Menilik Maraknya Konflik Agraria

Senin, 03 Sep 2012

 

 Kegiatan investasi dan perdagangan global menjadikan Indonesia sebagai korban parah kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, seperti penebangan hutan secara besar-besaran di Sumatera, Kalimantan (berlangsung lebih tiga dekade), kemudian aktivitas pertambangan seperti di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Timur.

Pengerusakan hutan yang kerap terjadi di Indonesia ini juga ternyata dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit, selain melakukan upaya perampasan lahan milik masyarakat. Bisa dipastikan bahwa perdagangan internasional minyak sawit menjadi perangsang kehancuran hutan tropis di republik ini dan mensukseskan maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Perkebunan Sumber

Kerusakan Lingkungan Hidup

Maraknya penggundulan hutan, besarnya konflik penguasaan lahan serta parahnya kerusakan lingkungan menjadi simpul negatif yang harus ditanggung puluhan juta rakyat Indonesia akibat ulah pelaku minyak sawit global. Upaya ekspansi setiap harinya dilakukan dan sejalan juga dengan kehancuran ekosistem dan keanekaragaman hayati yang sudah lama terjalin di hutan setiap harinya. Licinnya minyak sawit ternyata sangat sejalan dengan derasnya keuntungan yang didapat oleh produsen, penyalur dan lembaga keuangan di dunia, sebab minyak sawit saat ini paling banyak diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsi masyarakat dunia.

Pertumbuhan dan ekspansi industri minyak sawit dalam skala luas selain menghancurkan hutan juga kerap disertai dengan upaya pembakaran hutan. Kemudian disusul terjadinya erosi, pembuangan limbah pengolahan kelapa sawit dalam jumlah besar serta pengunaan pestisida yang merugikan buruh dan kondisi air tanah.

Besarnya dampak kerusakan lingkungan yang diakibat derasnya laju industri minyak sawit global khususnya Indonesia ternyata tidak menjadi keresahan pemerintahan negara ini, sebab pemerintah tetap saja melakukan pembiaran ekspansi perkebunan kelapa sawit sampai Papua (MIFEE) dan setiap tahunnya memberikan izin baru perkebuan kelapa sawit dalam skala besar.

Pemerintah kini juga memantapkan posisinya menjadi pelayan setia dalam memfasilitasi minat pengusaha untuk melakukan penguasaan lahan di bidang perkebunan. Mental memfasilitasi nafsu pengusaha ini juga terjalin secara sistematis sampai ke pemerintahan daerah yang lebih banyak juga memberikan izin pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Konflik Agraria Akibat Perampasan Lahan

Perlu dipastikan bahwa sektor perkebunan merupakan sektor yang menimbulkan banyak konflik di Indonesia (sektor paling rentan konflik) terutama terkait perizinan penguasaan tanah serta tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Banyaknya konflik tanah ini juga diakibatkan banyaknya perlawanan dan aksi pendudukan kembali (reclaming) yang dilakukan oleh masyarakat desa akibat kehilangan tanah dan sumber penghidupannya serta akses terhadap sumber daya alam.

Sejatinya, pembangunan industri kelapa sawit di Indonesia berada di kawasan lahan yang disewakan oleh pemerintah. Namun pada prakteknya tak jarang kita temui justru pratek ilegal yang melanggar konstitusi bangsa ini, seperti melakukan aktivitas sebelum mendapatkan izin dan mengembangkan perkebunan di kawasan yang lebih luas dari perizinan, sehingga mengakibatkan hilangnya akses masyarakat atas sumber daya dan meruginya pemerintah terhadap akses pendapatan negara.

Maraknya perlakuan penyuapan dan korupsi menjadikan pemerintah tidak lagi membela kepentingan dan hak rakyat. Hutan yang musnah, meruginya masyarakat dan hilangnya akses penghidupan rakyat jelas menimbulkan konflik sosial yang tidak berkesudahan sampai yang kita alami saat ini. Rakyat bersatu dan berdaulat dalam memperjuangkan haknya serta mengatasi persoalan yang dihadapinya secara sendiri.

Konflik agraria yang meletus tidak mengurungkan niat perusahaan untuk menghentikan aktivitas perusahaannya, justru perusahaan melakukan upaya memobilisasi dan membayar pihak kepolisian, militer dan pejabat pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut, sehingga tidak jarang pelanggaran HAM yang justru terjadi, seperti penggusuran, pembakaran rumah, pemukulan, intimidasi, dan bahkan berujung pada penembakan.

