Selasa, 12 November 2013
TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Seribuan warga dari Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras mendatangi kantor Bupati Pelalawan, Senin (11/11), melakukan unjuk rasa. Massa menolak perluasaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Pasalnya perluasa TNTN dari batas yang ada saat ini, memasuki wilayah perkebunan masyarakat Desa Bukti Kesuma. Selain itu, ada sebagain permungkiman atau wilayah desa yang juga terimbas dari perluasan sebanyak 30 ribu hektare oleh Menhut. Alhasil, kebijakan pemerintah pusat itu mengancam lahan masyarakat yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian. Kemudian desa yang menjadi permukiman mereka selama bertahun-tahun juga akan tergusur. Karena setiap warga yang bermukim di areal TNTN akan ditertibkan oleh pemerintah.
"Kami meminta Bupati Pelalawan, HM Harris mencabut rekomendasi pemerintah daerah terhadap perluasan TNTN. Karena jika tetap perluasan tetap dipertahankan, ke mana kami akan tinggal dan mencari nafkah. Kami ini juga warga negara Indonesia," ungkap orator, Butar-butar dari atas mobil yang membawa pengeras suara.
Perluasan TNTN itu, tertera pada Keputusan Menteri Kehutanan nomor 663 tahun 2008, dimana Pemkab Pelalawan turut membubuhkan rekomendasi persetujuan perluasan, sebagai salah satu syarat. Hal ini dinilai tidak memihak kepada masyarakat kecil yang saat ini menggantungkan hidup di desa. Tuntutan itu disampaikan langsung oleh pendemo kepada Bupati HM Harris yang menemui mereka. Masyarakat menedesak Harris segera mencabut rekomendasi tersebut secara berulang-ulang disampaikan oleh orator.
Kedatangan para pendemo ini ke Kantor Bupati Pelalawan sekitar pukul 14.00 Wib yang sebelumnya dijanjikan pukul 09.00 Wib. Pada surat izin unjuk rasa juga tertera massa yang dibawa mencapai 4.000, tapi kenyataannya jumlah yang datang tidak sampai setengah dari izin tersebut. Padahal, polisi sudah mempersiapkan pengaman berlapis demi kelangsungan demonstrasi. Selain mensiagakan personil dari Polres Pelalawan berasal dari berbagai kesatuan, anggota ShabarA dari Polda Riau juga turut didatangkan.
Kemudian, satu pleton personil Brigade Mobil (Brimob) Polda Riau pun diterjunkan, sebagai bantuan pengamanan apabila situasi. Belum lagi puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersiaga bersama Pemadam Kebakaran (Damkar). Namun unjuk rasa relatif kondusif, meski sesekali nyaris terjadi kericuhann ketika mereka tak diizinkan masuk kedalam halaman kantor. Para pendemo yang menggunakan beberapa unit truk colt diesel mengaku tidak doboncengi atau dikonmandoi siapapun. Dalam aksinya, yang menjadi koordinator massa dipimpin langsung ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing. (joe/TRIBUN PEKANBARU CETAK)
TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Seribuan warga dari Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras mendatangi kantor Bupati Pelalawan, Senin (11/11), melakukan unjuk rasa. Massa menolak perluasaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Pasalnya perluasa TNTN dari batas yang ada saat ini, memasuki wilayah perkebunan masyarakat Desa Bukti Kesuma. Selain itu, ada sebagain permungkiman atau wilayah desa yang juga terimbas dari perluasan sebanyak 30 ribu hektare oleh Menhut. Alhasil, kebijakan pemerintah pusat itu mengancam lahan masyarakat yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian. Kemudian desa yang menjadi permukiman mereka selama bertahun-tahun juga akan tergusur. Karena setiap warga yang bermukim di areal TNTN akan ditertibkan oleh pemerintah.
"Kami meminta Bupati Pelalawan, HM Harris mencabut rekomendasi pemerintah daerah terhadap perluasan TNTN. Karena jika tetap perluasan tetap dipertahankan, ke mana kami akan tinggal dan mencari nafkah. Kami ini juga warga negara Indonesia," ungkap orator, Butar-butar dari atas mobil yang membawa pengeras suara.
Perluasan TNTN itu, tertera pada Keputusan Menteri Kehutanan nomor 663 tahun 2008, dimana Pemkab Pelalawan turut membubuhkan rekomendasi persetujuan perluasan, sebagai salah satu syarat. Hal ini dinilai tidak memihak kepada masyarakat kecil yang saat ini menggantungkan hidup di desa. Tuntutan itu disampaikan langsung oleh pendemo kepada Bupati HM Harris yang menemui mereka. Masyarakat menedesak Harris segera mencabut rekomendasi tersebut secara berulang-ulang disampaikan oleh orator.
Kedatangan para pendemo ini ke Kantor Bupati Pelalawan sekitar pukul 14.00 Wib yang sebelumnya dijanjikan pukul 09.00 Wib. Pada surat izin unjuk rasa juga tertera massa yang dibawa mencapai 4.000, tapi kenyataannya jumlah yang datang tidak sampai setengah dari izin tersebut. Padahal, polisi sudah mempersiapkan pengaman berlapis demi kelangsungan demonstrasi. Selain mensiagakan personil dari Polres Pelalawan berasal dari berbagai kesatuan, anggota ShabarA dari Polda Riau juga turut didatangkan.
Kemudian, satu pleton personil Brigade Mobil (Brimob) Polda Riau pun diterjunkan, sebagai bantuan pengamanan apabila situasi. Belum lagi puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersiaga bersama Pemadam Kebakaran (Damkar). Namun unjuk rasa relatif kondusif, meski sesekali nyaris terjadi kericuhann ketika mereka tak diizinkan masuk kedalam halaman kantor. Para pendemo yang menggunakan beberapa unit truk colt diesel mengaku tidak doboncengi atau dikonmandoi siapapun. Dalam aksinya, yang menjadi koordinator massa dipimpin langsung ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing. (joe/TRIBUN PEKANBARU CETAK)
Penulis: johanes
