Warga Blokir Mobil CPO PT CRS

21 Mai 2013 - 09.26 WIB

TELUK KUANTAN (RP) — Ratusan warga yang tergabung dalam Koperasi Tani (Koptan) Perkasa dari Kecamatan Pangean memblokir jalan masuk dan keluar mobil angkutan crude palm oil (CPO) milik PT Citra Riau Sarana (CRS) yang melintas di Desa Sungai Langsat dan Desa Sako, Kecamatan Pangean. Dari tiga lokasi pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT CRS, setiap mobil CPO-nya harus melewati Sungai Langsat dan Sako Pangean untuk bisa sampai di jalan provinsi. “Sekarang, ada sekitar 600-an orang standby (siaga, red) di simpang empat Sungai Langsat dan Sako Pangean (tempat keluar masuknya mobil CPO CRS, red). Kami akan menahan setiap mobil CPO yang keluar masuk perusahaan,” kata Ketua Koptan Perkasa Drs Sarwanis Royrick MM yang menghubungi Riau Pos, Senin (20/5). Aksi ini dilakukan warga merupakan buntut dari persoalan konflik yang melibatkan Koptan Perkasa dengan PT CRS atas lahan inti PT CRS yang luasnya sekitar 2.400 hektare. Koptan Perkasa menuntut agar PT CRS mengembalikan 20 persen lahan kepada warga Pangean dari 2.400 hektare. Dasar dari tuntutan Koptan Perkasa adalah bahwa lahan ini merupakan lahan garapan masyarakat dari tahun 1999 dan sejak tahun 2003, tiba-tiba lahan ini sudah menjadi hak guna usaha (HGU) PT CRS. “Kami tidak menuntut seluruhnya, berikanlah 20 persen dari 2.400 hektare itu kepada masyarakat. Sudah sering kami berunding, dan berbagai cara telah kami lakukan, namun tak juga membuahkan hasil. Makanya, semua anggota sepakat untuk memblokir mobil CPO CRS,” katanya. Menurut Sarwanis, mobil CPO PT CRS ini melewati wilayah Kecamatan Pangean. Dalam satu bulan ini, pihaknya akan siaga di persimpangan empat. “Kami akan hentikan mobil CPO CRS, baik keluar maupun masuk. Ini merupakan cara kami untuk memperjuangkan hak,” katanya. Anggota DPRD Kuansing Sariham juga mendesak PT CRS untuk secepatnya menyelesaikan persoalan ini dengan Koptan Perkasa. “Selama ini, niat baik perusahaan untuk menyelesaikannya itu yang tidak ada,” kesal Sariham. Terkait aksi pemblokiran terhadap mobil CPO PT CRS ini, pimpinan PT CRS 2 Kristiono yang dikonfirmasi Riau Pos via telepon selulernya berulang kali tidak ada jawaban. Sementara, pada saat dikirimkan pesan singkat, Kristiono menjawabnya singkat. “Maaf Pak, lagi ada tamu,” jawabnya.(jps)