Banyaknya konflik agraria dewasa ini yang bertujuan untuk perjuangan menguasai tanah harus menjadi perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, sebab perusahaan-perusahaan kini semakin marak dan norak untuk merampas lahan dan hak masyarakat. Gerakan sosial perjuangan petani untuk pengakuan hak atas tanah harus menjadi tugas bersama kita demi terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state).***

*Penulis adalah aktivis Eksekutif Nasional WALHI

Sumber: http://www.analisadaily.com/news/read/2012/09/03/71731/menilik_maraknya_konflik_agraria/#.UEuVFa5i55Y

Donggi Senoro Masih Sisakan Setumpuk Masalah, Dampak Kerusakan Lingkungan dan Konflik Perebutan Sumber Daya Alam

Senin, 03 September 2012

Jakarta, Tambangnews.com.- Pembangunan kilang LNG Donggi Senoro di wilayah Banggai, Sulawesi Tengah, masih menyisakan setumpuk masalah. Dua hal yang menjadi keprihatinan sejumlah pihak akibat aktivitas pembangunan kilang Donggi Senoro tersebut adalah dampak kerusakan lingkungan dan konflik perebutan sumber daya alam. Beberapa waktu lalu, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah mendesak Gubernur Longky Djanggola melakukan moratorium aktivitas pertambangan di wilayah itu menyusul tingginya potensi dampak kerusakan lingkungan. Manager Riset Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Andika, mengatakan laju investasi pertambangan berpotensi meningkatkan dampak kerusakan lingkungan dan konflik perebutan sumber daya alam antara pihak perusahaan dan masyarkaat setempat. “Pada akhir Juli kami sudah mengimbau Gubernur Sulteng mengeluarkan keputusan politik dengan melakukan moratorium [penundaan sementara, red] aktifitas pertambangan dan mendesak pembentukan tim independen penyelesaian masalah agraria serta kajian kelayakan pertambangan,” ujar Andika. Dia mengatakan hingga saat ini terdapat 365 perusahaan tambang yang memiliki izin usaha pertambangan [IUP], ditambah satu mega proyek LNG Donggi Senoro. Salah satu kabupaten yang memiliki areal pertambangan terluas adalah Kabupaten Morowali, dengan 149 IUP. Lebih ironisnya lagi, semua perusahaan itu beroperasi sebelum ada penetapan Wilayah Pertambangan, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Dengan demikian perusahaan tak ubahnya sekedar penjual tanah mentah (orb) yang bersengketa dengan petani untuk kepentingan industri negara—negara maju, terutama China dan Jepang. “Selain volume kerusakan lingkungan per satuan konsesi meningkat, juga sudah merambah kawasan hutan lindung termasuk upaya mengkriminalisasikan rakyat dalam berbagai macam bentuk untuk kepentingan perusahaan pertambangan,” tegasnya. Baginya dampak itu lalu memicu pula aksi kekerasan bersenjata terhadap rakyat yang menolak pertambangan. Kekerasan itu dilakukan oleh aparat keamanan negara, dalam hal ini kepolisian, yang dalam setiap upaya pengamanan melakukan tindakan represif. Secara khusus Jatam Sulteng menyorot persoalan Donggi Senoro (DS), yang dianggap tidak concern terhadap tanggung jawab sosial. “Kami sudah melakukan beberapa kajian studi lapangan di Banggai, dan kami mengkhawatirkan proyek DS tidak punya hubungan pertanggung jawaban terhadap masa depan komunitas di wilayah itu, khususnya komunitas petani yang kehilangan tanah produksi akibat pembebasan lahan untuk areal pertambangan,” kata Andika. “Mayoritas masyarakat di sana adalah petani. Mereka butuh tanah. Kemana masyarakat ini akan pergi? Apakah pemerintah dan perusahaan pengelola Donggi Senoro akan bertanggung jawab. Saya belum melihat ada skema penyelamatannya. Misalnya dalam bentuk program transmigrasi lokal,” tegas Andika. Hal inilah yang menurut dia merupakan proses pemiskinan yang absolut, dimana seseorang hanya diberikan ganti rugi berupa uang yang hanya bersifat sesaat, tapi tidak diberikan solusi untuk keberlangsungan hidup ke depan. Dana CSR Kekecewaan terhadap perusahaan pertambangan juga disuarakan Nurmawati Bantilan, Ketua DPD Sulawesi Tengah. "Pembangunan Donggi-Senoro yang sedang terjadi saat ini membuat masyarakat