04 November 2013
Diposting oleh : Muhammad Irvan
SELATPANJANG - Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan bagian masyarakat Indonesia yang umumnya bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar sehingga mereka hidup dalam kondisi tertinggal dibandingkan masyarakat lainnya.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Masrul Kasmy MSi, saat membuka rapat koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja terkait supaya dapat mengarahkan sebagian dari kegiatannya pada lokasi KAT. Sehingga tercapai keterpaduan program dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada komunitas adat terpencil yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. “Mari kita sama-sama dalam membangun, terutama untuk KAT ini, saya yakin dengan kita bersama-sama dan bersatupadu, persoalan KAT akan terselesaikan dengan baik,” ucap Wabup Masrul, saat membuka rapat itu di Aula Kantor Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, baru-baru ini.
Dijelaskan Wabup, derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi akan semakin membuat warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) semakin tertinggal bahkan terdesak. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah terencana dan berkelanjutan oleh satuan kerja pemkab dalam pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil. “Saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti, Komunitas Adat Terpencil tersebar di dua lokasi kecamatan yaitu Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebingtinggi dengan populasi berjumlah 587 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 285 KK sudah diberdayakan, sedangkan 20 KK sedang diberdayakan atau dibina, selebihnya 282 KK belum diberdayakan,” ungkap Wabup.
Dengan kegiatan rapat koordinasi pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil yang diselenggarakan, Wabup berharap bisa menghasilkan kesepakatan bersama untuk pemberdayaan KAT Tahun Anggaran 2014 yang nantinya akan direalisasikan bersama. “Semoga dengan rakor ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, program baru yang meningkatkan kehidupan masyarakat KAT untuk menjadi sejahtera dan mengejar ketertinggalan mereka dari kita semua,” tandas Masrul.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Masrul juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Riau yang telah mengalokasikan dana dan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Mizwar Effendi SH dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. (MC Riau/san)
Sumber:mediacenter.riau.go.id
SELATPANJANG - Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan bagian masyarakat Indonesia yang umumnya bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar sehingga mereka hidup dalam kondisi tertinggal dibandingkan masyarakat lainnya.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs Masrul Kasmy MSi, saat membuka rapat koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Satuan Kerja terkait supaya dapat mengarahkan sebagian dari kegiatannya pada lokasi KAT. Sehingga tercapai keterpaduan program dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada komunitas adat terpencil yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. “Mari kita sama-sama dalam membangun, terutama untuk KAT ini, saya yakin dengan kita bersama-sama dan bersatupadu, persoalan KAT akan terselesaikan dengan baik,” ucap Wabup Masrul, saat membuka rapat itu di Aula Kantor Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti, baru-baru ini.
Dijelaskan Wabup, derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi akan semakin membuat warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) semakin tertinggal bahkan terdesak. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah terencana dan berkelanjutan oleh satuan kerja pemkab dalam pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil. “Saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti, Komunitas Adat Terpencil tersebar di dua lokasi kecamatan yaitu Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebingtinggi dengan populasi berjumlah 587 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 285 KK sudah diberdayakan, sedangkan 20 KK sedang diberdayakan atau dibina, selebihnya 282 KK belum diberdayakan,” ungkap Wabup.
Dengan kegiatan rapat koordinasi pemberdayaan Kelompok Adat Terpencil yang diselenggarakan, Wabup berharap bisa menghasilkan kesepakatan bersama untuk pemberdayaan KAT Tahun Anggaran 2014 yang nantinya akan direalisasikan bersama. “Semoga dengan rakor ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, program baru yang meningkatkan kehidupan masyarakat KAT untuk menjadi sejahtera dan mengejar ketertinggalan mereka dari kita semua,” tandas Masrul.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Masrul juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Riau yang telah mengalokasikan dana dan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Mizwar Effendi SH dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. (MC Riau/san)
Sumber:mediacenter.riau.go.id
