TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK- Puluhan warga yang
berasal dari tiga desa, warga masyarakat dari tiga desa, yakni Desa
Buatan I, Desa Teluk Rimba, dan Desa Kuala Gasib berdemo dangan
mendirikan tenda didepan palang pintu masuk perusahaan PT. Kimia Tirta
Utama (KTU) yang tergabung dalam Astara Grup, sebagai perusahaan yang
manaungi Koperasi Rimba Mutira, yang terletak di Desa Pangkalan Pisang,
Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.
Demo yang dilakukan warga ini karena merasa belum puas terhadap hasil pertemuan yang berlangsung pada Senin (11/11) kemarin.
Warga dari tiga desa ini tetap pada tuntutan mereka agar pembagian lahan sawit yang dikelola oleh Koperasi Rimba Mutiara dengan pola KPPA itu, tidak dibeda-bedakan antara pembagian tahap I dengan tahap II.
Pantauan tribun dilokasi berlangsungnya demo, warga masyarakat dari tiga desa ini bertahan didepan perusahaan perkebunan sawit tersebut. Warga yang berdemo ini hanya duduk-duduk di bawah pohon sawit tersebut dan beberapa lainya terlihat berbaring dibawah tenda itu. Beberapa ibu- ibu juga terlihat ikut melakukan demo hari itu. Para pendemo juga terlihat mebawa peralatan masak kelokasi demo itu.
Terlihat juga puluhan aparat keamanan dari pihak kepolisian dan Petugas keamanan dari perusahaan PT. KTU berjaga-jaga dilokasi berlangsungnya demo.
Tengku Nur Ajimah (47), warga Desaa Buatan I, satu dari puluhan warga yang melakukan demo hari itu mengatakan dirinya akan tetap melakukan demo dan bertahan di depan areal pintu masuk perusahaan itu, sampai tuntutan mereka di penuhi.
" Kami menuntut hak kami, pembagian lahan itu kenapa harus dibeda-bedakan. Kami telah menunggu lama untuk pembagian lahan itu, namun sekarang lahan yang akan dibagikan tidak sama antara pembagian pada tahap I dan Tahap II," keluh Nur kepada tribun yang ditemui dilokasi berlangsungnya demo, Selasa (12/11).
Nur berharap pemerintah bisa secepatnya membantu menyelsaikan mengenai kisruh pembagian lahan tersebut. Sebagai warga tempatan, Nur merasa diperlakukan tidak adil oleh para pengurus koperasi itu.
" Kami bukan mencari keributan disini, kami juga ingin agar aspirasi kami didengar. Lahan sawit itu kami harapkan bisa membatu membiayai kebutuhan ekonomi masyarakat. Apalagi untuk orang seperti saya, " kata Nur yang mengaku kini telah bestatus sebagai janda dan menghidupi ke enam anaknya itu.
Senada dengan itu, pendemo lainnya, Narti (35) juga mengatakan akan tetap betahan dilokasi itu hingga tuntutan mereka terkabulkan. Narti mengaku rela menginap diditenda itu demi untuk meperjuangkan hak-haknya hingga permaslahan pembagian lahan itu tuntas.
" Kami minta agar disamakan mengenai pembagian lahan anatara tahap I dan II. kami lahir disini, apa bedanya dengan penerima tahap I lainnya. Kami sakit hati dengan kondisi ini," Kata Narti mencoba mempertanyakan perihal pembagian lahan sawit pola KPPA itu.
Ditambahkan Ahmad (42), menceritakan, warga ini bertahan didepan demo telah mereka lakukan sejak hari Senin (11/11) sore kemarin. Aksi yang mereka lakukan karena meresa tidak puas dengan pertamuan yang berlangsung dengan Pemkab Siak yang dihadiri oleh Asisten Pamkab I Siak hari itu.
Ahmad juga mempertanyakan prihal pembagian hasil lahan sawit yang dikelola oleh PT. KTU melalui Pola KPPA itu.
"Hasilnya sudah ada, tapi hasilnya tidak jelas, semala enam bulan kami hanya menerima Rp. 150.000, ada yang juga yang Rp.200.000. Asal kami berkoar (Red, menuntut), baru koperasi mencairkan dana itu. Kami ini seperti anak kecil saja, setelah dikasih permen langsung diam," kelauhnya kepada koperasi pengelola lahan sawit dengan Pola KPPA itu.
Sambung Ahmad, warga hanya menuntut adanya pemerataan dan juga transparasi pengelolaan hasil kebun sawit itu. Ahmad menilai dalam pembagian lahan sawit itu ada permainan oknum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Baik desa,kecamatan, Perusahaan, dan Pengurus Koperasi Rimba Mutiara.
" Ada permainan dan berkepentingan dalam pembagian lahan ini. Contoh dalam pertemuan di Hotel Swiss Belin Pekanbaru, beberapa waktu lalu, disepakati bahwa lahan 1666 itu akan dibagi kepada 1100 penerima. Mereka mengatakan tidak akan ada lagi penambahan Calon Petani Penerima (CPP).
" Sekarang penerima membengkak menjadi 1225 CPP. Kita gak tau siapa dalang dibalik ini semua," Katanya.
