Konflik Lahan Masyarakat Bangko, PT. Tunggal Mitra Plantation (PT. TMP)

Kamis, 23 Mei 2013 - 17:42:58 WIB

Panggilan Diacuhkan, Dewan Kesal dengan PT Tunggal Mitra

Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau merasa kesal dengan diacuhkannya panggilan mereka oleh manajemen PT. Tunggal Mitra Plantation untuk melaksanakan dengar pendapat terkait sengketa lahan dengan warga.

"Komisi I kecewa atas sikap PT Tunggal Mitra yang mengabaikan panggilan dengar pendapat. Kita akan coba lagi dan bila masih bandel akan digunakan hak legislasi selaku anggota dewan," kata wakil ketua Komisi I DPRD Rohil H Bachid Madjid di Bagansiapiapi, Kamis (23/5/13).

Dijelaskan anggota DPRD hanya ingin mendengarkan duduk persoalan sengketa lahan antara PT TMP dengan masyarakat Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako di mana persoalan ini sudah lama mencuat.

Namun hingga kini belum ada kejelasan sebagaimana dijanjikan manajemen PT TMP. Dengan solusi yang ditawarkan Komisi I, maka persoalan diharapkan menjadi terang sehingga seluruh hak masyarakat dapat dipenuhi pihak PT TMP.

"Yakinlah saudara-saudara bahwa persoalan ini akan selesai karena kegigihan warga menuntut hak berupa kebun kelapa sawit seluas lebih  kurang 2.415 hektare yang memang dilindungi oleh undang-undang, apalagi sudah pernah dijanjikan oleh pihak PT TMP," tegas Bachid Madjid yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Rohil itu.

Persoalan sengketa lahan dan kebun masyarakat Bangko Pusako yang berlokasi di Pematang Damar, Kepenghuluan  Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako dengan PT TMP  sudah berlangsung sejak 1988-1989 silam.

Luas kebun masyarakat seluas 2.415  hektare yang terdiri dari 1.700 hektare berupa tanaman karet, 400 hektare berupa sawah padi dan 315 hektare lahan yang baru dibersihkan inilah  yang diduga telah diserobot PT TMP.

Lahan tanah masyarakat milik Mahidin Cs, papar Sutejo Suprapto selaku kuasa hukum Mahidin Cs  keseluruhan seluas 2.415  hektare itu telah mempunyai surat bukti kepemilikan tanah SKGR dari kepala desa tersebut dikuasai PT TMP.

"Sebenarnya antara pemilik lahan Mahidin Cs dengan PT TMP telah terjadi tiga kali kesepakatan yang disetujui bersama, namun pihak perusahaan ini tidak pernah merealisasikan kesepakatan tersebut," ujarnya.

Warga juga meminta DPRD Rohil untuk mengkonfrontir luas lahan yang dikuasai pihak PT TMP dengan keadaan di lapangan, bahwa izin operasional PT TMP berada di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Rohil,  sementara kenyataan di lapangan lahan tersebut berada di wilayah Kecamatan Bangko Pusako.**mc-an

Sumber:metroterkini.com

Senin, 27 Mei 2013 reporter : sofyan

delikriau, BAGANSIAPIAPI - Konflik agraria antara masyarakat desa Pematang Damar, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. Tunggal Mitra Plantation (PT. TMP) masih belum selesai juga. Lahan yang jadi permasalahan seluas 2.415 Ha terdiri dari 1.700 Ha merupakan kebun tanaman karet yang sudah berumur 2 hingga 3 tahun. Lalu, seluas 400 Ha berupa lahan sawah dan sisanya 315 Ha lahan kosong yang baru dibersihkan oleh masyarakat.

PT. TMP diduga telah menyerobot lahan masyarakat Bangko dengan menggunakan alat-alat berat yang dikawal sejumlah aparat keamanan. Padahal, tanah masyarakat telah memiliki legalitas dasar berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangko kiri, Kepala Desa Bangko Kanan, Kepala Desa Bangko Pusaka dan Kepala Desa Bangko Jaya. Alat-alat berat itu meluluh lantakkan tanaman masyarakat, diganti dengan tanaman kelapa sawit.

Lokasi sengketa lahan tersebut dahulunya masuk wilayah Dusun Pematang Damar, Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Bengkalis. Permasalahan sengketa lahan ini bahkan telah menjadi isu nasional.

Sebenarnya, telah terjadi dialog dan upaya penyelesaian antara PT. TMP dengan masyarakat. Kesepatakatan pertama dibuat di kantor PT. TMP di Sentral Plaza lantai 20 Jakarta. Lantas, pertemuan kedua dilakukan di hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru. Dan, kesepakatan ketiga kalinya dibuat di Dumai, bertempat di Royal Hotel.

Meski kesepakatan telah dibuat beberapa kali, namun realisasinya belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Sampai akhirnya masyarakat membuat pengaduan ke DPRD Rohil dan mendesak agar DPRD Rohil turun tangan ikut menyelesaikan konflik tersebut.

Atas dasar laporan masyarakat itu, Senin, 20/5 yang lalu, DPRD Rohil mengundang manajemen PT. TMP untuk dengar pendapat bersama masyarakat.  Namun, tepat di hari yang diagendakan itu, tak seorang pun dari pihak PT. TMP yang menunjukkan batang hidungnya alias mangkir.

Akibat ketidakhadiran pihak manajemen PT. TMP, Ketua Komisi I DPRD Rohil, Dedi Humadi bersama anggota komisi I lainnya sempat merasa dilecehkan. Meski demikian, Komisi I DPRD Rohil kemudian mengeluarkan surat undangan kedua kalinya kepada pihak PT. TMP agar hadir dalam rapat dengar pendapat kedua pada tanggal 28/5/2013 nanti.

Di tempat terpisah, Sutejo Suparto, Sekretaris Lembaga Pemantau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara kepada delikriau menyatakan, ada dugaan kuat peta HGU yang dimiliki  oleh PT.TMP jauh berbeda dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Ia meminta  agar pemerintah dan lembaga terkait segera turun tangan membantu proses penyelesaian konflik ini.

“Lembaga kami telah melayangkan surat kepada Komnas HAM pada tanggal 14 /4/ 2013 yang lalu dengan surat No.18/Dpp/LSM Perlahan/Mdn/IV /2013. Kami juga tembuskan surat itu kepada Presiden,” ungkap Sutejo. (Sofyan)

Sumber: delikriau.com