Sumber:riaupos.co

Tuntutan tak Pernah Ditanggapi, Akhirnya Warga Tanah Merah Putus Jalan ke PT TPP

Kamis, 16 Mei 2013 17:08 WIB PASIR PENYU, GORIAU.COM - Konflik masyarakat dengan PT Tunggal Perkasa Plantations (PT TPP) tak pernah berkesudahan. Pasalnya, perusahaan tak pernah menanggapi permintaan warga, sekarang giliran warga yang tak peduli dengan perusahaan. Dampaknya, warga memutus jalan yang ada di daerah mereka yang biasa digunakan PT TPP. Karena jalan sudah diputus, maka warga juga tidak peduli apakah sawit perusahaan bisa lewat atau tidak. Sama-sama tak peduli ini, terjadi Kamis (16/5/2013) siang ini. Warga Kelurahan Tanah Merah melakukan penutupan sekitar pukul 09.30 Wib. Mereka sudah memasang beton blok guna menutup akses jalan menuju PT TPP. Penutupan akses jalan ini dilakukan oleh ratusan warga tanah merah guna memutus akses jalan dengan memasang beton blok di tiga titik jalan masuk dan jalan keluar, mulai Simpang Pondok menuju jalan Ampera, Gereja Pentakosta. Menurut Suroso (65) yang didampingi Martius (61), tokoh masyarakat Tanah Merah sejak 2010 yang lalu, warga sudah membuat proposal kepada perusahaan, namun belum ada tanggapan. Memang PT TPP sudah melakukan pengerasan jalan, namun warga meminta agar PT TPP segera merespon tuntutan warga untuk mengaspal jalan ini, dengan lebar 7 meter dan panjang sekitar 2,5 Km. ''Apabila perusahaan tidak merespon keinginan warga, maka warga akan membuat pondok-pondok untuk bertahan di sini, Kalau ada mobil patroli maupun mobil pengangkut buah sawit melintasi jalan ini, akan kami amankan, dan beton blok ini tidak akan kami cabut sampai ada kejelasan,'' katanya. Dikatakan, jalan ini rusak berat akibat mobil pengangkut buah sawit yang sering melintas, namun perhatian perusahaan untuk merawat maupun memperbaiki jalan ini sama sekali tidak ada. ''Tadi ada yang mengaku orang perusahaan, namanya Sukmayanto menelpon saya. Dirinya menanyakan dimana jalan yang rusak itu, biar kami pasang gorong-gorong dan akan kita datangkan alat berat untuk memperbaiki jalan yang rusak,'' papar Martius menirukan Sukmayanto. Dan Martius mengatakan nanti saja kita bicarakan hal ini di kantor Lurah atau kantor Camat Pasir Penyu. Saat Disinggung apakah ada keterkaitan aksi warga dengan berakhirnya HGU PT TPP seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Jati Rejo dan Sungai Air Putih? Dikatakannya, bahwa hal itu bisa saja menjadi salah satu pemicunya dan yang jelas aksi warga ini spontanitas tanpa dikondisikan sebelumnya. Penutupan jalan ini juga mendapat respon aparat. Anggota DPRD Inhu, Adila Ansori, Edi Supirman, Camat Pasir Penyu Drs M Solkan dan Lurah Lanah Merah Armahyulis juga sudah mengunjungi lokasi. Adila Ansori yang akrab di sapa Ucok mengatakan apa yang menjadi tuntutan warga akan kita akomodir Pemda Inhu dan pihak perusahan. ''Saya minta pihak masyarakan dan pihak kelurahan untuk membawa dokumen tentang jalan tersebut hari Senin ke kantor dan akan saya perjuangkan jalan ini dengan dana perubahan tahun 2013 ini,'' ujarnya. Sementara itu Camat Pasir Penyu Drs M Solkan mengatakan segera memediasi tuntutan warga Kelurahan Tanah Merah dengan pihak perusahan PT TPP. ''Kita merasa ikut prihatin dan sangat berempati dengan aksi warga ini,'' ujarnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Armahyulis, Lurah Tanah Merah yang juga hadir pada kesempatan tersebut. (aun)

Sumber:http://www.goriau.com/berita/dunia/tuntutan-tak-pernah-ditanggapi-akhirnya-warga-tanah-merah-putus-jalan-ke-pt-tpp.html