Banggai sengsara akibat kerusakan yang terjadi akibat penambangan gas tersebut," ujar anggota DPD Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan, dalam sebuah Seminar di Gedung DPD RI Jakarta, beberapa waktu lalu. Pembangunan kilang Donggi-Senoro menurut Dotty, Humas PT DS LNG, saat ini telah mencapai 53%. Tapi, dalam proses pembangunan itu, menurut Nurmawati menuai beberapa masalah. Masalah awal yang timbul terutama pada pembebasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. "Pola kepemilikan lahan ini menjadi potensi konflik yang sangat luar biasa, jauh berbeda dengan realita,” katanya. Selain itu proyek tersebut menimbulkkan dampak buruk pada lingkungan. “Terjadi kerusakan lingkungan dalam hal penurunan kualitas udara, tingkat kebisingan, kualitas air permukaan, gangguan drainase, transportasi darat," paparnya. Janji yang diungkapkan pihak PT DSLNG tidak sebanding dengan dana CSR yang dikeluarkan. Menurut Nurmawati, ia mendapat informasi bahwa dana (Corporate Social Responsibility) CSR PT DSLNG  hanya Rp.1 Milyar dibandingkan dengan jumlah investasi yang sudah mencapai US$ 2,8 Milyar. "CSR-nya tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, ini benar-benar tidak sesuai yang jadi harapan. Jangankan sesuai yang bisa mensejahterakan rakyat, belum beroperasi saja sudah menyusahkan rakyat," paparnya. Selain itu, peraturan bagi hasil penerimaan pertambangan Gas Bumi antara pemerintah pusat dan Daerah tidak adil. "Bupati Banggai pernah menyampaikan secara lisan kepada Pertamina  agar daerah memiliki saham sebesar 10%, namun sampai sekarang tidak jelas," tuturnya. Menurut Nurmawati, bagi hasil yang diterima daerah ternyata tidak cukup untuk membiayai kerusakan alam akibat penambangan tersebut. Kondisi riil yang terjadi saat ini, menurut Dewi membuat masyarakat Banggai kecewa. Janji konsorsium PT Donggi Senoro LNG,  yang diwakili oleh GM PT Pertamina Indra Kusuma tahun 2008, bahwa pembangunan kilang gas Donggi Sonoro akan memberikan kontribusi, ternyata jauh dari harapan. Itu sebabnya masyarakat di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, mengeluarkan ultimatum terhadap kelangsungan proyek Donggi Senoro. Ia menjelaskan, pada bulan bulan Agustus 2008 GM PT Pertamina Indra Kusuma telah berjanji kepada masyarakat setempat bahwa keberadaan kilang gas Donggi- Senoro akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, "Faktanya hingga saat ini janji tersebut tidak terealisasi." jelasnya. Untuk itu, Dewi mengusulkan perlu dilakukannya renegosiasi kontrak karya dan sejenisnya atas sumber daya alam khususnya gas bumi, perlu regulasi mengenai bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam gas bumi serta harus sesuai amanat UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi agar pengelolaan minyak dan gas bumi melibatkan pemerintahan daerah. "Perlu dilakukan renegosiasi, karena ada kerugian untuk harga dll, karena membuat masyarakat dirugikan dan terpuruk," tambahnya. Sementara itu, menurut aktivis Jatam, Hendrik Siregar, seharusnya semua perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas pertambangan menyetorkan dana Reklamasi. “Kalau kita mengikuti aturan yang ada, perusahaan wajib untuk memberi jaminan rehabilitasi dan reklamasi. Ini seharusnya diwajibkan secara jelas. Pemerintah harus bisa memperkirakan kisaran dana tersebut harus sesuai dengan resiko yang ditimbulkan. Hendrik  juga mengingatkan pemerintah tentang peruntukan dan fungsi dari dana CSR. “Peruntukan dana CSR itu adalah untuk biaya pengembangan ekonomi dan infrastruktur untuk masyarakat sekitar. Jadi CSR itu bukan untuk biaya pengganti kerusakan lingkungan. Sebab, seperti yang saya tegaskan tadi, perusahaan punya kewajiban untuk menyediakan dana rehabilitasi dan reklamasi, Dan itu seharusnya disetor perusahaan sebelum aktivitas pertambangan dimulai,” tegasnya.(Iyet) Sumber: http://www.tambangnews.com/berita/utama/2646-donggi-senoro-masih-sisakan-setumpuk-masalah-dampak-kerusakan-lingkungan-dan-konflik-perebutan-sumber-daya-alam.html

