Jumat, 14 Desember 2012
JAKARTA--MICOM: Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga berpendapat pemerintah perlu mengambil keputusan radikal dalam upaya penyelesaian berbagai sengketa dan konflik agraria.
"Tanpa ada putusan yang radikal dari pemerintah, tidak mungkin kita menyelesaikan sengketa dan konflik agraria karena persoalan ini sudah laten," kata Sandra seusai menghadiri Semiloka yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (13/12).
Sandra menjelaskan persoalan sengketa dan konflik agraria di Indonesia memiliki sejarah panjang semenjak masa penjajahan kolonial hingga saat ini. Oleh karena itu, menurut Sandra, diperlukan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang salah guna menghindari pengulangan konflik disertai kekerasan dengan faktor penyebab serupa.
"Ini warisan kolonial, juga kebijakan dari orde baru, kalau tidak ada koreksi terhadap kebijakan yang salah kita akan menghadapi terus konflik-konflik disertai kekerasan," ujar dia.
Sandra juga menilai pemerintahan saat ini belum berani merumuskan kebijakan-kebijakan radikal yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar penyelesaian atas konflik-konflik dan sengketa agraria.
"Kita sudah melihat fakta begitu banyak korban, baik korban pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya maupun korban pelanggaran hak sipil dan politilk. Ratusan orang meninggal terbunuh dengan berbagai kejadian terkait sengketa agraria," kata Sandra.
"Jadi inilah potretnya, potret bahwa memang pemerintahan yang sekarang belum berani membuat keputusan yang memang cukup radikal," tambah Sandra.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan semiloka bertajuk Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan di Balai Kartini, Jakarta.
Semiloka tersebut dibagi menjadi tiga tema pembahasan yaitu Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Sumber Daya Alam, Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang Berkepastian dan Berkeadilan serta Resolusi Konflik dan HAM Atas Hutan.
Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Komnas HAM menjadi salah satu pembicara dalam tema Resolusi Konflik dan HAM Atas Hutan, bersama Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko serta Direktur Epistema Institute Myrna Safitri.
Selain itu hadir juga dalam acara tersebut Komisioner KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, Dirjen Planologi Kehutanan Bambang Supijanto, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono, Anggota Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Tjokorda Nirarta Samdhi serta akademisi Institut Pertanian Bogor Dones Rinaldi. (Ant/OL-2)
Sumber:http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/12/14/369954/284/1/Konflik_Agraria_Butuh_Keputusan_Radikal_Pemerintah
