Kamis, 28 Juni 2012
241 konflik sosial terjadi di Riau selama 4 tahun terakhir. Hampir semua konflik dipicu persoalan sumber daya alam.
Riauterkini-PEKANBARU-Data Scale Up menyebutkan bahwa konflik sosial di Riau relatif tinggi. Namun trend konflik di Riau menurun di 4 tahun belakangan ini. Tahun 2008 tercatat ada 96 konflik, 2009 sebanyak 67 konflik, 2010 sebanyak 44 konflik dan 2011 sebanyak 34 konflik.
Direktur Eksekutif Scale Up, Ahmad Zazali dalam diskusi penguatan kapasitas jurnalis dengan topik “Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai” di Breaks Café, Mal Ciputra Pekanbaru Rabu (27/6) menyebutkan, konflik sosial di Riau pada umumnya dipicu faktor sengketa sumber daya alam. Konflik sosial tertinggi terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan.
Menurutnya, tingginya konflik sosial di Riau di picu adanya ketidak teraturan sistem pertanahan di Riau. Banyak sekali terjadi tumpang tindihnya perijinan lahan di lapangan yang memicu konflik sosial. Baik antara perusahaan dengan kelompok masyarakat, pemerintah dengan kelompok masyarakat ataupun antara kelompok masyarakat dengan masyarakat.
"Kita berharap pemerintah bisa menertibkan sistem pertanahan di Riau. Karena dengan sistem yang saat ini digunakan dan berdampak pada tunpang tindihnya perijinan lahan, maka konflik tersebut masih akan terus muncul di Riau," terangnya. ***(H-we)
Sumber:riauterkini.com
241 konflik sosial terjadi di Riau selama 4 tahun terakhir. Hampir semua konflik dipicu persoalan sumber daya alam.
Riauterkini-PEKANBARU-Data Scale Up menyebutkan bahwa konflik sosial di Riau relatif tinggi. Namun trend konflik di Riau menurun di 4 tahun belakangan ini. Tahun 2008 tercatat ada 96 konflik, 2009 sebanyak 67 konflik, 2010 sebanyak 44 konflik dan 2011 sebanyak 34 konflik.
Direktur Eksekutif Scale Up, Ahmad Zazali dalam diskusi penguatan kapasitas jurnalis dengan topik “Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai” di Breaks Café, Mal Ciputra Pekanbaru Rabu (27/6) menyebutkan, konflik sosial di Riau pada umumnya dipicu faktor sengketa sumber daya alam. Konflik sosial tertinggi terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan.
Menurutnya, tingginya konflik sosial di Riau di picu adanya ketidak teraturan sistem pertanahan di Riau. Banyak sekali terjadi tumpang tindihnya perijinan lahan di lapangan yang memicu konflik sosial. Baik antara perusahaan dengan kelompok masyarakat, pemerintah dengan kelompok masyarakat ataupun antara kelompok masyarakat dengan masyarakat.
"Kita berharap pemerintah bisa menertibkan sistem pertanahan di Riau. Karena dengan sistem yang saat ini digunakan dan berdampak pada tunpang tindihnya perijinan lahan, maka konflik tersebut masih akan terus muncul di Riau," terangnya. ***(H-we)
Sumber:riauterkini.com