Gubernur Aceh KO, PTTUN Medan Menangkan Gugatan Walhi

Izin Usaha Budidaya PT Kalista Alam Harus Segera Dicabut

Kamis, 06 September 2012 00:43 WIB

 

Ist/PTTUN Medan

LENSAINDONESIA.COM: Gugatan Banding WALHI (dalam hal ini sebagai Penggugat/Pembanding) Melawan Gubernur Aceh (Tergugat I/Terbanding I)
dan PT Kalista Alam (Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi) atas Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011
tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten
Nagan Raya Provinsi Aceh seluas + 1.605 Ha dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.
Amar Putusan PTTUN Medan No. 89/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Agustus 2012 dibacakan oleh H Arpani Mansur SH MH didampingi oleh para
anggota majelis hakim antara lain Djoko Dwi Hartono SH dan Riyanto SH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Makmur Sitepu,
SH Panitera Muda Perkara pada PTTUN Medan selaku Panitera Pengganti.
Amar Putusannya anatar lain:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding (WALHI)
2. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011, No. 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam
3. Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I (Gubernur Aceh) untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, tanggal 25 Agustus 2011, No. 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi (PT Kalista Alam) secara tanggung
renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
(dokumen lengkap putusan dapat diakses pada link: http://pttun-medan.go.id/upload/PUTUSAN%20%2089%20%20PTTUN%20MEDAN%202012.pdf.)
Menyikapi hasi keputusan tersebut, WALHI Aceh menyampaikan beberapa
hal sebagai berikut:
1.        WALHI Aceh menyambut baik dan gembira atas hasil keputusan yang dikeluarkan PTTUN Medan tersebut. Kemenangan ini tentunya harus
disyukuri, karena bukan hanya sebuah kemenangan bagi WALHI, namun juga sebuah kemenangan bagi seluruh rakyat Aceh, dan berbagai kelompok
nasional maupun Internasional yang selama ini sangat menaruh perhatian penuh dalam upaya penyelamatan dan perlindungan kawan hutan gambut
Rawa Tripa. Ini juga sebagai bentuk apresiasi yang tinggi atas perjuangan bersama, terutama masyarakat yang mendiami lebih dari 21
gampong di kawasan di sekitar Rawa Tripa. Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa penegakan hukum atas upaya penyelamatan lingkungan menjadi
sesuatu yang sangat berharga dan diharapkan bisa menjadi sebuah momentum dalam penegakan hukum secara lebih luas.
2.        Dengan dikeluarkannya Keputusan PTTUN Medan ini WALHI Aceh meminta kepada Gubernur Aceh untuk segera menidaklanjuti keputusan
tersebut dengan sesegera mungkin mencabut Izin Usaha Perkebunan kepada PT Kalista Alam di kawasan Rawa Tripa. Selain itu Gubernur Aceh juga
diharapkan dapat segera mengevaluasi seluruh izin-izin usaha perkebunan (Hak Gunan Usaha) berbagai perusahaan di kawasan Rawa Tripa
yang disinyalir banyak bermasalah.
3.      WALHI Aceh juga mengharapkan agar seluruh proses hukum yang saat ini sedang dijalankan baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup
terkait Gugatan Perdata dan Pidana di yang dilakukan beberapa Perusahaan di Kawasan Rawa Tripa maupun proses hukum yang telah
dilaporkan oleh Masyarakat dan Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) ke Kepolisian agar dapat dijalankan dan ditindaklanjuti secara
sungguh-sungguh. @releace
Banda Aceh, 5 September 2012
Eksekutif Daerah WALHI Aceh,
DTO
Teuku Muhammad Zulfikar

Editor: Rudi Rubrik : headline protonomi , HEADLINE UTAMA , proOTONOMI , SUMATERA , Terkini

Sumber:http://www.lensaindonesia.com/2012/09/06/gubernur-aceh-ko-pttun-medan-menangkan-gugatan-walhi.html

Walhi Menangkan Gugatan Rawa Tripa Aceh

Rabu, 05 September 2012 | 16:04

Aksi Walhi menentang perusakan ekologi. (sumber: JG Photo)

Putusan mencabut izin usaha budidaya PT Kalista Alam di Rawa Tripa, Aceh.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan banding Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh terkait dengan pencabutan izin usaha budidaya PT Kalista Alam di Rawa Tripa, Aceh.

Gugatan Banding WALHI, sebagai Penggugat/Pembanding melawan Gubernur Aceh selaku Tergugat I/Terbanding I dan PT. Kalista Alam selaku Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi atas Pencabutan Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh seluas + 1.605 Ha.

Amar Putusan PTTUN Medan No. 89/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Agustus 2012 dibacakan oleh H. Arpani Mansur, S.H, M.H, didampingi oleh para anggota majelis hakim antara lain Djoko Dwi Hartono, SH dan Riyanto, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Makmur Sitepu, S.H, Panitera Muda Perkara pada PT.TUN Medan selaku Panitera Pengganti.

Berikut isi amar putusan tersebut: Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding (WALHI), menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, tanggal 25 Agustus 2011, No. 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam, memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I (Gubernur Aceh), untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, tanggal 25 Agustus 2011, No. 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam, dan menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi (PT. Kalista Alam) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

“WALHI Aceh menyambut baik dan gembira atas hasil keputusan yang dikeluarkan PTTUN Medan tersebut. Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa penegakan hukum atas upaya penyelamatan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan diharapkan bisa menjadi sebuah momentum dalam penegakan hukum secara lebih luas,” kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar, dalam pernyataan resmi, hari ini.

