Pemkab Pelalawan Kecolongan, PT MAL Diduga Serobot Lahan Warga Pangkalan Panduk untuk Kebun Sawit

Jumat, 09 Mei 2014

Kebun Karet Warga yang terancam oleh aktifitas PT. MAL

PELALAWAN, GORIAU.COM - Pemkab Pelalawan, Riau nampaknya kecolongan dengan adanya aktifitas penyerobotan lahan masyarakat di Pangkalan Panduk oleh PT Mekarsari Alam Lestari (MAL). Bukan hanya menyerobot lahan masyarakat, PT MAL juga melakukan alih fungsi lahan tanaman pangan dan hortikultura menjadi perkebunan.

Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) melalui rilisnya kepada GoRiau.com, Kamis (8/5/2014) menyampaikan temuan terbaru mereka mengenai aktifitas PT Mekarsari Alam Lestari (MAL) di Desa Pangkalan Panduk Pelalawan. Dalam laporannya, JMGR mengekspos adanya aktifitas PT MAL di lahan gambut yang diperuntukkan untuk lahan pangan dan hortikultura.

Kamis, 18 April 2013

PKS PT MAL Ternyata tak Kantongi Izin dari Pemkab Pelalawan

PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pabrik Kelapa Sawit PT Mekar Alam Lestari (PT MAL) di Kecamatan Kerumutan ternyata tak mengantongi satu pun izin dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Hal ini terungkap dari hasil pertemuan yang kesekian kalinya antara Tim Pansus DPRD Pelalawan bersama instansi terkait, Selasa (16/4/2013). Selain tidak memiliki izin, PKS ini juga diduga membuang limbah tidak sesuai ketentuan.

PT MAL Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 20 November2013

Berita Terkait:
.Penguasaan Lahan ilegal
.

TRIBUNPEKANBARU.COM Direktur Keuangan PT Mekar Alam Lestari (MAL), Pelalawan, Rabu (20/11) mangkir atau tidak datang dipanggil Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penguasaan lahan sejak 2007 tanpa izin di Pelalawan.
Sebagai tindak lanjutnya Penyidik akan memanggil ulang Direktur Keuangan PT MAL tersebut. "Panggilan ualangnya kita agendakan Jumat (22/11) nanti," ujar Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Riau Rachmat Lubis SH kepada wartawan, Rabu (20/11).

Menurut Rachmat, Direktur Kuangan PT MAL dipanggil sebagai saksi. "Tapi hingga pukul 15.00 Direktur Kuangan itu tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Atas dasar itulah kita lakukan pemanggilan ulang," ucap Rachmat.(31/10/13).

Dalam kasus tersebut kata Rachmat lagi, pihaknya sudah memeriksa Kepala Dinas Kehutanan (Kadishuta) Pelalawan dan Direktur Utama (Dirut) PT MAL, Jupen.

Menurut Rachmat, PT MAL yang berlokasi di kawasan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah menguasai lahan 1.900 hektar tanpa memiliki surat resmi pada tahun 2007 lalu. "Atas hal itu masyarakat melapor ke kita, sebagai tindaklanjutnya kita lakukan pengumpulan bukti dan keterangan (Pulbaket)," ujar Rachmat. (*)

Penulis: Rino Syahril

Editor: zid

Sumber: Tribun Pekanbaru

PT Mulia Agro Lestari (MAL) merambah hutan lindung

10 September 2013
WE.CO.ID - Perusahaan PT Mulia Agro Lestari (MAL) merambah hutan lindung dengan mengalih fungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah desa Pauhranap dan Pesajian Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau.

"Dalam waktu dekat permasalahan ini dibawa ketingkat Muspida Inhu, guna menindaklanjuti surat No.169/ADM.PUM/100/2011 yang dilayangkan tertanggal 19 Oktober 2011," kata Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Inhu Suseno Adji di Rengat, Selasa (10/9/2013).

Sebagaimana diketahui hingga kini pihak PT. Mulia Agro Lestari masih terus melanjutkan aktifitasnya meski sudah diberi surat peringatan agar menghentikan aktifitas perambahan tersebut. Ia mengatakan, Dinas Kehutanan Indragiri Hulu kembali menyurati PT MAL agar aktifitas kegiatan mereka segera dihentikan.

