Kamis, 13 Desember 2012
PALEMBANG--MICOM: Semakin banyak kasus konflik agraria yang terus bergulir di tanah air, merupakan hasil dari inkonsistesi pemerintah terhadap pengelolaan tanah.
Berdasarkan data dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Scale Up, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan tingkat kerentanan konflik tertinggi dari empat daerah rawan konflik di Pulau Sumatra.
Sumatra Selatan (Sumsel) sebagai salah satu daerah rawan konflik, tidak kurang dari 192.500 ribu hektare tanah yang berkonflik sepanjang 2011.
Sementara data BPN yang diperoleh Media Indonesia, menyebutkan sepanjang 2011 sebanyak 14.337 ribu kasus pertanahan terjadi, baik antara masyarakat dan pengusaha, aparat penegak hukum, maupun sesama masyarakat.
Guru Besar Kajian Resolusi Konflik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Iskandar Zulkarnain, menjelaskan, konflik agraria akan terus ada bahkan akan semakin bergulir membesar jika tidak ada penangganan serius dari pemerintah
"Konflik ini bisa meledak kapan saja, karena pemerintah setengah hati dalam upaya melakukan penyelesaian konflik yang banyak memakan korban jiwa," ungkapnya.
Sumsel memiliki 51 kasus konflik agraria yang berada di 10 Kabupaten. "Yang baru selesai hanya 14 kasus, 24 kasus masih dalam penyelesaian, 13 sedang diproses dalam jalur hukum. Jika tidak segera di selasikan. akan meledak seperti yang terjadi di Lampung," jelasnya. (OL-10)
Sumber:http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/12/13/369863/126/101/LSM_Scale_Up_Nilai_Riau_Paling_Rentan_Konflik_Agraria_di_Sumatra