Zulfikar mengatakan Gubernur Aceh harus segera menindaklanjuti keputusan tersebut dengan sesegera mungkin mencabut Izin Usaha Perkebunan kepada PT Kalista Alam di kawasan Rawa Tripa. Gubernur Aceh juga diharapkan dapat segera mengevaluasi seluruh izin-izin usaha perkebunan (Hak Gunan Usaha) berbagai perusahaan di kawasan Rawa Tripa yang disinyalir banyak bermasalah.

“WALHI Aceh juga mengharapkan agar seluruh proses hukum yang saat ini sedang dijalankan baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait Gugatan Perdata dan Pidana di yang dilakukan beberapa Perusahaan di Kawasan Rawa Tripa maupun proses hukum yang telah dilaporkan oleh Masyarakat dan Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) ke Kepolisian agar dapat dijalankan dan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh,” tandas Zulfikar.

Penulis: Fidelis E. Satriastanti/ Wisnu Cipto

 

Sumber:http://www.beritasatu.com/nasional/69986-walhi-menangkan-gugatan-rawa-tripa-aceh.html

Tim Bentukan Menhut Mengecewakan

Rabu, 05 September 2012

Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti menyesalkan pernyataan Ketua Tim Verifikasi Kerentanaan Lingkungan dan Gambut, Budi Indra Setiawan. Sikap itu koalisi sampaikan melalui siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (5/9).

Kekecewaan itu disampaikan Fadil Nandila, wakil koordinator Jikalahari, salah satu anggota koalisi melalui siaran pers, Rabu (5/9). Koalisi terdiri Walhi Riau, STR, JMGR, Jikalahari, Greenpeace SEA, Kabut, TII Riau, Scale Up, Rumah Pohon, Perkumpulan Elang, Riaucorruptiontrial.

Fadil menguraikan, tim mendatangi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk sosialisasi tugas merea kepada warga dan koalisi. Kunjungan itu mulai dilakukan sejak 31 Agustus 2012 – 3 September 2012.

Tim dibentuk berdasarkan SK Menhut No. 118/Menhut-IV/2012 tentang Tim Verifikasi Kerentanan Lingkungan dan Gambut di Areal IUPHHK-HT RAPP di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Saat sosialisasi itu, ketua tim yang juga pengajar IPB meyakini Pulau Padang tak akan tenggelam dan HTI bukan ancaman di Pulau Padang. Bahkan kepada koalisi ketua tim mengatakan ada hambatan bagi mereka untuk bekerja.

“Ketua tim menyatakan dapat bekerja apabila surat Kementerian Kehutanan perihal penghentian sementara kegiatan IUPHHK-HT PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang tidak dicabut,” terang Fadil.

Saat ini, karena ada konflik antara warga Pulau Padang dengan RAPP, Menhut mengeluarkan surat penghentian sementara itu.

Pernyataan itu, lanjut Fadil, menunjukkan bahwa tim tak memahami isi SK Menhut No. 118/Menhut-IV/2012. SK ini mengenai Tim Verifikasi Kerentanan Lingkungan dan Gambut di Areal IUPHHK-HT RAPP di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Tertulis, tim bertugas melaksanakan pengukuran, pelaporan dan verifikasi terhadap kerentanan lingkungan dan gambut di areal IUPHHK-HTI RAPP pada lahan gambut di Pulau Padang. Tak disebutkan pula, tim harus bekerja pra atau pasca RAPP beroperasi. 

SK itu menurut koalisi memerintahkan tim memeriksa dokumen Amdal yang menjadi dasar terbitnya SK Menhut No. 327 Tahun 2009. Padahal dari hasil verifikasi Amdal, koalisi yakin akan menjadi dasar menilai sahih atau tidaknya SK 327 Tahun 2009. Sekaligus mematahkan pernyataan ketua tim kalau Pulau Padang tidak terancam tenggelam baik tanpa HTI maupun ada HTI.

Padahal, SK tim itu setidaknya memuat sejumlah tahapan kerja. Dimulai dari verifikasi prosedur dan laporan dokumen Amdal. Juga melakukan verifikasi keabsahan terbitnya SK 327 Tahun 2009. Ujung dari tugas mereka adalah menilai SK 327 Tahun 2009 yang mempengaruhi kelanjutan operasi RAPP di Pulau Padang.

