Kamis, 7 November 2013
TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Komandan Korem (Danrem) 031 Wirabima Brigjen TNI Prihadi Agus mengunjungi Kabupaten Inhu, Rabu (6/11). Kunjungan ini merupakan yang pertamakalinya sejak Brigjen TNI Prihadi Agus menjabat sebagai Danrem 031 Wirabima sekitar satu bulan lalu. Kedatangan Danrem disambut langsung Bupati Inhu H Yopi Arianto, Wakil Ketua DPRD Inhu H. Zaharman Kaz, Sekda Inhu HR Erisman, sejumlah pejabat Inhu, tokoh masyarakat dan undangan lainnya di Gedung Patio Pertamina Kecamatan Lirik. Kedatangan Danrem juga diisi dengan menyampaikan berbagai hal terkait dengan kondisi Inhu saat ini.
Bupati Inhu dalam sambutannya menjelaskan mengenai kondisi PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP) yang saat ini sedang bermasalah dengan masyarakat. Sehingga muncul berbagai aksi yang menjurus kepada tindakan anarkis sebagai dampak dari perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU).
Menurut Bupati, Pemkab Inhu sampai dengan keluarnya perpanjangan izin HGU PT TPP tidak pernah menandatangani satu pun surat dan dokumen terkait perpanjangan tersebut. Sehingga perpanjangan HGU PT TPP tidak melalui persetujuan dan izin Pemkab Inhu.
Sekda Inhu HR Erisman menambahkan saat pertama kali keluarnya izin perpanjangan HGU PT TPP masih bermasalah dengan tapal batas wilayah. Tetapi tiba-tiba keluar lagi revisi mengenai tapal batas izin HGU PT TPP seluas 10.201 hektare tersebut.
Sekda selanjutnya juga mengungkapkan saat ini masyarakat sudah melakukan gugatan ke PTUN terhadap surat izin perpanjangan izin HGU PT. TPP tersebut dan juga melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi. "Seharusnya saat ini areal PT TPP tersebut di status quo kan mengingat sedang dalam sengketa. Tetapi tidak juga dilaksanakan sehingga muncul permasalahan saat ini dilapangan yang sama-sama sudah kita ketahui," jelas Sekda.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Inhu H Zaharman menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat sudah menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya bersama-sama dengan masyarakat sudah melaksanakan pertemuan dengan BPN jakarta. "Dalam pertemuan yang dilaksanakan dengan salah satu Deputi BPN Jakarta disepakati bahwa akan melaksanakan pertemuan paling lama satu minggu dengan menghadirkan pihak perusahaan.
Tetapi setelah ditunggu pertemuan yang dimaksud tidak pernah terlaksana, malah yang terjadi tiba-tiba sudah keluar izin perpanjangan HGU,"jelas Zaharman.
Menyikapi apa yang sudah disampaikan Pemkab Inhu dan juga Wakil Ketua DPRD Inhu, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Prihadi Agus menyatakan bahwa TNI tetap netral dalam menyikapi permasalahan PT TPP dan masyarakat.
Serta untuk pengamanan dilapangan TNI siap melaksanakan sepanjang diminta oleh pihak Kepolisian. "Jadi kita netral dan berada di tengah-tengah, tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak. Kalau memang diminta bantuan pengamanan kita siap untuk turun kelapangan,"ungkap Danrem.
(kor1/TRIBUN PEKANBARU CETAK)
TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Komandan Korem (Danrem) 031 Wirabima Brigjen TNI Prihadi Agus mengunjungi Kabupaten Inhu, Rabu (6/11). Kunjungan ini merupakan yang pertamakalinya sejak Brigjen TNI Prihadi Agus menjabat sebagai Danrem 031 Wirabima sekitar satu bulan lalu. Kedatangan Danrem disambut langsung Bupati Inhu H Yopi Arianto, Wakil Ketua DPRD Inhu H. Zaharman Kaz, Sekda Inhu HR Erisman, sejumlah pejabat Inhu, tokoh masyarakat dan undangan lainnya di Gedung Patio Pertamina Kecamatan Lirik. Kedatangan Danrem juga diisi dengan menyampaikan berbagai hal terkait dengan kondisi Inhu saat ini.
Bupati Inhu dalam sambutannya menjelaskan mengenai kondisi PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP) yang saat ini sedang bermasalah dengan masyarakat. Sehingga muncul berbagai aksi yang menjurus kepada tindakan anarkis sebagai dampak dari perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU).
Menurut Bupati, Pemkab Inhu sampai dengan keluarnya perpanjangan izin HGU PT TPP tidak pernah menandatangani satu pun surat dan dokumen terkait perpanjangan tersebut. Sehingga perpanjangan HGU PT TPP tidak melalui persetujuan dan izin Pemkab Inhu.
Sekda Inhu HR Erisman menambahkan saat pertama kali keluarnya izin perpanjangan HGU PT TPP masih bermasalah dengan tapal batas wilayah. Tetapi tiba-tiba keluar lagi revisi mengenai tapal batas izin HGU PT TPP seluas 10.201 hektare tersebut.
Sekda selanjutnya juga mengungkapkan saat ini masyarakat sudah melakukan gugatan ke PTUN terhadap surat izin perpanjangan izin HGU PT. TPP tersebut dan juga melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi. "Seharusnya saat ini areal PT TPP tersebut di status quo kan mengingat sedang dalam sengketa. Tetapi tidak juga dilaksanakan sehingga muncul permasalahan saat ini dilapangan yang sama-sama sudah kita ketahui," jelas Sekda.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Inhu H Zaharman menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat sudah menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya bersama-sama dengan masyarakat sudah melaksanakan pertemuan dengan BPN jakarta. "Dalam pertemuan yang dilaksanakan dengan salah satu Deputi BPN Jakarta disepakati bahwa akan melaksanakan pertemuan paling lama satu minggu dengan menghadirkan pihak perusahaan.
Tetapi setelah ditunggu pertemuan yang dimaksud tidak pernah terlaksana, malah yang terjadi tiba-tiba sudah keluar izin perpanjangan HGU,"jelas Zaharman.
Menyikapi apa yang sudah disampaikan Pemkab Inhu dan juga Wakil Ketua DPRD Inhu, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Prihadi Agus menyatakan bahwa TNI tetap netral dalam menyikapi permasalahan PT TPP dan masyarakat.
Serta untuk pengamanan dilapangan TNI siap melaksanakan sepanjang diminta oleh pihak Kepolisian. "Jadi kita netral dan berada di tengah-tengah, tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak. Kalau memang diminta bantuan pengamanan kita siap untuk turun kelapangan,"ungkap Danrem.
(kor1/TRIBUN PEKANBARU CETAK)
Editor: zulham
