Loading suggestions ...
Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh perusahaan termasuk perkebunan masih menjadi persoalan hingga saat ini. Pasalnya, jumlah konflik perkebunan semakin bertambah, setara dengan bertambahnya luas lahan perkebunan dikelola perusahaan.
"Perkembangan konflik semakin lama semakin naik, mengikuti perkembangan luas lahan yang dikuasai oleh investor," ujar Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indriaswati Dyah Saptaningrum dalam diskusi bertajuk 'Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan HAM' di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).
Indri mengatakan, perkembangan konflik tersebut menunjukkan hal yang mencolok yakni terkait perilaku perusahaan. "Dari sekian banyak konflik terjadi, sebagian besar terkait dengan perilaku dan operasi bisnis dari perusahaan dalam mengelola lahan," ujar dia.
Namun demikian, Wakil Ketua Komnas HAM Nurcholis menyatakan konflik perkebunan tergolong sulit diselesaikan meskipun menggunakan hukum internasional HAM. Ini karena hukum internasional HAM belum menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum.
"Subjek hukum internasional HAM adalah negara, bukan perusahaan. Sehingga kita belum bisa membawa pemilik perusahaan besar yang melakukan kejahatan ke mahkamah pidana internasional," ujar dia.
Sehingga, kata Nurcholis, dibutuhkan payung hukum yang dibuat dengan dasar pemikiran komprehensif. Ini karena konflik perkebunan sebagai kejahatan kemanusiaan tidak bisa dipecahkan secara parsial.
"Kita tidak bisa partikelir mengurusi tanah. Semua pihak yang memiliki kepentingan harus turut bersama merumuskan kebijakan baru terkait pengelolaan tanah," katanya.
Sumber : http://article.wn.com/view/2012/06/28/Elsam_Konflik_perkebunan_tiap_tahun_meningkat/