“Jangan tergesa membuat pernyataan keberadaan HTI di Pulau Padang tidak akan menenggelamkan pulau, karena tanpa ada RAPP saja, abrasi sedang mengancam Pulau Padang,” tegas Fadil.

Diuraikan Fadil, konflik masyarakat dengan RAPP terjadi sejak keluarnya SK 327 Tahun 2009. SK ini menambah luasan wilayah konsesi RAPP yang sebelumnya sudah diperoleh di wilayah Riau. Penambahan luas lahan mencakup diantaranya terdapat di hutan gambut Pulau Padang dan Semenanjung Kampar.

Penerbitan SK Menhut menurut koalisi terindikasi menyimpang. Karena tak memenuhi syarat administrasi, tak ada konfirmasi kawasan, penyusunan Amdal dan pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya. “Wajar saja masyarakat protes karena ini menyangkut pengambil-alihan hak penguasaan tanah dari generasi mereka,” kata Riko Kurniawan anggota koalisi.

Dia sampaikan Pulau Padang masuk dalam kategori pulau kecil. Juga terbentuk dari kubah gambut yang sangat rentan jika ada aktifitas konversi hutan skala luas. Tapi, pulau itu aman dengan pola pengelolaan secara tradisional.

Sejak muncul HTI, tingkat penurunan permukaan tanah gambut mencapai satu meter lebih dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran RAPP akan mengubah 40 ribu hektare (ha) dari 110 ribu ha hutan alam Pulau Padang menjadi tanaman monokultur, yaitu pohon akasia.

Perkebunan skala besar juga mengganggu perkebunan sagu sebagai andalan masyarakat. Karena konversi hutan gambut akan membuat lahan terlalu kering. Kondisi lain diperparah oleh makin tinggiinya pengikisan tanah di pesisir.

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt504731ae14356/tim-bentukan-menhut-mengecewakan

simbadda

Koalisi NGO: Presiden Harus Selesaikan Kasus Pulau Padang

Oleh Sapariah Saturi,  June 29, 2012 7:36
 

KOALISI  Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera bertindak menyelesaikan kasus kehutanan di Riau terutama di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti.  Presiden harus bergerak cepat untuk mencegah aksi bakar diri 10  warga setempat.

Terkait

• Petani Ogan Ilir-Polisi Bentrok, Diduga Ada Skenario
• Negoisasi dengan PTPN VII Buntu, Petani Tetap Duduki Lahan

Penangguhan izin terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) solusi cepat yang bisa diambil pemerintah guna memberi waktu bagi penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat.
Riko Kurniawan, jurubicara koalisi mengatakan, koalisi menilai aksi bakar diri masyarakat tidak patut terjadi. Namun, keputusan bertindak ekstrim ini terjadi akibat frustasi tinggi karena masyarakat telah kehilangan harapan. Sebab, fungsi pemerintah dalam melindungi warga tak berjalan.
“Upaya penyelesaian konflik yang telah dan sedang dilakukan pemerintah selalu mengedepankan kepentingan industri dan memposisikan masyarakat pada ketidakadilan,” katanya, Jumat(29/6/12).
Untuk itu, Presiden harus mengambil-alih tanggung jawab menghentikan keputusan ekstrim dari masyarakat korban konflik kehutanan di Riau dan di sejumlah daerah lain.  “Ini kesempatan baik bagi presiden memulai menata kembali persoalan di Kementerian Kehutanan,” ujar dia.

Warga Pulau Padang yang membentuk Posko Bakar Diri di DPRD Riau. Jika pemerintah cenderung mengakomodir keinginan pengusaha besar, dan masyarakat lokal makin terpinggirkan, konflik antara warga dan perusahaan tak akan pernah usai. Foto: Ahlul Fadli