Hutan Sumpu dalam Status Quo Ratusan Warga Minta PT Merauke Hentikan Aktivitas

TELUK KUANTAN - 300 lebih warga masyarakat kecamatan Hulu Kuantan yang tergabung dalam Forum Pembela Hak Masyarakat Hulu Kuantan, Rabu ( 15/5/2013) kemarin mendatangi PT Merauke yang sedang melakukan pembangunan kelapa sawit di eks lahan hutan Sumpu yang masih dalam status quo. Kedatangan ratusan warga itu untuk meminta pihak perusahaan tersebut untuk segera menghentikan kegiatan pembangunan di kebun itu dan meminta perusahaan mengosongkan lahan tersebut dari seluruh aktivitas. Kedatangan warga disambut sejumlah manajemen PT Merauke diantaranya Asisten Kebun Rivan Saputra dan pihak manajemen lainnya. Pertemuan antara warga dan pihak PT Merauke juga disaksikan oleh Kapolres Kuansing AKBP Wendry Purbyantoro, Camat Hulu Kuantan Drs Sukarman dan pihak terkait lainnya. Saat kedua pihak bertemu, Ketua Forum Komunikasi Pembela Hak Masyarakat Hulu Kuantan, Raja Puas menyampaikan tuntutan agar pihak PT Merauke segera menghentikan seluruh kegiatan dan hengkang dari lokasi karena lahan ini merupakan lahan status quo, karena itu belum ada staupun perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola usaha perkebunan dikawasan hutan tersebut. Mereka juga mendesak perusahaan untuk membuat pernyataan tertulis mnyangkut tuntutan tersebut. Setelah berembuk soal tuntutan warga ini, piak perusahaan diwakili ivan Saputra akhirnya bersedia meneken surat perjanjian bahwa pihak perusahaan dua hari setelah surat ini ditandatangani akan menghentikan seluruh kegiatan. Kesepakatan tersebut ditandatangani kedua belah pihak. Namun untuk tindak lanjut kesepakatan tersebut, Rivan Saputra selaku perwakilan perusahaan akan menyampaikan hal ini kepada manajemen mereka yang ada di Pekanbaru. Walaupun massa yang datang cukup banyak, namun aksi tersebut berlangsung aman dan tidak terjadi kericuhan hingga pertemuan kedua belah fihak berakhir. Sumber:http://www.halloriau.com/read-kuansing-34740-2013-05-16-ratusan-warga-minta-pt-merauke-hentikan-aktivitas.html Kamis, 16 Mei 2013

Tidak Jalankan Program CSR dan Biang Konflik

Warga Minta PT SSS Angkat Kaki Dari Bengkalis Rabu, 15 Mei 2013 Sumber:http://www.halloriau.com/read-otonomi-34721-2013-05-15-warga-minta-pt-sss-angkat-kaki-dari-bengkalis.html SIAK KECIL � PT Sinar Sawit Sejahtera (SSS) diminta untuk angkat kaki dari Kecamatan Siak Kecil. Pasalnya, perusahaan sawit ini dinilai tidak hanya memiliki kontribusi kepada masyarakat dan hanya mengeksplorasi lahan sehingga sering menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Siak Kecil, Aulia Fikri, Rabu (15/5/2013) "Kita minta PT SSS untuk segera akan kaki dari Siak Kecil jika hanya ingin mengambil keuntungan saja dan tidak ada niat untuk ikut memberdayakan masyarakat setempat," pungkas Fikri Jika konsesi termasuk lahan masyarakat maka perusahaan harus mengeluarkannya, namun saat ini lahan masyarakat 80 persen berada dalam wilayah konsesi perusahaan "Kita minta pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti dinas kehutanan dan BPN meninjau ulang keberadaan PT SSS di wilayah desa Eks transmigrasi Siak Kecil, karena masyarakat terus dirugikan," ujarnya Sampai saat ini lanjut Fikri, Izin berkantor dan izin bangunan terhadap PT SSS tidak pernah ada sesuai dengan data di Pemerintah kecamatan Siak Kecil "PT SSS menganggap seolah-olah Pemerintah Kecamatan tidak ada, seenaknya saja beroperasi dan membangun fasilitasnya tanpa izin Pemerintah Kecamatan setempat," cetusnya. Lebih lanjut disampaikan Aulia Fikri bahwa Koperasi yang pernah dibentuk oleh managemen PT SSS di Siak Kecil sampai saat ini kepengurusannya kosong alias vakum tanpa ada laporan ke Dinas Koperasi "Dari pada keberadaannya terus menciptakan konflik lahan dan perbatasan dengan masyarakat yang disebabkan wilayah konsesi yang tak jelas maka lebih baik PT SSS angkat kaki dari Siak Kecil ini, masih banyak masyarakat yang mampu mengerjakan lahannya sendiri, masyarakat juga tidak menginginkan keberadaan perusahaan di wilayah mereka" kata Fikri kepada halloriau.com Sementara itu Manager Lapangan PT. SSS, Halim ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penyelesaian atas sengketa lahan yang terjadi dengan masyarakat setempat Disinggung soal Program CSR yang belum pernah dilaksanakan, Halim mengatakan pada tahun 2013 ini akan segera laksanakan "Insya allah pada tahun ini program CSR akan kita terapkan, berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan Siak Kecil," Jelas Halim.(Alfisnardo)