Rengat : Bupati Kuantan Singingi, H. Sukarmis digugat dalam perkara alih fungsi hutan lindung Bukit Betabuh menjadi perkebunan kelapa sawit oleh PT Tri Bakti Sarimas (TBS). Penggugat, Yayasan Riau Madani memperkarakan kasus tersebut dalam sidang perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Rengat, Senin (18/11/2013) Dalam perkara tersebut, Yayasan Riau Madani mengajukan gugatan legal standing terhadap PT. TBS sebagai tergugat I, Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati sebagai tergugat II, Kementerian Dalam Negeri Cq Bupati Kuansing sebagai tergugat III dan Kementerian Kehutanan RI sebagai tergugat IV.

Ketua Yayasan Riau Madani, Surya Darma bersama Sekretarisnya, Tommy Freddy Manungkalit di Pengadilan Negeri Rengat mengatakan, gugatan yang diajukan karena telah terjadi kegiatan merubah fungsi dan peruntukan sebagian kawasan hutan lindung Bukit Batabuh, Lubuk Jambi yang berada di Desa Sungai Besar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansing.

Kondisi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Mahato di Rohul semakin kritis. Diduga pembabatan melibatkan keluarga mantan bupati dari Sumatera Utara.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Keluarga besar M Hidayat Batubara, mantan Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), diindikasi kuat ikut membabat habis Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mahato, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Rohul, luas HL dan HPT Mahato awalnya seluas 28.800 hektar. Namun saat ini, tidak ada lagi kawasan hutan tersisa. Lahan negara itu sudah dibabat habis oleh PT Mazuma Agro Indonesia (MAI), termasuk PT Torganda milik pengusaha asal Sumut yang diketahui bernama DL Sitorus. H Maslim Batubara, orang tua dari mantan Bupati Madina M Hidayat Batubara, ditengarai telah membabat HL dan HPT Mahato seluas 5507 hektar tanpa izin. Lahan yang dikuasai PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) baru sebatas mengantongi izin penunjukan lokasi dikeluarkan mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) juga mantan Rektor IAIN Medan Sumut Saleh Harahap yang kabarnya sudah meninggal dunia. "PT MAI tidak mengantongi HGU(Hak Guna Usaha) hingga kini, baru sebatas memiliki izin penunjukan lokasi dari Pemkab Tapsel semasa bupati Saleh Harahap," kata Ketua SPKS Rohul M Nasir Sihotang kepada riauterkini ketika menunggu jadwal sidang lanjutan class actions di Pengadilan Negeri (PN) Pasirpangaraian, Kamis (17/10/2013). Kabarnya, PT MAI dikelola oleh keluarga besar Maslim Batubara meliputi anaknya bernama Ivan Iskandar Batubara (adik mantan Bupati Madina) juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut menjabat sebagai Direktur Utama PT MAI. Sementara, ibunya bermarga boru Lubis menjabat sebagai Komisaris Utama PT MAI. Selain menguasai penuh kawasan HL dan HPT Mahato seluas 5007 hektar yang dalam peta Bakosurtanal masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Riau, jelas M Nasir, PT MAI juga telah menggarap lahan seluas 501 hektar milik Kelompok Tani Harapan Makmur Desa Batangkumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rohul yang menyebabkan konflik agraria berkepanjangan di tapal batas antara Provinsi Riau-Sumut. Selain menjadi kawasan perkebunan PT MAI dan PT Torganda, kawasan HL dan HPT Mahato seluas 28.800 hektar juga sudah berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Mahato, termasuk menjadi pemukiman penduduk. Terlepas dari pembatan HL dan HPT Mahato, sidang gugatan class actions yang dilayangkan SPKS Rohul terhadap tergugat PT MAI dan Bupati Padang Lawas Sumut sudah memasuki sidang agenda ke-17 kali. Pada sidang hari ini, agenda sidang yakni mendengarkan keterangan saksi dari penggugat.***(zal)

Sumber:http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=65581