Konflik masyarakat dengan perusahaan di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP (APRIL Grup) terjadi sejak SK Menhut nomor 327 tahun 2009 keluar. SK ini menambah luasan wilayah konsesi RAPP yang sebelumnya sudah diperoleh di Riau, di antara konsesi tambahan ada di hutan gambut Pulau Padang dan Semenanjung Kampar.
Penyimpangan hukum atas terbit SK 327 ini setidaknya ada pada proses kelengkapan administrasi, konfirmasi kawasan, penyusunan Amdal dan pelanggaran terhadap aturan hukum lain.
“Dari pelanggaran proses perizinan ini wajar saja protes dari masyarakat terus terjadi karena ini menyangkut pengambil-alihan hak penguasaan tanah dari generasi mereka.”
Pulau Padang sejatinya masuk kategori pulau kecil dan terbentuk dari kubah gambut yang sangat rentan jika ada aktivitas konversi hutan skala luas. Dengan pola pengelolaan tradisional, berdasarkan pengamatan kasat mata di Pulau Padang menunjukkan penurunan permukaan tanah gambut mencapai satu meter lebih dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, perkebunan sagu yang menjadi sektor andalan masyarakat Pulau Padang akan terganggu karena konversi hutan gambut dan akan membuat lahan terlalu kering. Kondisi lain diperparah makin tinggi pengikisan tanah di pesisir. Masyarakat lokal juga memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutan.
Bukan saja sektor lingkungan dan ekonomi, dampak sosial dari SK 327 ini jauh lebih merugikan. Sejak SK ini diterbitkan, keutuhan sosial masyarakat tidak lagi ada. Penyelesaian konflik secara sepihak dan pro-industri meningkatkan keresahan sosial.
Masyarakat Pulau Padang, mulanya hidup tenang dengan pola pertanian dan perkebunan sagu dan karet mulai terusik ketika RAPP masuk. Perusahaan ini akan mengubah hutan alam seluas 40.000 hektare (ha) dari 110.000 ha luas Pulau Padang untuk tanaman monokultur akasia.
Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti ini terdiri dari Walhi Riau, Serikat tani Riau, PRD Riau, JMGR, Jikalahari, Greenpeace, Kabut, TII Riau, Scale Up, Rumah Pohon.
Merasa Diabaikan
Sementara, warga Pulau Padang di Posko 10 Nyawa untuk SBY merasa sampai saat ini, pemerintah mengabaikan perjuangan dan tuntutan mereka.
Ridwan Ketua Tani Riau (STR) mengatakan, pemerintah masih saja menjalankan keinginan dan tak mau mendengar suara warga.  “Perjuangan ini untuk menuntut keadilan agar Presiden melakukan evaluasi terhadap SK 327,” katanya, Jumat(29/6/12).
Mereka meminta, pemerintah mengeluarkan seluruh Blok PT RAPP seluas 41.205 hektare dari Pulau Padang. Namun, katanya, saat ini, di Pulau Padang, malah Badan Pemetaan Hutan Kawasan (BPHK) Tanjung Pinang, bersama PT RAPP dan tim terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti tetap pemetaan tapal batas.
“Apakah mereka tak mengetahui seakan tak ada masalah.  Hingga mereka tetap membuat tapal batas untuk melanjutkan operasional.” “Senin 2 Juli, kami pasti tetap ke Jakarta.”

Sumber : http://www.mongabay.co.id/2012/06/29/koalisi-ngo-presiden-harus-selesaikan-kasus-pulau-padang/#ixzz25ZRI9Wnj

Polisi Menangkap Aktivis Petani Pulau Padang Layaknya Teroris

Kamis, 09 Juni 2011

Dini hari tadi, sekitar pukul 05.00 WIB, Polisi melakukan penangkapan paksa terhadap tiga petani di Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketiga petani itu adalah Solehan (36 tahun), Dalail (55 tahun), dan Yahya (43 tahun).
Penangkapan ini diduga terkait dengan kasus pembakaran dua eskavator dan dua camp milik PT.RAPP. Sejak awal, tanpa menggunakan azas praduga tak bersalah, Polisi langsung menuding STR dan petani pulau padang melakukan tindakan tersebut.
STR sendiri sudah mengeluarkan bantahan. Akan tetapi, Polisi seolah mengabaikan klarifikasi tersebut. Malahan, menurut laporan warga, Polisi semakin represif mengejar dan menangkapi warga.
Dalam penangkapan yang berlangsung dini hari tadi, Polisi telah memperlakukan para petani layaknya teroris. Dalam catatan kronologis STR disebutkan, Polisi datang dini hari, sekitar pukul 05.00 WIB, disaat petani dan sebagian besar warga baru saja usai menunaikan sholat Subuh.
Padahal, berdasarkan keterangan Polisi sendiri yang didengar warga, Polisi hanya membutuhkan warga tersebut untuk memberi keterangan. “Jika diminta memberikan keterangan, kenapa tidak di sini saja atau di balai desa,” ujar Yahya, salah seorang petani yang sempat ditangkap dan dipukuli oleh Polisi.
Solehan, misalnya, ketika ditangkap tidak sedang mengenakan celana. Ketika ia meminta agar diperbolehkan mengambil celana, Polisi tidak memperbolehkan. Bukan hanya itu, Solehan juga dibawa Polisi dengan kepala ditutup layaknya teroris.
Kejadian serupa juga dialami oleh Dalail dan Yahya. Ketiga petani itu dibawa ke pelabuhan dengan kepala ditutup dan tangan diborgol. Padahal, ketiganya baru mau dimintai keterangan.
Menurut pengakuan ketiga petani, Polisi juga memukuli mereka di sepanjang perjalanan. Selain itu, penangkapan ini lebih menyerupai penculikan, karena masing-masing petani dijemput paksa di rumahnya dalam keadaan gelap.
Rakyat Melawan
Mengetahui kejadian biadab ini, dua ratusan warda desa Lukit pun bergerak secara spontan menuju pelabuhan. Massa menuntut agar Polisi segera membebaskan semua petani yang ditangkap.
Karena ketakutan, Polisi pun akhirnya membebaskan para petani.
Situasi menjadi panas tatkala rakyat mengetahui bahwa Polisi telah melakukan pemukulan terhadap petani. Puluhan polisi ini dibawa warga ke kantor desa untuk memberi keterangan. Tetapi, tidak satupun Polisi yang mengaku telah melakukan pemukulan.
Polisi, yang sudah ketakutan itu, kemudian kabur dan lari ke kapalnya. Namun, sialnya, salah seorang anggota Polisi tertinggal. Polisi yang tertingal itu memilih menceburkan diri ke laut karena ketakutan dengan ribuan rakyat yang sudah marah.
Saat berusaha melarikan diri, Polisi melepaskan tembakan puluhan kali ke udara dan beberapa diarahkan ke warga. Beruntung, tidak seorang pun warga yang terkena peluru tembakan Polisi.
Dari laporan warga, dari 20 puluhan orang polisi yang melakukan tindakan biadab itu, ada dua orang yang dikenal: Yudi (Kasat Intel Polres Bengkalis) dan Agus (Polsek Merbau).

