Warga Bakar 4 Alat Berat Milik PT SAL

 

Berita Terkait

Sembilan Alat Berat PT SAL Dibakar Dan Dirusak

Warga Bakar 4 Alat Berat Milik PT SAL

Diduga Menipu, Petani Dilaporkan Ke Polisi

Dewan Sebut PT SAL Babat Hutan Belukar

Dewan Minta Keterangan Satker Terkait PT SAL

Video Terkait

Konflik Masyarakat, DPRD Inhil Pertanyakan Izin PT SAL

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Diduga kesal karena tak kunjung ada penyelesaian, akhirnya ratusan warga Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan pembakaran empat unit alat berat milik PT Setia Agro Lestari (SAL), Selasa (17/6) sekitar pukul 10.00 WB.

Informasi yang didapat di lapangan, diketahui ratusan warga itu menuju lokasi menggunakan sejumlah pompong. Dengan kemarahan yang sudah membara, empat unit alat berat milik perusahaan sawit ini menjadi korban pembakaran.

Kuat dugaan tindakan anarkis ini dilakukan warga sebagai bentuk protes mereka terhadap aktivitas perusahaan yang dianggap telah menggarap lahan desa tanpa izin dan ketentuan berlaku.  

Masyarakat Berharap Pelepasan Hutan Kawasan

9 Juni 2014

BATANG CENAKU (RIAUPOS.CO) - Masyarakat Kecamatan Batang Cenaku di sekitar hutan kawasan berharap adanya pelepasan dari Pemerintah Pusat. Hal itu mengacu kepada semakin sempitnya areal pemukiman dan lokasi perkebunan.

Hal itu ditegaskan Camat Batang Cenaku Afran Ridwan SST pada rapat bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait keinginan masyarakat Kecamatan Batang Cenaku di sekitar hutan kawasan di Kantor Bupati Inhu.

Menurutnya, keinginan masyarakat Kecamatan Batang Cenaku tersebut sudah digulir sejak 2010 lalu. Bahkan, keinginan masyarakat itu sudah ditindaklanjuti oleh tiga Bupati Inhu.

Korban Akibat Konflik Lahan Riau Cenderung Meningkat

10 JUNE 2014 16:30 - FB RIAN ANGGORO

   Pekanbaru,  (Antarariau.com) - Lembaga kemasyarakatan Scale Up menyatakan jumlah korban meninggal dunia akibat konflik lahan di Provinsi Riau dalam dua tahun terakhir terus bertambah, yang salah satu sumber masalahnya adalah ketidakjelasan payung hukum dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau.

"Selama 2013 telah ada lima jiwa melayang dan 27 korban luka-luka dalam konflik lahan di Riau. Angka ini jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian, dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan, jumlah korban jiwa yang meninggal dunia pada 2013 akibat konflik lahan hanya satu orang sedangkan 37 orang mengalami luka-luka.

Menhut Tak Teken RTRW Terkendala Kabinet Demisioner

 Selasa, 10 Juni 2014

PEKANBARU, riaueditor.com– Belum disahkannya Rancangan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Riau hingga kini oleh Menteri Kehutanan, tak hanya menciptakan ketidakpastian mengenai kawasan, melainkan juga berdampak terhadap peningkatan jumlah konflik.

Berdasarkan data Scale Up, lembaga yang secara khusus memantau konflik dipicu Sumber Daya Alam (SDA), konflik yang terjadi selama 2013 telah mengakibatkan 5 jiwa melayang dengan 27 korban luka-luka. Angka ini jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, 2012.

Tidak Miliki Izin , Pemkab Rohul Laporkan PT BMPJ ke Polda

Minggu, 8 Juni 2014

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Upaya penertiban bangunan dan perkebunan yang tidak memiliki izin terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Rokan Hulu (Rohul). Telah berbagai penertiban dilakukan oleh Pemkab Rohul melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diantaranya dengan menertibkan bangunan liar tanpa memilik Izin Mendirikan Bangunan (IMB-) milik PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ).

Perusahaan - Warga Haru Duduk Bersama

Scale Up Cermati Konflik Perkebuan Dan Hutan

PEKANBARU, TRIBUN - Bisnis perkebunan kelapa sawit dan kehutanan di Riau terus berjalan dan berkembang.Namun, dalam perjalannya kadang kala harus bersentuhan dengan masyarakat, yang akhirnya memunculkan konflik antara perusahaan dan masyarakat.

Kondisi ini ditanggapi pemerhati masalah lingkungan, Scale Up.Satu di antara banyak konflik terjadi di Riau adalah antara warga dengan PT Sumber Seraya Lestari (SSL).Konflik ini mau tidak mau mempengaruhi bisnis perkebunan dan kehutanan dengan terganggu nya investasi ke Riau di bidang perkebunan dan kehutanan.

Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Octavian kepada Tribun Menyebutkan, hingga kini konflik antara warga Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan PT SSL belum juga tuntas diselesaikan.KOnflik tersebut terjadi sejak 2012 telah memakan korban dua orang warga tertembus peluru aparat serta penangkapan kepaka desa pada tanggal 17 April lalu.

Konflik Tanah! Perseteruan Pengusaha melawan Rakyat

Di Riau konflik pertanahan antara Suku Sakai yang merupakan penghuni sah rimba raya dan tanah Riau yang kaya minyak harus menanggung penderitaan terusir dari tanah leluhurnya. Kasus perseteruan antara Suku Sakai dengan PT Arara Abadi anak perusahaan Sinas Mas Group. Tanah yang dikuasai perusahaan ini dulunya adalah tanah ulayat Suku Sakai dan negara membantu PT. Arara Abadi pada tahun 1990-an untuk melakukan pencaplokan atas tanah seluas 8.000 ha untuk dijadikan sebagai kebun kayu ekaliptus dan akasia. Persoalannya adalah konsep tanah ulayat dalam Suku Sakai tidak diakui negara sebagaimana tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau dimana Nagari dan tanah ulayat diakui negara kepemilikannya sebagai milik komunitas lokal .