Saat berlangsungnya demo siang itu didepan palang pintu masuk PT. KTU itu, beberapa orang perwakilan dari warga tiga desa yang berdemo hari itu datang kekantor Bupati Siak guna melakukan pembicaraan terkait mediasi pemasalahan pembagian lahan itu. (*)
Demo yang dilakukan warga ini karena merasa belum puas terhadap hasil pertemuan yang berlangsung pada Senin (11/11) kemarin.
Warga dari tiga desa ini tetap pada tuntutan mereka agar pembagian lahan sawit yang dikelola oleh Koperasi Rimba Mutiara dengan pola KPPA itu, tidak dibeda-bedakan antara pembagian tahap I dengan tahap II.
Pantauan tribun dilokasi berlangsungnya demo, warga masyarakat dari tiga desa ini bertahan didepan perusahaan perkebunan sawit tersebut. Warga yang berdemo ini hanya duduk-duduk di bawah pohon sawit tersebut dan beberapa lainya terlihat berbaring dibawah tenda itu. Beberapa ibu- ibu juga terlihat ikut melakukan demo hari itu. Para pendemo juga terlihat mebawa peralatan masak kelokasi demo itu.
Terlihat juga puluhan aparat keamanan dari pihak kepolisian dan Petugas keamanan dari perusahaan PT. KTU berjaga-jaga dilokasi berlangsungnya demo.
Tengku Nur Ajimah (47), warga Desaa Buatan I, satu dari puluhan warga yang melakukan demo hari itu mengatakan dirinya akan tetap melakukan demo dan bertahan di depan areal pintu masuk perusahaan itu, sampai tuntutan mereka di penuhi.
" Kami menuntut hak kami, pembagian lahan itu kenapa harus dibeda-bedakan. Kami telah menunggu lama untuk pembagian lahan itu, namun sekarang lahan yang akan dibagikan tidak sama antara pembagian pada tahap I dan Tahap II," keluh Nur kepada tribun yang ditemui dilokasi berlangsungnya demo, Selasa (12/11).
Nur berharap pemerintah bisa secepatnya membantu menyelsaikan mengenai kisruh pembagian lahan tersebut. Sebagai warga tempatan, Nur merasa diperlakukan tidak adil oleh para pengurus koperasi itu.
" Kami bukan mencari keributan disini, kami juga ingin agar aspirasi kami didengar. Lahan sawit itu kami harapkan bisa membatu membiayai kebutuhan ekonomi masyarakat. Apalagi untuk orang seperti saya, " kata Nur yang mengaku kini telah bestatus sebagai janda dan menghidupi ke enam anaknya itu.
Senada dengan itu, pendemo lainnya, Narti (35) juga mengatakan akan tetap betahan dilokasi itu hingga tuntutan mereka terkabulkan. Narti mengaku rela menginap diditenda itu demi untuk meperjuangkan hak-haknya hingga permaslahan pembagian lahan itu tuntas.
" Kami minta agar disamakan mengenai pembagian lahan anatara tahap I dan II. kami lahir disini, apa bedanya dengan penerima tahap I lainnya. Kami sakit hati dengan kondisi ini," Kata Narti mencoba mempertanyakan perihal pembagian lahan sawit pola KPPA itu.
Ditambahkan Ahmad (42), menceritakan, warga ini bertahan didepan demo telah mereka lakukan sejak hari Senin (11/11) sore kemarin. Aksi yang mereka lakukan karena meresa tidak puas dengan pertamuan yang berlangsung dengan Pemkab Siak yang dihadiri oleh Asisten Pamkab I Siak hari itu.
Ahmad juga mempertanyakan prihal pembagian hasil lahan sawit yang dikelola oleh PT. KTU melalui Pola KPPA itu.
"Hasilnya sudah ada, tapi hasilnya tidak jelas, semala enam bulan kami hanya menerima Rp. 150.000, ada yang juga yang Rp.200.000. Asal kami berkoar (Red, menuntut), baru koperasi mencairkan dana itu. Kami ini seperti anak kecil saja, setelah dikasih permen langsung diam," kelauhnya kepada koperasi pengelola lahan sawit dengan Pola KPPA itu.
Sambung Ahmad, warga hanya menuntut adanya pemerataan dan juga transparasi pengelolaan hasil kebun sawit itu. Ahmad menilai dalam pembagian lahan sawit itu ada permainan oknum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Baik desa,kecamatan, Perusahaan, dan Pengurus Koperasi Rimba Mutiara.
" Ada permainan dan berkepentingan dalam pembagian lahan ini. Contoh dalam pertemuan di Hotel Swiss Belin Pekanbaru, beberapa waktu lalu, disepakati bahwa lahan 1666 itu akan dibagi kepada 1100 penerima. Mereka mengatakan tidak akan ada lagi penambahan Calon Petani Penerima (CPP).
" Sekarang penerima membengkak menjadi 1225 CPP. Kita gak tau siapa dalang dibalik ini semua," Katanya.
Saat berlangsungnya demo siang itu didepan palang pintu masuk PT. KTU itu, beberapa orang perwakilan dari warga tiga desa yang berdemo hari itu datang kekantor Bupati Siak guna melakukan pembicaraan terkait mediasi pemasalahan pembagian lahan itu. (*)
Editor: zid
Sumber: Tribun Pekanbaru