Sumber:  http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/976-polisi-menangkap-aktivis-petani-pulau-padang-layaknya-teroris.html

Pusat Bentuk Tim Monitoring Konflik Pulau Padang

Senin, 3 September 2012 14:11
Pusat Bentuk Tim Monitoring Konflik Pulau Padang

Konflik Pulau Padang tak kunjung menemukan jalan keluar terbaik. Pemerintah pusat membentuk tim monitoring sebagai langkah awal mencari solusi.

Riauterkini-PEKANBARU- Untuk kesekian kalinya, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau membentuk tim untuk penanganan kasus Pulau Padang atas pemberian izin usaha PT RAPP oleh Kementerian Kehutanan dengan SK 327/Kemenhut-II/2009. Tim ini dibentuk untuk melakukan monitoring dan pengkajian terhadap izin usaha dan aktivitas warga masyarakat di sekitar PT RAPP.

Hal ini disampaikan Fadrizal Labay kepada wartawan, Senin (3/9/12) di Kantor Gubernur Riau, seusai memimpin rapat dengan pembahasan permasalahan PT RAPP di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang diikuti perwakilan Kementerian Kehutanan, Waka Polda Riau, perwakilan DPRD Riau dan tim ahli dari IPB.

"Tadi kita melakukan pertemuan terkait masalah Pulau Padang dan operasional PT RAPP. Dimana tim pengkajian dan monitoring ini dibentuk oleh Kementerian Kehutanan," katanya.

Fadrizal Labay menjelaskan, tim pengkajian dan monitoring ini akan bertugas mengkaji kerentangan lingkungan di sekitar kawasan Pulau Padang dan lokasi operasinal RAPP sehingga bisa diambil kesimpulan apakah benar semua tuntutan dan kekhawatiran warga masyarakat.

"Dan hasil dari tim monitoring dan pengkajian ini nanti akan diverifikasi kemudian direkomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk tindak lanjutnya," sebutnya.

Tambahnya, kalau masalahnya terkait masalah lingkungan tentunya akan diselesaikan sesuai dengan aturan hukum lingkungan. " Tapi kalau masalahnya bukan terkait lingkungan, tentunya harus dikaji secara konprehensif dari segala aspek penyebabnya," ujarnya.

Lebih lanjut Fadrizal mengatakan, tim monitoring dan pengkajian ini sendiri lanjutan dari tim-tim terdahulu dan akan menjadi rujukan bagi tim ini nantinya dalam rekomendasi ke Pemerintah Pusat.

"Makanya semua aspek dilibatkan dalam tim ini, baik kementerian, provinsi dan kabupaten. Dan kita optimis kasus ini akan bisa diselesaikan," ujarnya.

Saat ditanya, solusi seperti apa yang tepat untuk menyelesaikan sengketa atau kasus antara warga masyarakat Pulau Padang dengan PT RAPP ini. Katanya, semunya diserahkan ke Pemerintah Pusat untuk menentukan solusi apa yang paling bagus dalam menghentikan konflik tersebut.

"Solusinya, Kementerian Kehutanan yang akan mengeluarkan setelah ada laporan dari tim monotoring dan pengkajian ini," katanya.***(jor) 

Sumber : http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=50471