Dia menambahkan alasan hingga di bawa ketingkat Muspida Inhu tersebut karena masalah keamanan dan anggaran, sehingga ke depan persoalan ini dapat diselesaikan. Menurut dia pengolahan lahan yang dilakukan PT.MAL itu, masih dalam kawasan hutan lindung dan pihaknya sudah melaporkan kepada Menteri Kehutanan. Pihak Departemen Kehutanan kata dia sangat mendukung untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. (Ant) Redaksi

Sumber:
wartaekonomi.co.id

Penguasaan Lahan Ilegal PT MAL, Kadishut Pelalawan Diperiksa Kejati Riau

Jumat, 11 Oktober 2013
 Berita Terkait:PT MAL Mangkir dari Pemeriksaan

PEKANBARU, RIAUAKSI.com-Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Pelalawan, Hambali, kembali diperiksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (11/10/13). Kemarin, ia juga diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan terkait penguasaan 1900 hektare lahan tanpa ilegal yang dilakukan PT Mekar Alam Lestari (MAL) Pelalawan. Asisten Pidsus Kejati Riau, Amril Rigo SH, melalui Kasi Penyelidikan, Rachmat Lubis SH, mengatakan perusahaan tersebut sudah menguasai lahan sejak tahun 2007, di Pelalawan. Penguasaan itu diduga ilegal karena tidak didukung surat resmi.

"Penyelidikan ini berdasarkan laporan masyarakan. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti dan pemeriksaan saksi," jelas Rachmat dikonfirmasi wartawan. Pemeriksaan terhadap Hambali baru pertama kali. Ia merupakan orang pertama yang diperiksa dalam kasus ini. Selanjutnya, penyidik akan mengagendakan pemanggilan terhadap instansi terkait lainnya.

"Ini pemeriksaan pertama. Kita akan telusuri bagaimana pihak perusahaan memperoleh lahan tersebut. Apakah diperoleh secara bertahap atau sekaligus," tutur Rachmat. Kasus itu bergulir dari laporan masyarakat ke DPRD Pelalawan, terkait lahan yang dikelola PT MAL dan tidak terbukanya manajemen perusahaan memberikan informasi pada masyarakat. Berdasarkan laporan itu, Panitia Khusus DPRD Pelalawan melakukan penelusuran ke lapangan.

Hasilnya, pembangunan pabrik diduga tanpa izin. Di samping itu, lahan 1.900 hektare yang digarap perusahaan merupakan kawasan hutan rakyat, yang tidak boleh ditebang secara masif. Atas temuan itu, DPRD Pelalawan merekomendasikan ke bupati supaya PT MAL mengembalikan lahan ke negara untuk difungsikan lagi jadi kawasan hutan. (R4/Ms)

Sumber: RIAUAKSI.com

Rambah Hutan, Jaksa Periksa Dirut PT MAL

Jumat, 01 November 2013
PEKANBARU - Direktur Utama (Dirut) PT Mekar Alam Lestari (MAL), Jufendi Wan diperiksa oleh jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (31/10/2013).

Jufendi dimintai keterangan terkait penguasaan lahan tanpa izin oleh PT Mekar Alam Lestari (MAL) di Pelalawan. Kepala Kejati Riau, Eddy Rakamto SH melalui Kasi Penkum dan Humas Kejati, Mukhzan, mengatakan, Jufendi dimintai keterangan sebagai saksi.

"Pemeriksaa berlangsung dari pagi hingga siang hari," ujar Mukhzan. PT MAL yang berlokasi di kawasan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menguasai lahan 1.900 hektar tanpa memiliki surat resmi pada tahun 2007 silam. Dalam kasus ini, sebelumnya jaksa telah memeriksa Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan, Hambali.

Informasi dihimpun, kasus berawal dari adanya laporan masyarakat ke DPRD Pelalawan terkait lahan yang dikelola PT MAL dan tidak terbukanya manajemen perusahaan memberikan informasi pada masyarakat.

Berdasarkan laporan itu, Panitia Khusus DPRD Pelalawan melakukan penelusuran ke lapangan. Hasilnya, Pansus menemukan sejumlah masalah yang cukup besar mulai dari perizinan, pembangunan pabrik tanpa izin sampai penguasaan kawasan hutan seluas 1.900 hektar yang disulap menjadi kebun oleh perusahaan.

 Sebelumya, pihak perusahaan menyatakan lahan tersebut merupakan lahan PT MAL II yang disulap dari kawasan hutan menjadi perkebunan bodong yang saat ini sudah berbuah. Tim Pansus lalu merekomendasikan PT MAL pada bupati dan meminta lahan itu dikemvalikan pada negara untuk difungsikan lagi jadi kawan hutan.

Saat ini. Lahan tersebut berstatus quo. Baik pihak perusahaan maupun masyarakat tidak boleh mengelola lahan dan mengambil hasil kebun. (Linda N/MRNetwork)